Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 11:06 WIB. Kurdi - Otoritas Israel dukung pembentukan negara Kurdi.
  • 11:05 WIB. Qatar - Otoritas Mesir dikabarkan siap lakukan upaya dialog dengan Qatar.
  • 11:04 WIB. Palestina - Indonesia dorong gerakan Non-Blok agar akui Palestina.
  • 11:03 WIB. Australia - Indonesia dan Australia segera selesaikan perundingan 'Comprehensive Economic Partnership Agreement' (CEPA).
  • 11:01 WIB. Inggris - Arab Saudi dan Inggris sepakati kerja sama dalam bidang militer.
  • 11:00 WIB. Rusia - Otoritas Rusia resmikan patung Kalashnikov, yang merupakan penemu senjata AK-47.
  • 10:58 WIB. Aung San Suu Kyi - Muslim Rohingya sebut Suu Kyi sebagai pengkhianat karena tidak percaya janji dari 'State Conseleour' Myanmar tersebut.
  • 10:56 WIB. Korea Utara - Otoritas India selidiki keterlibatan Pakistan dalam program nuklir Korea Utara.
  • 10:55 WIB. Mexico - Gempa di Mexico City renggut lebih dari 138 nyawa manusia.
  • 10:54 WIB. Rakhine - Ribuan Muslim Rohingya masih terjebak di Rakhine, Myanmar.
  • 10:54 WIB. Hamas - Hamas minta Presiden Abbas agar cabut sanksi atas Gaza.
  • 10:24 WIB. WIKA -  Wijaya Karya bakal menerbitkan obligasi global US$250 juta hingga US$500 juta pada semester II-2017.
  • 09:09 WIB. CCleaner - Peneliti temukan malware berbahaya di aplikasi CCleaner.
  • 08:43 WIB. JK - Wapres JK sebut Trump tidak berniat selesaikan Rohingya.
  • 08:46 WIB. Opini WTP - Jaksa akan panggil Mendes terkait suap WTP.

Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Menerapkan Aturan Jaminan Sosial

Foto Berita Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Menerapkan Aturan Jaminan Sosial
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah dinilai tidak konsisten (inkonsisten) dalam melaksanakan amanat UU No.40/2004 tentang SJSN dan UU No.24/2011 tentang BPJS karena menerbitkan PP No.70/2015 yang memberi kewenangan PT Taspen (Persero) melaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi aparatur sipil negara.

"Pelanggaran terhadap UU SJSN dan BPJS terjadi karena kurangnya kesadaran pemerintah dalam implementasi UU tersebut. Hasilnya, regulasi yang bertolak belakang dengan UU SJSN dan BPJS pun bermunculan," kata Pengamat Jaminan Sosial, Hotbonar Sinaga dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (20/3/2017).

Terbitnya PP Nomor 70/2015 tersebut dinilai telah "menabrak" tiga undang-undang yaitu UU SJSN, UU BPJS dan UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hotbonar mengatakan, jaminan sosial sejatinya merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan negara, jika fungsinya tidak optimal, maka manfaat yang dihasilkan juga tentunya tidak bisa maksimal.

Selain menabrak tiga undang-undang, keberadaan PP Nomor 70/2015 tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.

Hotbonar merinci, sedikitnya ada tiga pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

"Berdasarkan Perpres Nomor 109 tahun 2013, arahan dari Presiden RI saat itu sangat jelas. Pekerja penerima upah penyelenggara negara, seperti CPNS, PNS, anggota TNI-Polri, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Prajurit Siswa TNI dan Peserta didik Polri, harus didaftarkan dalam empat program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Sementara itu, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemda Jawa Tengah,Dwi Maryoso yang menggugat keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 ke Mahkamah Agung mengaku gugatan yang dia lakukan bersama tiga PNS lainnya masih terhambat.

"Kabar terakhir yang kami terima terkait uji materi yang kami ajukan terkait PP No 70 Tahun 2015 bahwa hal tersebut belum bisa diproses lebih lanjut karena UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sedang dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Dwi.

Pada 21 September 2016, PNS yang terdiri atas Dr Budi Santoso SH, Dwi Maryoso SH, Feryando Agung, SH, MH dan Oloan Nadeak, SH mengajukan uji materi ke MA terhadap isi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015.

Gugatan dilakukan karena mereka menilai pengalihan program yang dibayar oleh negara dari badan publik BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Taspen yang berorientasi keuntungan seringkali banyak kesulitan jika menarik klaim.

Sebagai ASN, para penggugat menilai lebih baik jika iuran JKK dan JKM bagi ASN dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mencari keuntungan serta dana kelolaannya bisa bermanfaat juga buat pekerja lain seperti buruh.

Selain mempertanyakan kelanjutan gugatan uji materinya yang telah hampir enam bulan belum juga diproses MA, Dwi juga mengkritisi munculnya Rancangan Peraturan Pemerintah-Bukan Aparatur Sipil Negara (RPP BASN) yang bertujuan untuk mengelola perlindungan terhadap para pekerja honorer-non-ASN di lingkungan kementerian dan penyelenggara negara saat ini sedang diajukan untuk dapat diproses menjadi sebuah PP baru.

Dwi beranggapan jika hal ini dibiarkan, maka pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran terhadap UU SJSN dan BPJS yang sedang terjadi.

"UU BPJS dengan jelas menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial di Indonesia hanya dilakukan oleh dua lembaga BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Dwi. (Ant)

Tag: pemerintah, jaminan kesehatan nasional-jkn

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5901.326 16.715 559
2 Agriculture 1783.327 -0.607 18
3 Mining 1475.072 19.006 44
4 Basic Industry and Chemicals 607.623 -2.002 67
5 Miscellanous Industry 1335.079 9.143 41
6 Consumer Goods 2548.786 -5.073 45
7 Cons., Property & Real Estate 507.574 5.183 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1227.754 -0.972 60
9 Finance 990.156 3.005 89
10 Trade & Service 920.632 9.128 130
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 67 79 12 17.91
2 MEDC 740 845 105 14.19
3 SONA 1,850 2,100 250 13.51
4 BSWD 1,540 1,745 205 13.31
5 INCF 190 214 24 12.63
6 BUMI 202 224 22 10.89
7 MCOR 204 226 22 10.78
8 APII 234 258 24 10.26
9 BMTR 496 545 49 9.88
10 LPLI 175 192 17 9.71
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 420 318 -102 -24.29
2 AHAP 195 160 -35 -17.95
3 VINS 167 146 -21 -12.57
4 BBMD 1,400 1,225 -175 -12.50
5 RMBA 428 380 -48 -11.21
6 MICE 400 368 -32 -8.00
7 ALKA 450 418 -32 -7.11
8 ASMI 980 915 -65 -6.63
9 PKPK 86 81 -5 -5.81
10 IGAR 418 394 -24 -5.74
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 356 14 4.09
2 WAPO 126 123 -3 -2.38
3 PGAS 1,715 1,620 -95 -5.54
4 SSMS 1,450 1,490 40 2.76
5 LEAD 102 112 10 9.80
6 ASRI 364 402 38 10.44
7 PBRX 462 464 2 0.43
8 TRAM 160 168 8 5.00
9 VRNA 102 100 -2 -1.96
10 WSKT 1,815 1,905 90 4.96