Mendagri Yakin Masalah E-KTP Tuntas Sebelum Pilkada Serentak 2018

Warta Ekonomi, Makassar -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan sengkarut masalah kartu tanda penduduk elektronik alias E-KTP tidak akan mengganggu pelaksanaan pilkada serentak 2018. Toh, permasalahan kekosongan blanko E-KTP segera berakhir.

Ditargetkan, pihaknya teken kontrak ihwal tender proyek pengadaan blanko dilaksakanan pada April mendatang. Dengan begitu, segala permasalahan mengenai data kependudukan bisa rampung pada tahun ini.

Pilkada serentak 2018 diketahui akan lebih besar dibandingkan pilkada serentak 2017 lantaran daerah yang mengikuti lebih banyak. Tercatat, ada 171 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi pada tahun depan di antaranya ada 17 provinsi yang menggelar prosesi pergantian kepala daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulsel.

"Saya optimis (masalah E-KTP) selesai sebelum pilkada serentak nanti," kata Tjahjo seusai membuka Musrembang Sulsel di Hotel Clarion, Kota Makassar, Sulsel, Senin kemarin (20/3/2017).

Khusus di Sulsel, Tjahjo mengatakan sebanyak 700 ribu kebutuhan blanko E-KTP segera dipenuhi setelah proses lelang dan percetakan rampung. Kendati demikian, pihaknya masih perlu memverifikasi kembali perihal data warga yang sudah melakukan perekaman.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ingin memastikan data warga tersebut benar-benar tunggal. Toh, dari 4,5 juta data warga Indonesia yang sudah melakukan perekaman data dan belum memiliki E-KTP, sebanyak 3,2 juta di antaranya bermasalah.

"Masih ada data ganda yang 3,2 juta itu. Namun, secara keseluruhan progres program E-KTP tetap berjalan dengan baik, meski ada proses hukum (kasus dugaan korupsi tender proyek E-KTP yang diusut KPK). Sejauh ini sudah lebih dari 96 persen data warga Indonesia yang terekam," ucap politikus PDIP Perjuangan tersebut.

Tjahjo melanjutkan untuk tender proyek E-KTP lanjutan, pihaknya berencana langsung mencetak sekitar tujuh juta blanko. Di luar kebutuhan 4,5 juta blanko, pihaknya menyiapkan tiga juta blanko untuk penambahan. Musababnya, rata-rata setiap tahun ada sekitar tiga juta warga yang mengajukan permohonan penggantian data kependudukan. Penyebabnya beragam, mulai dari pergantian status dari lajang menjadi menikah hingga perpindahan domisili.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Selatan Lutfi Nasir menyebut pihaknya telah menerbitkan surat keterangan alias suket sebagai pengganti sementara kartu penduduk.

Untuk itu, masalah E-KTP yang dipicu kekosongan blanko diyakininya tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat maupun rencana persiapan pilkada serentak.

"Saya pikir masalah E-KTP ini tidak akan mengganggu pilkada serentak 2018. Intinya, kami terus bekerja," ucap Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Sulsel tersebut.

Lutfi menyebut untuk persiapan pilkada serentak 2018, pihaknya telah mulai mengumpulkan data awal kependudukan untuk 12 pilkada di wilayahnya. Rinciannya, 11 pilkada tingkat kabupaten/kota, termasuk ibu kota provinsi yakni Kota Makassar.

Lalu, ditambah pilkada tingkat provinsi alias pemilihan gubernur (pilgub) yang juga digelar bersamaan. Adapun kabupaten/kota yang menyelenggarakan pesta demokrasi adalah Makassar, Parepare, Bone, Wajo, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, Luwu, Jeneponto, Sinjai, dan Enrekang.