Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:59 WIB. IHSG - Rabu pagi, IHSG dibuka hijau 0,10% ke level 6.486,88.
  • 08:36 WIB. WIKA - WIKA memproyeksikan dapat mengantongi dana segar Rp700 M melalui divestasi.
  • 08:36 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat rampung April 2019.
  • 08:35 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar transshipment peti kemas di Tanjung Priok pada tahun ini sebesar 1,8 juta TEUs.
  • 08:34 WIB. Perumnas - Perum Perumnas bakal menyiapkan hunian untuk ASN Kemenkop dan UKM.
  • 08:33 WIB. BNI - Tahun ini BNI mengalokasikan Rp400 miliar untuk pengembangan BNI Corporate University.
  • 08:33 WIB. Telkom - Telkom dan Lintasarta telah melakukan uji coba proyek SKKL Palapa Ring Tengah.
  • 06:49 WIB. Internet - Operator seluler perkuat sinyal internet di area wisata.
  • 06:26 WIB. Go-Jek - Go-Jek tersandung lagi regulasi di Filipina.
  • 06:23 WIB. Palapa Ring - Kemenkominfo sebut Telkom dan Indosat sudah uji Palapa Ring Tengah.
  • 06:21 WIB. Trump - Trump tuduh Facebook dan Twitter diskriminatif.

Menimbang Gagasan Demokrasi ala Indonesia menurut Kwik Kian Gie

Menimbang Gagasan Demokrasi ala Indonesia menurut Kwik Kian Gie - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ide tentang perlunya rakyat Indonesia kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, sebelum diamendemen empat kali, telah digulirkan beberapa kali oleh mereka yang tak puas menyaksikan praktik politik belakangan ini.

 

Mereka ini bukan cuma orang-orang yang pernah menikmati manisnya buah dan kue yang dihasilkan oleh Orde Baru, yang lihai memanipulasi pasal-pasal dalam konstitusi seperti ketidakterbatasan periode bagi presiden untuk dipilih berulang kali. Kwik Kian Gie pun, politisi yang pernah popular dengan baju Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini lebih suka menyebut diri sebagai pengamat ekonomi politik, punya pendapat serupa: kembali ke UUD 1945 yang asli.

 

Bagi Kwik, pemilihan secara langsung oleh rakyat atas dasar 50 persen plus 1 tak mungkin diterapkan untuk bangsa yang pendidikan, pengetahuan dan kematangan jiwanya dan wisdomnya belum memadai.

 

Kesimpulan yang ditarik oleh Kwik tampaknya sulit dicari pembenarannya. Setidaknya, jika kesimpulan itu dihadapkan pada realitas politik mutakhir di Amerika Serikat pun, sangat sulit diperoleh justifikasinya.

 

Taruhlah warga AS itu punya pendidikan yang memadai menurut standar sistem demokrasi. Tapi apakah dengan demikian mereka punya kematangan jiwa dan kebijaksanaan yang memadai? Para psikolog tahu bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tak selalu berkorelasi dengan kematangan jiwa dan kebijaksanaan yang tinggi.

 

Komunitas petani atau nelayan yang relatif rendah tingkat pendidikannya tak bisa diasumsikan punya kematangan jiwa dan kebijaksanaan yang rendah jika dibandingkan dengan komunitas pengacara atau aktivis lembaga swadaya masyarakat yang rata-rata punya tingkat pendidikan lebih tinggi.

 

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS yang oleh para pemikir politik dianggap sebagai bencana global karena kecenderungan politiknya yang nasionalistis diskriminatif rasis membuktikan bahwa kematangan jiwa dan kearifan itu tak teruji dalam masyarakat yang rata-rata punya tingkat pendidikan tinggi.

 

Ide Kwik untuk mengubah sistem politik dengan kembali ke UUD 1945 asli pada dasarnya menyetujui kembalinya sistem politik oligarkis menguasai hajat hidup publik.

 

Dia mengusulkan kembalinya keberlakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih langsung oleh rakyat, Utusan Golongan yang tak dipilih tapi diajukan para profesional dan Utusan Daerah yang tak dipilih tapi dijaring dari para pemimpin sejati di daerah-daerah.

 

Dalam fantasi Kwik, para profesional adalah makluk berpendidikan yang lebih arif dalam mencari orang-orang terbaik untuk dipilih dan dijadikan anggota sebagai wakil daerah. Dia seolah tak tahu bahwa dalam organisasi apa pun, termasuk yang professional, intrik dan taktik demi kepentingan personal dalam memenangkan seseorang untuk terpilih sebagai wakil mereka tak bisa dinihilkan.

 

Begitu juga dengan memilih pemimpin terbaik di daerah untuk dijadikan wakil dalam Utusan Daerah. Ketika ada puluhan bahkan ratusan calon-calon yang dianggap layak mewakili Utusan Daerah harus dipilih, dewan yang dibentuk untuk memilih pun akan bermanuver, menjalankan trik dan intrik politik untuk memenangkan pilihan favorit mereka.

 

Apakah Kwik dapat menjamin bahwa pilihan profesional dan dewan pemilih yang menentukan wakil Utusan Daerah itu dipastikan akan memuaskan rakyat yang punya hak paling hakiki dalam menentukan pemimpin? Bagaimana bila kritik dan ketidakpuasan rakyat itu kian hari kian membesar dan menuntut pemilihan ulang? Dan setelah dipilih ulang, bagaimana jika ternyata masih terjadi penolakan massal? Tampaknya argumen pemilihan pemimpin yang menjadi wakil rakyat haruslah dilakukan oleh rakyat sendiri, bukan kalangan profesional atau dewan pemilih.

 

Sistem politik yang dijalankan lewat konstitusi hasil amendemen empat kali UUD 1945 memang tak mungkin sempurna dan salah satu efek buruknya adalah apa yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai demokrasi kebablasan.

 

Namun, untuk meminimalisasi keburukan itu tak perlu mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 yang asli yang terbukti memberikan kekuasaan sangat besar pada lembaga kepresidenan.

 

Beberapa jalan untuk mengatasi keburukan itu antara lain melakukan penegakan hukum secara tegas. Para demonstran yang terbukti membawa senjata tajam, entah berupa pentungan, bambu runcing maupun tumpul, harus dilarang. Jika belum ada undang-undang yang mengaturnya, undang-undang itu perlu dibikin.

 

Para pemimpin organisasi politik, massa atau ornasisasi lain yang mengobarkan ujaran kebencian apalagi menyerukan kekerasan harus diajukan ke meja hijau untuk diadili secara terbuka dan ditayangkan oleh media massa biar publik bisa belajar demokrasi dari proses hukum yang adil dan jujur itu.

 

Demokrasi yang kebablasan tak perlu diatasi dengan mengembalikan UUD 1945 sebagai antidot atau obat penawar. Solusi untuk itu adalah penegakan hukum yang tegas.

 

Selama ini aparat sudah memperlihatkan ketegasan itu namun kadang kurang mengena sasaran. Sebagai contoh, dalam demostrasi yang melibatkan massa berjumlah besar di akhir 2016, para pembakar mobil aparat tak segera ditangkap namun dalam demonstrasi berikutnya, aparat justru tegas dalam menangkap mereka yang diduga berencana melakukan makar. Aparat agaknya perlu lebih arif dalam memutuskan bahwa menangkap para pembakar kendaraan milik negara atau pribadi dalam demonstrasi itu lebih urgen ketimbang menangkap terduga makar yang baru dalam tahap merencanakan, apalagi potensi jumlah pengikut tokoh makar itu bisa diibaratkan pepesan kosong.

 

(Antara)

Tag: kwik kian gie

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.17 3,774.39
British Pound GBP 1.00 18,984.78 18,789.17
China Yuan CNY 1.00 2,132.21 2,111.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,299.00 14,157.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,159.44 10,051.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.58 1,803.46
Dolar Singapura SGD 1.00 10,586.36 10,477.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.93 16,055.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.54 3,473.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,859.97 12,729.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6480.276 -29.171 628
2 Agriculture 1503.229 -7.168 21
3 Mining 1873.047 3.764 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.501 -9.954 71
5 Miscellanous Industry 1289.313 -14.320 46
6 Consumer Goods 2662.032 -26.975 51
7 Cons., Property & Real Estate 461.343 1.179 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.299 -11.551 72
9 Finance 1244.347 -0.730 91
10 Trade & Service 829.161 2.341 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 1,135 1,415 280 24.67
2 ATIC 825 990 165 20.00
3 JSKY 1,045 1,245 200 19.14
4 KPAL 262 312 50 19.08
5 MFMI 730 850 120 16.44
6 HDFA 156 180 24 15.38
7 MINA 720 825 105 14.58
8 TMAS 700 800 100 14.29
9 BALI 1,220 1,385 165 13.52
10 BBLD 442 496 54 12.22
No Code Prev Close Change %
1 INCF 386 290 -96 -24.87
2 JAYA 268 202 -66 -24.63
3 INCI 645 560 -85 -13.18
4 KDSI 1,175 1,025 -150 -12.77
5 BCAP 189 168 -21 -11.11
6 CSAP 640 575 -65 -10.16
7 KBLV 520 470 -50 -9.62
8 MFIN 1,100 995 -105 -9.55
9 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
10 SAPX 740 675 -65 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 268 202 -66 -24.63
2 SIMA 394 396 2 0.51
3 BNLI 980 920 -60 -6.12
4 BMRI 7,100 7,400 300 4.23
5 MYRX 105 103 -2 -1.90
6 LPPF 4,100 4,010 -90 -2.20
7 BBRI 4,040 3,990 -50 -1.24
8 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
9 KBLI 316 352 36 11.39
10 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31