Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:17 WIB. Turki - Otoritas Turki akan buka pusat perdagangan di New York, AS.
  • 23:16 WIB. Israel - Palestina ajukan bukti kejahatan perang Israel ke ICC.
  • 23:13 WIB. Rodrigo Duterte - Duterte perintahkan kepolisian Filipina agar tembak mati anaknya jika memang terlibat narkoba.
  • 23:10 WIB. Kamboja - Rusia-Kamboja sepakati kerja sama dalam bidang nuklir.
  • 23:09 WIB. Yaman - WHO: 700.000 orang terkenan wabah kolera di Yaman.
  • 23:08 WIB. UNICEF - Galatasaray gandeng UNICEF bantu soal hak anak.
  • 23:06 WIB. Rusia - Moskow: AS ingin bekerjasama dengan Rusia di Afghanistan.
  • 23:05 WIB. Donald Trump - Hassan Rouhani: pidato trump di Sidang Umum PBB absurd dan penuh dengan kebencian.
  • 23:03 WIB. Thailand - Otoritas Thailand penjarakan seorang biksu Budha karena kampanye anti-Islam.
  • 23:02 WIB. Myanmar - Otoritas India akan kirim bantuan senjata untuk militer Myanmar.
  • 23:00 WIB. Korea Utara - Donald Trump: AS akan berikan sanksi tambahan kepada Korea Utara.
  • 22:58 WIB. Iran - Hassan Rouhani: kesepakatan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat tidak bisa direvisi.
  • 21:54 WIB. Startup - iQueue menawarkan paket antrean untuk satu jam sekitar 20 dolar singapura atau sekitar Rp193 ribu.
  • 21:53 WIB. Startup - iQueue mengaku telah memiliki 10 pengantre profesional yang bergabung di dalam timnya.
  • 21:52 WIB. Startup - iQueue menawarkan layanan untuk mengantre bagi para pelanggannya.

Badan Keahlian: KPK Berwenang Merekam Pembicaraan

Foto Berita Badan Keahlian: KPK Berwenang Merekam Pembicaraan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi memungkinkan instansi itu untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sekaligus penyadapan dan merekam pembicaraan.

"Namun, pelaksanaan kewenangan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut tidak diatur dalam UU KPK," kata Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul dalam makalahnya yang diterima di Medan, Sabtu (18/3/2017).

Hal tersebut dikatakannya ketika membahas Rancangan UU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) pada Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Samsul menyebutkan, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya, perlu diatur lebih lanjut. Pengaturannya adalah bahwa penyadapan harus dengan izin dari Dewan Pengawas.

Pelaksanaan penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari dewan pengawas yang diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan penyadapan oleh KPK. "Penyadapan dilakukan terhadap pihak-pihak yang belum dilakukan proses projustitia, yaitu proses penyidikan," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan adanya pengaturan izin dari dewan pengawas, maka risiko pelanggaran HAM dalam pelaksanaan penyadapan yang selama ini dikhawatirkan dapat diminimalisasi. "Terlebih dalam RUU ini diatur pembatasan waktu penyadapan, tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi, sehingga jangka waktu pelaksanaan penyadapan akan jelas dan berkepastian hukum," ucapnya.

Samsul menjelaskan, Dewan Pengawas KPK perlu dibentuk untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tanpa pengawasan yang efektif, KPK rawan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dewan pengawas diberi tugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, serta memberi izin penyadapan dan penyitaan, agar KPK benar-benar bertindak berdasarkan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Seleksi anggota Dewan Pengawas KPK dirancang dengan hati-hati, sehingga hanya warga negara Indonesia yang memiliki integritas moral dan keteladanan, serta independen dan kompeten, yang dapat menjadi anggota Dewas," kata Badan Keahlian DPR RI itu. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inosentius Samsul

Penulis: ***

Editor: Dewi Ispurwanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10