Perang Dagang Akibat Kebijakan Trump Jangan Dijadikan Alasan Proteksi

Kepala Departemen Ekonomi CSIS (Center for Strategic and International Studies) Yose Rizal Damuri berpendapat pemerintah sebaiknya tidak menjadikan perang dagang akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai alasan untuk meningkatkan proteksi perdagangan.

"Kalau kita menerapkan proteksionisme juga, yang rugi kita sendiri. Selama ini kita merupakan salah satu negara yang mendapat manfaat dari keterbukaan (perdagangan)," kata Yose ditemui dalam acara simposium internasional di InterContinental, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Sebagaimana diketahui, perang dagang atau "trade war" dapat terjadi seiring kebijakan proteksionisme Trump. Negara-negara yang menjadi target penerapan posisi kebijakan proteksionisme AS karena terjadi defisit perdagangan yaitu China, Korea Selatan, Jepang, Meksiko, dan Kanada.

Perang dagang di tingkat global bisa muncul apabila negara-negara sasaran tersebut melakukan retaliasi atau pembalasan. Yose menilai Indonesia harus tetap menjaga keterbukaan dan jangan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya lebih proteksionis.

Kalau perlu, kata dia, Indonesia perlu lebih aktif untuk menjadi pelopor integrasi ekonomi, misalnya melalui ASEAN, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (The Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP), maupun secara bilateral.

Bahkan, Indonesia dapat juga memperluas diplomasi ekonomi dengan Negeri Paman Sam. "Pemerintah AS basisnya transaksional, atau saling menguntungkan, yang sebetulnya sejalan dengan Presiden Jokowi. Maka perlu menawarkan berbagai diplomasi ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua negara, dan ini bukan hal yang mustahil untuk dilakukan," kata Yose.

Undang Penasihat Trump

Sementara itu, peneliti senior dari lembaga riset Peterson Institute for International Economics, AS, Gary Clyde Hufbauer, merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mendatangkan salah satu penasihat Presiden Trump guna berdialog.

"Saya usulkan salah satu penasihat Trump bisa diundang ke Indonesia untuk berdiskusi guna mengenal dan mengetahui lebih jauh mengenai Indonesia," kata Gary.

Peraih gelar doktor dari Universitas Cambridge itu terutama mengusulkan penasihat senior sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, untuk diundang ke Indonesia. Menurut Gary, Kushner adalah sosok yang dipercaya kemampuannya oleh Trump, walaupun secara personal hubungan mereka sedikit merenggang.

Upaya pembangunan dialog antara Indonesia dan AS tersebut penting mengingat Trump saat ini tengah membangun agenda dan prinsip baru kebijakan politik luar negeri dan ekonomi AS.

Siapapun penasihat yang diundang tersebut diharapkan mampu mengomunikasikan kebijakan-kebijakan Trump yang belakangan ini menjadi sorotan dunia, misalnya terkait proteksionisme.

Gary menjelaskan bahwa Trump menekankan kebijakan perdagangan adil (fair trade) yang seimbang, artinya negara lain yang berdagang dengan AS tidak boleh surplus dan AS tidak boleh defisit ketika berdagang dengan negara lain. (Ant)