Dana Aspirasi Suap Bupati Klaten Tengah Didalami KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dana aspirasi dan bantuan keuangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Kami sudah mulai mendalami, selain indikasi suap tentang pengisian jabatan kami juga dalami tentang dana aspirasi dan bantuan keuangan ini adalah poin yang relatif baru terkait penyidikan kasus ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Febri mengatakan, saksi-saksi yang diperiksa pada Senin dalam penyidikan dengan tersangka Bupati Klaten Sri Hartini dapat hadir semua ke KPK.

"Hari ini semua saksi hadir, ada unsur-unsur saksi yang baru diperiksa kali ini seperti Wakil Bupati Klaten dan ada saksi yang pernah diperiksa juga yaitu anggota DPRD, dua orang dari swasta, dan ajudan dari Bupati Klaten," tuturnya.

Ia menyatakan, agenda pemeriksaan kali ini selain pemeriksaan atau pendalaman materi terkait indikasi suap promosi dan jabatan, KPK juga mengkonfirmasi lebih lanjut informasi-informasi tentang dana aspirasi dan bantuan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Klaten.

"Pertanyaan-pertanyaan ini kami ajukan terhadap saksi yang menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten dan juga Anggota DPRD," ucap Febri.

Sembilan saksi yang diperiksa KPK terkait indikasi suap promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, yakni Wakil Bupati Klaten Sri Mulyani, Pegawai Negeri Sipil Kabid Mutasi di BKD Kabupaten Klaten Slamet dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten periode 2014-2019 Kabupaten Klaten Andy Purnomo.

Anggota DPRD Kabupaten Klaten Eko Prasetyo, PNS Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Nugroho Setiawan, Edy Dwi Hananto dan Nina Puspitasari sebagai ajudan Bupati Klaten serta Sunarso dan Dina dari pihak swasta.

Sebelumnya, KPK memperpanjang masa penahanan selama 30 hari terhadap Bupati Klaten Sri Hartini yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Dilakukan perpanjangan penahanan tahap Pengadilan Negeri yang pertama selama 30 hari dari 1 Maret sampai 30 Maret 2017 terhadap tersangka Sri Hartini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/2).

Febri mengatakan, KPK masih mempertimbangkan Sri Hartini sebagai "justice collaborator" karena perlu dilihat keterangan yang diberikan hingga konsistensi tersangka sampai di persidangan nantinya.

Selain itu, pada pada Senin (27/2)juga dilakukan pelimpahan tahap dua dari penyidik ke Jasa Penuntut Umum (JPU) untuk Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten Suramlan yang juga menjadi tersangka terkait tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten.

"Mulai hari ini penahanan yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Semarang untuk persiapan persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang," kata Febri.

KPK menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka dugaan penerimaan suap setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (30/12) di Klaten dengan barang bukti uang senilai Rp2,08 miliar dan 5.700 dolar AS serta 2.035 dolar Singapura dan buku catatan mengenai sumber uang tersebut.

Tersangka penerima suap dalam kasus ini adalah Bupati Klaten Sri Hartati yang disangkakan pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara tersangka pemberi suap adalah Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten Suramlan dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (Ant)