Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 20:47 WIB. Bali - Bali mengekspor berbagai jenis cenderamata berbahan baku kulit sebesar US$818.566 selama bulan Agustus 2017.
  • 20:47 WIB. DPD - DPD meminta manajemen Kawasan Industri Medan menghentikan pungutan liar terhadap angkutan.
  • 20:45 WIB. KKP - KKP menyatakan berbagai regulasi yang dikeluarkan tidak berdampak buruk terhadap ekspor ikan kerapu.
  • 20:42 WIB. BTN - BTN Kendari menyatakan optimis mencapai target pembangunan 1.945 unit rumah bersubsidi pada 2017.
  • 20:41 WIB. Gezhoiba - Gezhoiba Group berminat berinvestasi di Kalimantan Utara pada sektor kelistrikan.
  • 20:39 WIB. Adira Finance - Adira Finance mengelola piutang dari 3,7 juta konsumen sebesar Rp45,6 triliun di akhir 2017.
  • 20:38 WIB. Indosat Ooredoo - Indosat Ooredoo menyasar pendukung Bali United dengan melakukan acara meet and greet.
  • 20:37 WIB. BFI Finance - BFI Finance mulai menyasar nasabah generasi millennial memasuki era digital.
  • 20:33 WIB. APHI - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia berharap solusi terbaik menyusul SK Menteri LHK yang membatalkan RKU RAPP.
  • 20:33 WIB. AS - Pemerintah AS meminta maaf atas larangan masuk untuk Panglima TNI Jenderal Gatoto Nurmantyo.
  • 20:32 WIB. WOMF - Wahana Ottomitra Multiartha mencatatkan pertumbuhan laba bersih 78% pada akhir kuartal III-2017.
  • 20:25 WIB. Liga Spanyol (22/10) - Villareal 4 - 0 Las Palmas
  • 18:22 WIB. Liga 1 (22/10) - Persela 1 - 0 Persib
  • 18:20 WIB. Liga 1 (22/10) - Perseru 2 - 1 Persipura
  • 18:20 WIB. Riau - Gubernur Arsyad Juliandirachman meminta 6.000 lulusan ponpes di Riau untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Maksimalkan Kelola Anggaran, BPK Luncurkan Sistem Informasi Rekomendasi di Sulbar

Foto Berita Maksimalkan Kelola Anggaran, BPK Luncurkan Sistem Informasi Rekomendasi di Sulbar
Warta Ekonomi.co.id, Mamuju -

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) meluncurkan sistem informasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK dalam rangka memaksimalkan pengelolaan anggaran keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

"Untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran di Sulbar, maka BPK telah meluncurkan sistem informasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK pada 2017 ini," kata Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari, di Mamuju, Selasa (21/3/2017).

Ia mengatakan, dengan sistem tersebut akan mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah sehingga temuan tidak terjadi.

Menurut dia, BPK juga juga sudah menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) tahun 2017, sehingga akan membantu memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Ia berharap pada tahun ini, pemerintah memperhatikan perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) yang diterapkan dan tentu saja berdampak pada pelaksanaan laporan keuangan tahun 2016.

"Karena terdapat satuan kerja yang dilebur dan diikuti perpindahan laporan keuangan, seperti pengelolaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dari pemerintah kabupaten dialihkan kewenangannya ke pemerintah provinsi berdasarkan undang-undang, sehingga harus diperhatikan agar tidak berdampak pada temuan aset sekolah," katanya pula.

Ia juga berharap agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat diserahkan tepat waktu, yakni paling lambat tanggal 31 Maret 2017, dan agar Sulbar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sama seperti tahun 2014 maupun tahun 2015 sebelumnya. (Ant)

Tag: Sulawesi Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51