Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:21 WIB. Liga Inggris (21/10) - Swansea 1 - 2 Leicester City
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Huddersfield 2 - 1 Manchester United
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Manchester City 3 - 0 Burnley
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Chelsea 4 - 2 Watford
  • 22:51 WIB. Politik - Sandiaga janji akan temui Ahok di Mako Brimob.
  • 22:50 WIB. Jakarta - PDIP: Tak perlu ada paripurna untuk Anies-Sandi.
  • 22:50 WIB. Jakarta - PBNU doakan Anies bisa majukan ibu kota.
  • 22:49 WIB. Politik - Prabowo sebut nilai Demokrasi di Indonesia dalam titik rawan.
  • 22:48 WIB. Pilgub Jatim - PAN belum ambil keputusan soal Pilgub Jatim.
  • 21:47 WIB. LPDB - LPBD mendorong pelaku usaha di sektor riil untuk memanfaatkan pinjaman lunak dengan bunga 4,5%.
  • 21:46 WIB. Pertamina - Pertamina MOR I mengajak mahasiswa di Medan untuk mempelajari sejarah dan potensi energi saat ini.
  • 21:45 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga meminta perbankan memperbanyak mesin transaksi otomatis nontunai di lintasan tol.
  • 21:43 WIB. SML - Sinar Mas Land bekerja sama dengan Ikatan Aristek Indonesia mengadakan sayembara arsitektur.
  • 21:43 WIB. BUMD - Jaya Real Property mulai merambah wilayah Serpong, Tangerang Selatan.
  • 21:42 WIB. China - Pemerintah China akan menerbitkan peraturan untuk mengarahkan investasi swasta ke sektor yang berpotensi besar.

Komisi VII Wacanakan Badan Usaha Khusus Migas

Foto Berita Komisi VII Wacanakan Badan Usaha Khusus Migas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mewacanakan adanya badan usaha khusus minyak dan gas bumi (migas) sebagai salah satu implikasi revisi undang-undang migas.

"Prosesnya sampai saat ini sedang dalam proses pembicaraan Badan Usaha Khusus, tapi bukan Badan Usaha Milik Negara, karena itu hal berbeda," kata Satya Yudha usai diskusi di gedung The Habibie Center, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2017).

Ia menjelaskan, ada satu konsep yang diwacanakan oleh kementerian BUMN. Namun, perlu diingat bahwa UU migas domain komisi VII, tetapi terkait BUMN ada di komisi VI.

"Kami tidak ingin berseberangan dengan kementerian BUMN dengan UU yang digodok. Muncul pemikiran kami membuat badan usaha khusus, di dalamnya ada industri hulu dan hilir," katanya.

Ia menjelaskan bahwa hal ini berbeda dengan konsep sebelumnya yang hanya mengatur industri hulu, namun kali ini akan ada pembicaraan tentang industri hulu dan hilir.

Secara fungsi, ia mengatakan bahwa badan usaha khusus ini bekerja layaknya SKK Migas, bisa menjadi transformasi SKK Migas yang disesuaikan dengan Revisi UU.

Semua fraksi juga disampaikan sudah menyepakati usulan ini. Senada dengan Satya, peneliti senior dari The Habibie Center Zamroni Salim juga mengusulkan agar pemerintah membentuk badan usaha khusus yang menangani masalah minyak dan gas bumi (Migas).

"Untuk rekomendasi revisi undang-undang migas, kami mengusulkan adanya penguatan badan usaha untuk memperkuat pengolahan migas nasional, bisa saja melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun akan lebih tepat jika Badan Usaha Khusus," kata Zamroni saat ditemui di lokasi yang sama.

Dalam diskusi mengawal revisi undang-undang migas tersebut, ia juga menjelaskan bahwa ada dua perusahaan besar milik Indonesia yang bisa dimanfaatkan, yaitu Pertamina dan PGN.

Selama ini ia menilai, Pertamina lebih mendapat perhatian lebih daripada PGN, namun secara fungsional sebenarnya sama.

"Konsep Holding migas akan bisa lebih baik, dengan skema perusahaan minyak lainnya berada di bawah Holding tersebut jika ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia," katanya.

Ia berpendapat bahwa ada satu agenda penting bangsa Indonesia hampir tidak mendapatkan perhatian publik luas, yaitu proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. "Revisi undang-undang migas seakan juga menjadi isu di tingkat elite saja, tanpa keterlibatan dan perhatian publik," tuturnya.

PadahaI proses panjang dan berliku revisi undang-undang migas menunjukkan terdapat tarik ulur kepentingan dari berbagai pihak dalam proses politik tersebut. Karena itu, isu revisi undang-undang migas mutlak memerlukan pengawasan publik secara Iebih luas.

Revisi undang-undang migas memberikan peIuang bagi Indonesia untuk membangun dan menata ulang kebijakan energi dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan energi, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan energi dengan harga terjangkau sekaligus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang migas untuk memiliki daya saing kuat baik di tingkat nasionaI maupun di tingkat global.

Kondisi ini merupakan dasar dari urgensi melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan sebuah undang-undang yang dapat menjadi kerangka hukum untuk tata kelola industri migas Indonesia.

SeIain itu, permasalahan energi sebagaimana terdapat di dalam undang-undang migas, tidak sebatas pada minyak melainkan juga gas. Meskipun cadangan gas alam Indonesia cukup besar, tetapi diperlukan paradigma baru dalam manajemen pengelolaannya.

Revisi undang-undang migas pun harus terkait dengan masalah energi Iain (energi terbarukan) dengan pertimbangan ketersediaan cadangan migas dan lingkungan hidup. (Ant)

Tag: migas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51