Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gubernur Maluku Kritisi Kebijakan Menteri Susi Tenggelamkan Kapal

Gubernur Maluku Kritisi Kebijakan Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Kredit Foto: Humas Pemrov Maluku
Warta Ekonomi, Bitung -

Gubernur Maluku Said Assagaff mengkritisi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang memilih untuk memusnahkan barang bukti kapal illegal fishing termasuk yang ada di Maluku.

"Terus terang saja sebagai gubernur saya sudah kirim surat ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung agar keputusan-keputusan ke depan tidak ada lagi kapal ikan yang ditenggelamkan. Sebaiknya disita saja oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," ujar Assagaff di Pelabuhan Bitung, Jumat (7/4/2017).

Menurut Assagaff, ada baiknya fakultas-fakultas perikanan yang ada di Indonesia diberikan satu atau dua buah kapal ikan asing itu untuk digunakan sebagai alat praktik. Ia?mengatakan bahwa?saat Menteri Susi mengomandoi penenggelaman 81 kapal ikan ilegal di perairan Negeri Mamala dan Morrela, Pulau Ambon, Sabtu (1/4/2017) lalu, dirinya?memilih untuk beranjak pergi.

"Saat acara itu saya memutuskan tidak memberikan sambutan dan memilih beranjak lebih dulu dari lokasi komando pemusnahan kapal itu," terang Assagaff.

Kritik tersebut disampaikan Assagaff di hadapan Gubernur Maluku Utara KH Abdul Ghani Kasuba, Menko Maritim Luhut Pandjaitan, dan seluruh peserta Musrembang Bersama Provinsi Maluku dan Maluku utara Tahun 2017 yang dilangsungkan di KM Dorolonda.

Menanggapi protes Gubernur Maluku itu, Menko Maritim menyarankan kepada Assagaff jika memang tidak setuju dengan kebijakan Menteri Susi maka sebaiknya tidak usah hadir dalam kegiatan penenggelaman kapal.

"Itu hak Pak Gubernur untuk mengatakan tidak setuju. Bapak pun boleh melawan saya. Enggak apa-apa saat saya salah. Diberitahu saja, kita maksudnya supaya semuanya menjadi jelas. Bahwa ini semua kehendak rakyat," ujar Luhut.

Dia bahkan menilai posisi seorang gubernur lebih tinggi dari menteri. Alasannya gubernur dipilih langsung oleh rakyat, sementara menteri hanya dipilih oleh presiden.

""Pak Gubernur itu lebih tinggi dari saya. Bapak dipilih rakyat, saya dipilih oleh presiden. Dipilih rakyat lebih tinggi tentunya. Saya kira harus dimanfaatkan suara itu karena suara itu lebih sakti dari saya," tandasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Cahyo Prayogo
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: