Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 09:09 WIB. CCleaner - Peneliti temukan malware berbahaya di aplikasi CCleaner.
  • 08:43 WIB. JK - Wapres JK sebut Trump tidak berniat selesaikan Rohingya.
  • 09:07 WIB. Rohingya - BNPT menilai kasus Rohingya bisa menjadi magnet bagi teroris.
  • 09:06 WIB. Jepang - Pemain tunggal putri Taiwan, Tai Tzu Ying mengundurkan diri dari turnamen Jepang Terbuka akibat cedera.
  • 09:03 WIB. Medan - Mantan pelatih Persib, Djajang Nurjaman akan menukangi PSMS Medan.
  • 08:46 WIB. Opini WTP - Jaksa akan panggil Mendes terkait suap WTP.
  • 08:46 WIB. Film - Panglima TNI sebut pemutaran film G30S/PKI agar sejarah tidak kelam.
  • 08:45 WIB. Pil Zombie - Polisi gelar razia Apotek di Purwakarta.
  • 08:44 WIB. Agrikultur - LIPI: Masalah petani ialah pada akses pembiayaan.
  • 08:43 WIB. Jakarta - Pemprov DKI akan gencarkan program trotoarku.
  • 07:27 WIB. BBTN - BTN membuka opsi mendirikan anak usaha yang khusus bertugas mempercepat penyelesaian kredit bermasalah.
  • 07:23 WIB. Kemendag - Kemendag berupaya menarik buyer asing untuk membantu mengerek realisasi ekspor nonmigas.
  • 07:15 WIB. Transnusa - Transnusa Air akan menambah lima pesawat baru hingga 2018.
  • 06:56 WIB. BUMD - Puspa Agro pada pertengahan depan berencana memperluas bisnis dengan masuk ke pasar grosir.
  • 05:11 WIB. Liga Jerman (20/9) - Wolsburg 1 - 1 Werder Bremen

Menteri Susi: Ribuan Kapal Telah Diukur Ulang Cegah "Mark Down"

Foto Berita Menteri Susi: Ribuan Kapal Telah Diukur Ulang Cegah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, lebih dari 2.000 kapal telah dilakukan pengukuran ulang sebagai upaya untuk mengetahui ukuran kapal ikan yang sebenarnya karena disinyalir banyak praktek "mark down" ukuran kapal.

"Saya mengajak jajaran ditjen pajak untuk dapat turun dan melihat bagaimana ukuran-ukuran kapal ini bisa di-'mark down'," kata Menteri Susi di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Susi juga mengutarakan harapannya agar pihak Kementerian Keuangan juga dapat berkirim surat kepada Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap akta izin kapal.

Berdasarkan temuan KKP dan Satgas 115, masih banyak ditemukan praktik "mark down" ukuran kapal dan "transhipment" (alih muatan di tengah laut) yang merupakan modus tindak pidana di bidang perikanan.

Dia memaparkan, "mark down" dilakukan untuk sejumlah tujuan antara lain menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperoleh BBM subusidi, serta melaporkan hasil tangkapan yang lebih kecil dari yang sebenarnya.

Berdasarkan data PNBP yang diperoleh dari pelaksanaan Gerai Perizinan Kapal Ikan Hasil Pengukuran Ulang di 47 daerah selama April 2016-Maret 2017, negara menerima Rp122 miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya di-"mark down".

Sedangkan alih muatan kapal ikan secara ilegal juga dilakukan untuk mengurangi penerimaan negara oleh karena jumlah ikan yang dilaporkan lebih rendah daripada hasil tangkapan yang sebenarnya.

"Akibatnya, penerimaan pajak dari pelaporan ikan tersebut pun jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya," katanya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Susi mengajak seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku.

KKP akan memastikan kepatuhan pelaku usaha melalui pengetatan proses izin dan pengawasan kegiatan operasional kapal di lapangan.

Selain itu, pelaku usaha juga diharuskan menyampaikan informasi yang benar dan valid dalam rangka penerimaan negara.

Menurut Susi, selama ini sektor perikanan lebih menguntungkan oknum-oknum yang mengeksploitasi ikan tanpa berkontribusi kepada negara.

"Saya akan terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara antara lain melalui pertukaran data sektor perikanan, sinkronisasi program dan kebijakan, serta peningkatan koordinasi pengawasan kepatuhan," katanya.

Menteri Susi juga mempersilahkan bila ada pengusaha perikanan yang tidak setuju dengan kebijakan yang telah dikeluarkan KKP untuk dapat menggugat regulasi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (Ant)

Tag: kapal, Susi Pudjiastuti

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,552.97 3,517.59
British Pound GBP 1.00 18,004.72 17,821.07
China Yuan CNY 1.00 2,033.27 2,013.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,324.00 13,192.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,611.23 10,503.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,707.92 1,690.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,890.88 9,788.53
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,942.17 15,778.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,181.47 3,146.95
Yen Jepang JPY 100.00 11,941.21 11,821.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5901.326 16.715 559
2 Agriculture 1783.327 -0.607 18
3 Mining 1475.072 19.006 44
4 Basic Industry and Chemicals 607.623 -2.002 67
5 Miscellanous Industry 1335.079 9.143 41
6 Consumer Goods 2548.786 -5.073 45
7 Cons., Property & Real Estate 507.574 5.183 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1227.754 -0.972 60
9 Finance 990.156 3.005 89
10 Trade & Service 920.632 9.128 130
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 67 79 12 17.91
2 MEDC 740 845 105 14.19
3 SONA 1,850 2,100 250 13.51
4 BSWD 1,540 1,745 205 13.31
5 INCF 190 214 24 12.63
6 BUMI 202 224 22 10.89
7 MCOR 204 226 22 10.78
8 APII 234 258 24 10.26
9 BMTR 496 545 49 9.88
10 LPLI 175 192 17 9.71
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 420 318 -102 -24.29
2 AHAP 195 160 -35 -17.95
3 VINS 167 146 -21 -12.57
4 BBMD 1,400 1,225 -175 -12.50
5 RMBA 428 380 -48 -11.21
6 MICE 400 368 -32 -8.00
7 ALKA 450 418 -32 -7.11
8 ASMI 980 915 -65 -6.63
9 PKPK 86 81 -5 -5.81
10 IGAR 418 394 -24 -5.74
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 356 14 4.09
2 WAPO 126 123 -3 -2.38
3 PGAS 1,715 1,620 -95 -5.54
4 SSMS 1,450 1,490 40 2.76
5 LEAD 102 112 10 9.80
6 ASRI 364 402 38 10.44
7 PBRX 462 464 2 0.43
8 TRAM 160 168 8 5.00
9 VRNA 102 100 -2 -1.96
10 WSKT 1,815 1,905 90 4.96