Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Muhammadyah Desak Jokowi Pecat Menteri KLH

Muhammadyah Desak Jokowi Pecat Menteri KLH Kredit Foto: Muhamad Ihsan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa ?Sawit Indonesia (APPKSI) AM. Muhammadyah mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti ?karena tidak mampu meyakinkan Uni Eropa terkait kemajuan industri sawit Indonesia.

Menurut Muhammadyah akibat ketidakmampuan Siti Nurbaya menjelaskan kemajuan industri sawit, Uni Eropa melarang produk-produk crude palm oil (CPO) yang berasal dari Indonesia.

"Ini sebuah bukti keteledoran ,serta tidak bekerjanya Kementerian KLH melakukan sosialisasi tentang kemajuan Industri sawit dalam menjaga lingkungan hidup dan larangan memperkerjakan pekerja anak-anak serta sudah tidak adanya pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan Industri sawit ,dan berkurangnya korupsi di sektor Industri sawit," ujar Muhammadyah melalui keterangan pers yang diterima, Senin (17/4/2017).

Larangan ekspor produk sawit ke Uni Eropa akibat adanya kampanye hitam terhadap industri sawit Indonesia yang sengaja dibiarkan oleh kementerian KLH , padahal ada dana setiap tahun di Kementerian KLH yang digunakan untuk melakukan kegiatan pendataan hutan dan pengunaan lahan hutan yang sudah dilepas status menjadi Perkebunan sawit.

"Ini semua tidak di lakukan oleh Kementerian KLH , sehingga jika ada musibah kebakaran hutan selalu yang disalahkan Petani dan pelaku sektor usaha sawit padahal Karena keteledoran Kementerian KLH," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mempertanyakan kemana dana yang dipungut oleh dari ekspor sawit sebesar 50 dollar AS per ton nya yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit dimana dalam UU Perkebunan no 39 Tahun 2014 ,dalam pasal 93 Ayat 4 penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan digunakan.

"APPKSI mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat menteri Kehutanan dan lingkungan Hidup akibat larangan ekport CPO Indonesia ke negara negara Uni Eropa, jelas akibatnya sangat merugikan petani dan negara dalam hal penerimaan negara, apalagi tahun depan diprediksi penerimaan negara akan berkurang banyak," jelasnya.

"APPKSI juga mendesak BPK dan KPK untuk melakukan audit investigasi BPDP terkait pengunaan Dana yang dihimpun dari hasil pungutan ekport CPO Karena diduga banyak diselewengkan," tambah Muhammadyah.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: