Ibukota Dipindah ke Palangka Raya, DPR: Bencana Asap Sering Terjadi di Situ

Anggota Komisi II DPR Ahmad Baedowi menilai wacana pemindahan ibu kota merupakan wacana lama yang telah berhembus sejak era Soekarno. Saat ini di rezim pemerintahan Jokowi, wacana itu pun muncul kembali.

"Tinggal keberanian politiknya saja yang belum, kalau kita lihat dari Soekarno sampai era Jokowi wacana itu selalu terjadi," kata Baedowi dalam sesi diskusi Pemindahan Ibu Kota, Hanya Sebatas Wacana??yang digelar di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan ada dua hal dalam istilah pemindahan ibu kota. Apakah pemindahan ibukota sekaligus dengan pusat pemerintah atau hanya memisahkan pusat perdagangan jasa dan pusat pemerintahan.

"Memang telah banyak disebutkan ada beberapa tempat di antaranya adalah Palangkaraya, tetapi itu hanya wacana," imbuhnya.

Menurutnya, pemindahan?ibukota tidak sesederhana yang dibayangkan, perlu kalkulasi politik dan tidak kalah penting soal anggaran. Wacana ini muncul, kata Baedowi, karena sudah penuh sesaknya kepadatan di ibukota. Dia menerangkan banyak hasil penelitian yang menyebut banyak kerugian biaya dan tenaga akibat kemacetan yang terjadi di Jakarta.

"Ketika wacana ini terealisasi harus dipersiapkan dengan matang terhadap prasarananya jangan sampai mengulang dengan apa yang terjadi di Jakarta," jelasnya.

Dia pun mengusulkan jika wacana ini benar akan direalisasikan pemerintah, dia berharap pemerintah memilih lokasi yang tidak rawan bencana. Selain itu, penataan ruang juga harus berbeda dari Jakarta.

"Kalau misalkan dibangun sarana-prasarana yang baru di tempat yang baru nanti kondisinya sama dengan Jakarta itu hanya menunda persoalan akan menjadi permasalahan 5-10 tahun yang akan datang makanya kalau disebutkan tadi di Palangkaraya bagaimana dengan bencana asap yang sering terjadi di situ? Itu juga harus dihitung juga," terangnya.