Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pembangunan Infrastruktur Jangan Rusak Kawasan Vital

Pembangunan Infrastruktur Jangan Rusak Kawasan Vital Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pembangunan infrastruktur di berbagai daerah jangan sampai merusak kawasan vital yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak seperti lahan pertanian yang bernilai tinggi bagi produktivitas pangan nasional.

"Secara khusus Greenpeace mengkritisi gelombang pembangunan infrastruktur secara besar-besaran," kata Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak dalam rilis, Senin (20/3/201).

Leonard memaparkan, kritisi tersebut termasuk di antaranya ekspansi industri semen yang mengancam kawasan-kawasan karst vital di nusantara, sekaligus mengancam penghidupan banyak komunitas petani yang bergantung kepadanya.

Menurut dia, sudah cukup banyak warga yang lahan pertanian produktifnya terancam dirusak oleh proyek pembangunan, dalam rangka untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.

Kepala Greenpeace Indonesia berpendapat ada banyak pilihan investasi ramah lingkungan yang bisa dipilih tanpa meminggirkan masyarakat kecil yang posisi politiknya lebih lemahn dibanding kaum industrialis.

"Untuk itu dibutuhkan empati yang kongkrit serta kebijakan pembangunan yang kreatif, yang memperhatikan syarat-syarat keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekologis jangka panjang," papar Leonard.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan pemerintah dapat menggenjot porsi pembiayaan infrastruktur dari APBN ke berbagai daerah di luar Jawa, terutama setelah adanya program Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA).

"Jangan semuanya terkonsentrasi di Pulau Jawa baik APBN maupun PINA," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, pembiayaan proyek infrastruktur di Pulau Jawa semakin berpotensi secara bisnis, sehingga layak dikomersialisasikan, sebab itu PINA akan semakin relevan di Pulau Jawa.

Ia menambahkan dengan PINA ini, porsi dana infrastruktur daerah melalui APBD juga sebaiknya membesar dari saat ini hanya 25 persen.

"Dengan adanya PINA pemerintah sebaiknya menggenjot dana infrastruktur APBN ke luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia," katanya.

Dengan demikian, ujar dia, asas pemerataan terimplementasi dan kesenjangan infrastruktur juga bakal ikut teratasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengapresiasi kinerja pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo yang dinilai konsisten dalam menggalakkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat di berbagai daerah.

Oesman Sapta menyatakan Presiden Jokowi memiliki naluri membangun yang sangat tinggi sehingga memutuskan untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan.

Menurut Oesman, hasil pembangunan yang telah digalakkan pemerintah itu pada saat ini juga sudah ada yang bisa dinikmati hasilnya, antara lain seperti pembangunan jalan di Papua. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: