DPR Dukung Pemerintah Lawan Parlemen Eropa

Anggota DPR Firman Subagyo mendukung sikap pemerintah melawan kampanye negatif terhadap sawit Indonesia, seperti ditunjukkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya terhadap Parlemen Eropa.

Menurut anggota Komisi IV DPR itu di Jakarta, Senin (10/4/2017), apa yang dilakukan Menteri LHK merupakan bentuk upaya menegakkan keadaulatan bangsa.

Selain Menteri LHK, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menolak tudingan Parlemen Eropa yang mengaitkan komoditas sawit dengan isu negatif terkait hak asasi manusia, korupsi, dan sosial budaya.

"Kalau sudah ada kesadaran kolektif dari pemerintah dan DPR bahwa kampanye negatif Eropa terhadap sektor kelapa sawit Indonesia, kita tinggal mendorong lahirnya undang-undang yang melindungi sektor strategis tersebut," kata Firman Subagyo yang juga Ketua Panja RUU Perkelapasawitan itu.

Seperti diberikan, Menteri LHK dalam kunjungannya ke Helsinki Finlandia pekan lalu tegas menyebutkan mosi Parlemen Eropa terhadap sektor kelapa sawit Indonesia adalah sebuah sikap yang mengusik keadaulatan bangsa.

Semua pemangku kepentingan sangat mengapresiasi dan mendukung sikap Menteri LHK tersebut.

Firman mengatakan, saat ini sawit berkontribusi hingga Rp300 triliun per tahun bagi penerimaaan negara, karena itu, kehadiran UU Perkelapasawitan menjadi penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi setelah pendapatan negara dari migas terpuruk dan pajak menurun.

"UU ini nantinya menjadi payung hukum untuk melindungi berbagai aspek kepentingan dari yang kecil hingga besar," kata legislator dari Partai Golkar itu.

Firman mengharapkan, sikap tegas pemerintah untuk membela industri sawit Indonesia harus menjadi sikap bersama untuk berani melangkah dengan benar serta membuat regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

"Di sisi lain, kita harus berani melawan kegiatan kepentingan kelompok tertentu yang tidak pernah surut untuk melakukan pembodohan dan pemiskinan pada masyarakat Indonesia," katanya.

Menurut dia, tanpa disadari, selama ini cukup banyak kesalahan dibiarkan, bahkan, sejak reformasi, banyak regulasi yang tidak tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, justru lebih berpihak kepada asing.

"Keperpihakan yang salah itu, terjadi di banyak sektor seperti perdagangan, perbankan dan sebagian besar sektor yang terkait dengan sumberdaya alam," katanya.

Firman menilai, banyak potensi ekonomi penting di Indonesia ingin diatur dan dikuasai asing dan tanpa disadari negeri sudah dikuasai sekelompok orang. (Ant)