Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 April 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:38 WIB. Impor - Tahan izin impor 100 ribu ton bawang putih lewat Perum Bulog dinilai sejahterakan petani bawang.
  • 16:37 WIB. Douw Nabire - Penerbangan di Bandara Douw Nabire kembali normal pascakebakaran.
  • 16:36 WIB. Pemilu - Sri Mulyani akan memberikan santunan kepada 91 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal.
  • 16:35 WIB. Wisman - Menko Luhut menyoroti masalah sampah bisa mengurangi kunjungan wisman.
  • 16:35 WIB. Nelayan - Menteri KKP menyayangkan nelayan masih suka pakai bom untuk tangkap ikan.
  • 16:34 WIB. Impor - Kebijakan Mendag tahan impor harus diperkuat produksi bawang putih.
  • 16:33 WIB. Kemenperin - Investasi meningkat, Kemenperin aktif siapkan SDM industri kompeten.
  • 16:32 WIB. SDM - Target 20 juta hektar konservasi, Kemenko Maritim inisiasi sertifikasi SDM.
  • 16:32 WIB. Sarung tangan - Tumbuh 10% per tahun, pasar sarung tangan karet global prospektif.
  • 16:31 WIB. Hotel - Hotel bintang lima Alila SCBD mencerminkan gaya hidup hip dan kontemporer.
  • 16:30 WIB. DOOgether - Raih pendanaan Seed Investment, DOOgetjer siap ekspansi.
  • 16:29 WIB. Bea Cukai - Tingkatkan pengawasan, Bea Cukai menjalni kerja sama dengan Ditjen Dukcapil.
  • 16:29 WIB. Migas - Investasi hulu migas kuartal I mencapai Rp31 triliun.
  • 16:28 WIB. Go-Food - Kontribusi Go-Food terhadap ekonomi mencapai Rp18 triliun.
  • 16:27 WIB. Tol - Tarif tol ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi resmi berlaku.

IJTI: Pelarangan Siaran Langsung Sidang Megakorupsi E-KTP Sudah Kebablasan

IJTI: Pelarangan Siaran Langsung Sidang Megakorupsi E-KTP Sudah Kebablasan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) memandang, pernyataan dari Humas Pengadilan Tipikor, Sdr Yohanes Prihana, yang melarang live broadcast Sidang E-KTP sudah kebablasan dan menghalangi hak publik untuk mengetahui informasi.

IJTI memahami, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan pada perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas, menimbulkan  efek kerugian negara dan menyengsarakan rakyat.

Di sisi lain, korupsi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap demokrasi, ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan menghambat tata pemerintahan yang baik (good governance).

"Kami memandang, pelarangan live broadcast sidang korupsi E- KTP, tidak sejalan dengan cita-cita masyarakat di Tanah Air untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, korupsi juga sejejar dengan kejahatan terorisme," kata Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

IJTI juga memandang, larangan live sidang E-KTP dikhawatirkan, selain akan memasung kebebasan berpendapat, juga rawan terjadi persidangan yang tidak fair dan cenderung mengesampingkan rasa keadilan.

Sidang ini akan menyeret nama-nama besar di panggung politik ke ranah hukum, jangan sampai pelarangan live broadcast sidang e-ktp justru akan menimbulkan masalah baru dengan tidak terbongkarnya mega korupsi secara gamblang dan melindungi tokoh-tokoh tertentu.

"Publik harus tahu dan mengawal sidang E-KTP secara aktif, dan jangan sampai kebebasan Pers yg dijamin UU Pers No. 40 Tahun 1999 terpasung" tutur Yadi Hendriana.

Meskipun demikian, IJTI memandang ada jadwal-jadwal persidangan yang juga harus dihormati dan tidak perlu disiarkan secara langsung. Untuk melindungi keselamatan saksi kunci dan sejumlah saksi dalam sidang, IJTI memandang majelis hakim bisa melarang live broadcast pada saat mendengarkan kesaksikan.

"Tujuannya untuk perlindungan keselamatan saksi dan saling mempengaruhi antara saksi yg dihadirkan pada kesempatan berbeda" ungkap Yadi Hendriana.

Selanjutnya, IJTI meminta kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) untuk memperbolehkan sidang mega korupsi E-KTP dapat disiarkan langsung dari mulai Dakwaan, Tuntutan, Eksepsi, Putusan Sela dan Vonis.

IJTI memandang, Kasus E-KTP adalah kasus korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Kasus ini tidak ada hubungannya dengan SARA dan layak diberitakan secara luas. (Right to know dan right to information).

Pers Indonesia berkewajiban memberitakan kasus korupsi E-KTP sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, P3SPS serta prinsip hukum prasangka tidak bersalah.

Tag: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.33 3,735.70
British Pound GBP 1.00 18,375.19 18,187.78
China Yuan CNY 1.00 2,109.36 2,088.49
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,150.00 14,010.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,087.54 9,986.33
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,803.65 1,785.69
Dolar Singapura SGD 1.00 10,436.64 10,331.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,920.17 15,755.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,426.15 3,388.15
Yen Jepang JPY 100.00 12,659.93 12,531.31

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6462.822 48.079 632
2 Agriculture 1471.418 6.415 21
3 Mining 1816.490 35.325 47
4 Basic Industry and Chemicals 835.511 4.182 71
5 Miscellanous Industry 1327.492 19.942 46
6 Consumer Goods 2506.880 31.053 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.243 -0.634 75
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1162.999 14.156 73
9 Finance 1303.709 2.892 91
10 Trade & Service 815.278 5.604 156
No Code Prev Close Change %
1 HRME 466 580 114 24.46
2 ABBA 147 169 22 14.97
3 LUCK 840 960 120 14.29
4 BCAP 149 170 21 14.09
5 ALMI 525 595 70 13.33
6 CNTX 505 570 65 12.87
7 GSMF 110 123 13 11.82
8 JSKY 1,080 1,200 120 11.11
9 ZINC 555 615 60 10.81
10 MYTX 75 83 8 10.67
No Code Prev Close Change %
1 TRIS 266 200 -66 -24.81
2 ARTA 535 406 -129 -24.11
3 MTPS 1,210 920 -290 -23.97
4 CPRI 168 131 -37 -22.02
5 TRIO 155 121 -34 -21.94
6 IIKP 125 99 -26 -20.80
7 MTSM 238 202 -36 -15.13
8 BBLD 565 480 -85 -15.04
9 GHON 1,500 1,275 -225 -15.00
10 MKPI 17,175 15,000 -2,175 -12.66
No Code Prev Close Change %
1 CPRI 168 131 -37 -22.02
2 BGTG 82 83 1 1.22
3 TLKM 3,780 3,850 70 1.85
4 TRAM 111 112 1 0.90
5 ABBA 147 169 22 14.97
6 FREN 312 298 -14 -4.49
7 BUMI 113 125 12 10.62
8 ERAA 1,495 1,585 90 6.02
9 UNTR 26,075 27,200 1,125 4.31
10 ESTI 109 100 -9 -8.26