Portal Berita Ekonomi Minggu, 24 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:24 WIB. Lawan Korupsi - Mendagri sebut pelaku korupsi tidak punya malu.
  • 15:23 WIB. OTT - Mendagri harap OTT Wali Kota Cilegon yang terakhir.
  • 15:22 WIB. Film Sejarah - PDIP dukung pemerintah produksi ulang film G30S/PKI.
  • 15:22 WIB. Pansus KPK - PDIP isyaratkan Pansus perpanjang masa kerja.
  • 15:21 WIB. Pilgub Jabar - Dedi Mulyadi sebut Golkar masih buka peluang untuk koalisi.
  • 15:20 WIB. Pansus - Fahri Hamzah melunak usai Presiden kritisi soal Pansus KPK.
  • 15:20 WIB. Jakarta - Gubernur Djarot santai soal kritik terkait pemilihan gubernur.
  • 15:19 WIB. Gunung Agung - Kemenhub sebut abu vulkanik gunung Agung seperti silet yangdilempar ke pesawat.
  • 15:18 WIB. Gunung Agung - Hotel dekat gunung Agung sudah kosongkan kamar.
  • 15:17 WIB. Tol - Menhub minta Tol Trans Jawa harus akomodasi pedagang lokal.
  • 15:16 WIB. Pilgub Jabar - Deddy Mizwar imbau generasi muda untuk lebih kreatif lagi.
  • 15:14 WIB. Nikahsirrih.com - Ketua RW mengaku kecolongan dengan tindakan warganya.
  • 15:14 WIB. Reklamasi - KNTI sebut reklamasi bentuk keserakahan pengusaha.
  • 15:13 WIB. Pil Zombie - Polda DIY gandeng BNN cegah Pil Zombie masuk daerahnya.
  • 14:20 WIB. Gadget - iPhone 8 Plus didaulat jadi ponsel dengan kamera terbaik saat ini.

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Deposit 25 Juta Permohonan Paspor Baru

Foto Berita DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Deposit 25 Juta Permohonan Paspor Baru
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah menetapkan aturan deposit sebesar Rp25 juta dalam permohonan pembuatan paspor baru bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan itu justru akan membebani para TKI yang akan mencari nafkah di luar negeri.

“Mereka (TKI) keluar negeri kan justru ingin mencari duit. Aturan ini justru mempersulit,” kata Saleh di Jakarta, Senin (20/3/2017). Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan aturan itu pun belum tentu akan berhasil mencegah adanya praktik penjualan manusia atau human trafficing, maupun maraknya TKI ilegal yang alasan oleh pemerintah mengeluarkan aturan tersebut.

Selama ini, sambungnya, Dirjen Imigrasi sebenarnya telah menenetapkan aturan dana deposit 16 juta, itu pun dirasa menjadi beban bagi TKI. “Apalagi saat ini Rp25 juta, darimana nalanginnya?,” pungkasnya.

Dia pun meminta pemerintah untuk mengkaji kembali aturan itu, jika tidak, dikhawatirkan TKI yang dari awal niatnya untuk mencari pendapatan, malah justru akan menjadi beban sekembalinya bekerja di luar negeri. “Malah nanti utang sana, utang sini. Jadi beban mereka (TKI) mengembalikannya gimana,” pungkasnya.

Tag: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, Dirjen Imigrasi

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Dewi Ispurwanti

Foto: Blogspot.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92