Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 18:22 WIB. Liga 1 (22/10) - Persela 1 - 0 Persib
  • 18:20 WIB. Liga 1 (22/10) - Perseru 2 - 1 Persipura
  • 18:20 WIB. Riau - Gubernur Arsyad Juliandirachman meminta 6.000 lulusan ponpes di Riau untuk mengembangkan ekonomi syariah.
  • 18:19 WIB. CSR - Pertamina membantu puluhan warga di Lembata yang menjadi korban gempa bumi.
  • 18:17 WIB. AS - Mahfud MD berharap Indonesia tidak terganggu dengan dibukanya dokumen kabel diplomatik AS terkait peristiwa 1965.
  • 18:15 WIB. ESDM - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan lima sumur bor air tanah bagi empat kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
  • 17:53 WIB. Sucofindo - Sucofindo merayakan usia ke-61 tahun dengan mengangkat tema Kerja Bersama.
  • 16:18 WIB. Wuling - Wuling bermitra dengan Arista Jaya Lestari telah resmi membuka dua diler baru di Medan, Sumatra Utara.
  • 16:14 WIB. HPM - Honda Prospect Motor melakukan serah terima Honda Civic Type R kepada 10 konsumen pertama di Indonesia.
  • 16:11 WIB. Kemenperin - Menperin Airlangga meresmikan dua fasilitas dok kapal milik Samudra Marine Indonesia di Serang, Banten.
  • 16:10 WIB. Industri Rekaman - Asosiasi Industri Rekaman meyakini segmen pasar streaming bakal mencatatkan pertumbuhan signifikan.
  • 16:08 WIB. Jepang - Pemerintah mendalami usulan Gubernur Prefektur Aichi, Jepang, untuk membuka penerbangan langsung Jakarta-Nagoya.
  • 16:07 WIB. BPJS - BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi kepada driver online se-Pontianak agar terdaftar sebagai peserta.
  • 15:35 WIB. Taksi Online - Menhub Budi Karya menegaskan pemasangan stiker terhadap angkutan sewa khusus tidak hanya di Indonesia.

Soal Lahan Sawit, Mentan Minta Pendampingan KPK

Foto Berita Soal Lahan Sawit, Mentan Minta Pendampingan KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Senin (13/3/2017) menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pendampingan lembaga tersebut terkait komposisi lahan perkebunan kelapa sawit.

Menteri Amran menjelaskan Ketua KPK Agus Rahardjo menyarankan agar pembagian lahan kelapa sawit antara perusahaan perkebunan sebagai pihak inti dengan perkebunan lahan kelapa sawit plasma harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni sekitar 20 persen untuk perkebunan rakyat.

"Komposisi antara plasma dengan inti sekarang ini belum mencapai 10 persen. Pak Ketua (KPK) meminta kalau bisa lebih tinggi dari 20 persen. Sekarang saja belum sampai 20 persen untuk plasma," kata Menteri Amran di Gedung KPK Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan ada tiga hal menyangkut perkebunan kelapa sawit beserta perusahaan yang bergerak di sektor bisnis tersebut yang dibahas bersama KPK.

Hal pertama adalah menyoal komposisi perkebunan kelapa sawit plasma yang dikelola masyarakat yang belum mencapai 20 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/2013 pasal 15 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan 250 hektare (ha) atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat hingga 2015 realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai 237.791 ha. Luas ini lebih rendah dari target perusahaan yang seluas 384.065 ha.

Hal kedua yang dibahas adalah pengawasan dana peremajaan atau "replanting" lahan kelapa sawit oleh KPK mengingat hingga 2016 telah dianggarkan Rp400 miliar untuk peremajaan perkebunan sawit rakyat berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Selanjutnya, KPK juga dilibatkan dalam pengawasan perkebunan kelapa sawit seluas 2,7 juta hektare yang berada di hutan produksi. Pengawasan KPK dibutuhkan terkait alih fungsi hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Ada lahan sawit plasma dan inti di kawasan produksi. Ini harus kita luruskan karena luasnya cukup signifikan kurang lebih 2,7 juta hektare. Ini sangat besar," ungkapnya.

Kementerian Pertanian dan KPK juga berkoordinasi untuk memastikan seluruh perusahaan perkebunan sawit telah patuh membayar pajak termasuk pemberian izin untuk beroperasi. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sawit

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51