Pendataan Penyandang Disabilitas Digelar Mei

Pendataan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dijadwalkan mulai digelar pada Mei yang akan dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat di tiap kelurahan. "Pendataan dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat. Kami berharap warga bisa memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga hasil pendataan akan akurat dan valid," kata Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta Hadi Muchtar di Yogyakarta, Sabtu (8/4/2017).

Menurut dia, Dinas Sosial sudah meminta kelurahan untuk menyiapkan lima hingga enam pekerja sosial masyarakat (PSM) untuk membantu pendataan penyandang disabilitas sekaligus untuk melakukan verifikasi penduduk miskin calon penerima kartu menuju sejahtera (KMS).

"Nanti akan dipilih, PSM yang melakukan pendataan penyandang disabilitas dan yang akan melakukan verifikasi KMS. Semuanya harus menjalani bimbingan teknis terlebih dulu," katanya.

Khusus untuk pendataan penyandang disabilitas, Hadi mengatakan, pendataan akan dilakukan lebih rinci, tidak hanya mendata nama, alamat, usia, dan jenis cacat yang diderita tetapi juga menyangkut kebutuhan penyandang disabilitas.

"Misalnya saja, penyandang disabilitas itu membutuhkan alat bantu, atau membutuhkan akses pendidikan hingga membutuhkan tambahan keterampilan agar bisa mandiri. Semuanya didata," katanya. Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat yang memiliki anggota keluarga difabel tidak lagi menyembunyikan anggota keluarganya agar penyandang disabilitas tersebut bisa dibantu termasuk mengakes layanan kesehatan.

Berdasarkan pendataan terakhir, jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 1.864 orang. "Jumlah tersebut masih bisa berubah karena dimungkinkan ada penyandang disabilitas yang belum dilaporkan," katanya.

Hasil pendataan, lanjut Hadi, akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan juga diserahkan ke Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan DIY sehingga warga penyandang disabilitas dapat diikutkan dalam program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus).

Saat ini, Kota Yogyakarta adalah satu dari delapan kota di Indonesia yang dijadikan sebagai pilot project dari UNESCO untuk pembentukan kota inklusi, di antaranya bersama dengan Aceh, Padang, Denpasar, Mojokerto, dan Ambon. "Evaluasi dilakukan rutin. Menurut rencana, best practice yang digunakan Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi akan dijadikan rujukan bagi daerah lain," kata Hadi.

Salah satu kegiatan yang sudah dijalankan adalah pembentukan Komite Penyandang Disabilitas yang tidak hanya melibatkan unsur pemerintah tetapi juga masyarakat dan organisasi yang bergerak di bidang advokasi bagi penyandang disabilitas.

"Di lingkungan pemerintahan sendiri, ada banyak organisasi pemerintah daerah (OPD) yang terlibat dengan peran dan fungsinya masing-masing. Setiap kegiatan diarahkan untuk mewujudkan kota inklusi," katanya. (Ant)