Potensi Pemberian Kredit Melalui PKBL BUMN Mencapai Rp5 Triliun

Selama rentang waktu 5 tahun (2011-2015), empat Bank BUMN di Indonesia yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki amunisi dana sejumlah Rp4,958 triliun atau sekitar 2% dari total laba bersih setelah pajak untuk disalurkan melalui program kemitraan. Hal itu menjadi gula-gula tersendiri bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang bisnisnya.

"Potensi pemberian kredit modal usaha yang disalurkan melalui Program Kemitraan BUMN mencapai hampir Rp5 triliun. Angka itu didapatkan hanya dari sektor usaha perbankan saja," kata Sociak and Suistanable Development Program Officer Perkumpulan Prakarsa Rotua Tampubolon di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Lebih lanjut dirinya mengatakan dari angka tersebut tercermin bahwa terdapat 66.105 pelaku UMKM yang bisa menikmati kredit dengan plafon maksimal Rp75 juta. Hal tersebut tentu akan berbuah manis terhadap bisnis pelaku usaha UMKM, mengingat besaran dana murah yang berpotensi didapat jika program kemitraan yang dilakukan berjalan optimal.

"Kami melihat dampak yang sangat signifikan dari Program Kemitraan dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini terbukti dari temuan studi ResponsiBank Indonesia tentang Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Mayoritas warga yang dulunya hanya bekerja sebagai buruh batik sekarang mampu jadi pengusaha batik," tambah Rotua

Bahkan ditambahkannya, ada mitra binaan yang telah membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar dari usaha pembuatan batik tulis itu. Selain itu, pemberian akses modal kredit dari perbankan untuk sektor-sektor usaha kecil juga merupakan upaya menciptakan inklusi keuangan di Indonesia.

Deputi Akses Permodalan, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Fadjar Hutomo menambahkan inklusi keuangan adalah proses memaksimalkan capacity building pada penerima modal usaha agar tercipta peningkatan kemampuan. Di samping itu, penerima modal usaha juga diharapkan dapat diterima di lembaga keuangan.

"Kredit literasi bukan soal tahu cara meminjam modal kreditnya saja, tetapi juga bagaimana mengelola keuangannya," tutur Fadjar pada kesempatan yang sama.

Direktur Direktorat Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eko Ariantoro mengatakan pada tahun 2025 pemerintah menargetkan inklusi keuangan sudah mencapai 84%
dari seluruh penduduk Indonesia. "Maka ada target capaian sebesar 2%, dengan tuntutan peningkatan mencapai 5% setiap tahunnya. Ini adalah target yang ambisius," tutup Eko.