Hipmi Dukung Penguatan Wewenang KPPU

Warta Ekonomi, Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung penuh penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna mengatasi?disparitas yang terlalu besar antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha konglomerasi di tanah air.

Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan pertumbuhan UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha, namun tidak terjadi?peningkatan aset dan kapasitas usaha. Sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.

"Ini yang membuat disparitas di dunia usaha itu kian jomplang. Ada yang kurang sehat di kebijakan dan struktur industri kita. Ada yang menikmati insentif, ada yang kena disinsentif. Ada regulasi yang akomodatif ada yang tidak," kata Bahlil di Hipmi Center, Jumat (24/3/2017).

Bahlil juga mengatakan gejala tidak sehat tersebut dapat dilihat dari sulitnya pelaku usaha level menengah untuk masuk ke jajaran usaha berukuran besar.

"Dari puluhan juta usaha kecil yang ada, rata-rata usaha kecil itu mentoknya nanti di menengah saja. Seperti ada kekuatan besar yang menghalangi dia naik ke atas," ucapnya.

Sebab itu, tambah Bahlil, tidak heran bila sejak reformasi digulirkan maka hampir tidak terlihat usaha besar baru yang muncul.

"Pemainnya itu-itu saja. Mana ada usaha-usaha besar baru yang listing di pasar saham. Sepi. Dia kuasai bisnis dari A sampai Z. Ada model bisnis baru yang muncul, dia lagi. Karena mereka menguasai regulasi, modal, dan tidak ada yang mengawasi," pungkasnya.

Selain itu, menurutnya, usaha-usaha besar tersebut terus menggurita dan menciptakan ekosistem dunia usaha yang tidak sehat sehingga?membuat harga di pasar tidak menguntungkan konsumen.

"Pemerintah dalam hal ini harus membuat regulasi agar tidak ada monopoli yang begitu kuat atau praktik kartel yang semakin besar," tegasnya.

Bagi Bahlil, tantangan perekonomian terbesar Indonesia saat ini adalah adanya disparitas tinggi yang terdapat di hampir semua tingkatan. Selain disparitas dunia usaha, disparitas juga secara sosial antara kaya dan miskin. Disparitas pembangunan juga terjadi antara kawasan timur dan barat. Kemudian disparitas antara Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Pemerintah Pak Jokowi-JK sudah menyadari hal ini dan Hipmi siap membantu pemerintah. Disparitas sebuah keniscayaan hidup, tapi tidak baik kalau terlalu tinggi," tandasnya.