Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:17 WIB. Turki - Otoritas Turki akan buka pusat perdagangan di New York, AS.
  • 23:16 WIB. Israel - Palestina ajukan bukti kejahatan perang Israel ke ICC.
  • 23:13 WIB. Rodrigo Duterte - Duterte perintahkan kepolisian Filipina agar tembak mati anaknya jika memang terlibat narkoba.
  • 23:10 WIB. Kamboja - Rusia-Kamboja sepakati kerja sama dalam bidang nuklir.
  • 23:09 WIB. Yaman - WHO: 700.000 orang terkenan wabah kolera di Yaman.
  • 23:08 WIB. UNICEF - Galatasaray gandeng UNICEF bantu soal hak anak.
  • 23:06 WIB. Rusia - Moskow: AS ingin bekerjasama dengan Rusia di Afghanistan.
  • 23:05 WIB. Donald Trump - Hassan Rouhani: pidato trump di Sidang Umum PBB absurd dan penuh dengan kebencian.
  • 23:03 WIB. Thailand - Otoritas Thailand penjarakan seorang biksu Budha karena kampanye anti-Islam.
  • 23:02 WIB. Myanmar - Otoritas India akan kirim bantuan senjata untuk militer Myanmar.
  • 23:00 WIB. Korea Utara - Donald Trump: AS akan berikan sanksi tambahan kepada Korea Utara.
  • 22:58 WIB. Iran - Hassan Rouhani: kesepakatan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat tidak bisa direvisi.
  • 21:54 WIB. Startup - iQueue menawarkan paket antrean untuk satu jam sekitar 20 dolar singapura atau sekitar Rp193 ribu.
  • 21:53 WIB. Startup - iQueue mengaku telah memiliki 10 pengantre profesional yang bergabung di dalam timnya.
  • 21:52 WIB. Startup - iQueue menawarkan layanan untuk mengantre bagi para pelanggannya.

KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran Lanjutan Sidang e-KTP

Foto Berita KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran Lanjutan Sidang e-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih akan mendalami terkait proses pembahasan penganggaran dalam sidang ketiga terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun anggaran 2011-2012 pada Kamis (23/3).

"Karena kami masih fokus dalam persidangan-persidangan awal sesuai dengan konstruksi dakwaan untuk dalami bagian tersebut. Tersangka baru belum ada kami masih proses di persidangan pembuktian terhadap dua orang terdakwa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menurut Febri, KPK semakin mendapatkan informasi mendalam dari sidang kedua untuk kebutuhan pengembangan penyidikan terkait keterlibatan indikasi pihak lain.

"Untuk sidang ketiga yang direncanakan akan dilakukan Kamis dari informasi awal yang kami terima, rencananya akan dihadirkan delapan sampai sembilan orang saksi yang masih merupakan kelanjutan dari sidang kedua," tuturnya.

Febri juga mengatakan bahwa untuk persidangan kasus KTP-E belum bisa dilakukan dua kali dalam seminggu di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan rencana awal KPK.

"Persidangan belum bisa dilakukan dua kali seminggu karena masih menyesuaikan jadwal persidangan lainnya di pengadilan. Semoga minggu depannya lagi pengadilan bisa memfasilitasi sidang dua kali dalam seminggu," ucap Febri.

Sebelumnya, dalam sidang lanjutan pada Kamis (16/3), jaksa dari KPK menghadirkan delapan saksi, namun satu saksi yakni mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak hadir dan satu lagi saksi, yakni mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh terlambat sehingga kesaksiannya ditunda pada 23 Maret.

Sehingga majelis hakim yang diketuai John Halasan hanya mendengar keterangan enam saksi, yakni mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Angraeni, Kabiro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri 2004-2010 Yuswandi A Temenggung, mantan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Elvius Dailami, anggota DPR Chaeruman Harahap dan pengusaha Winata Cahyadi.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (Ant)

Tag: Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10