Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:31 WIB. China - Bank of China cabang Manila menjadi bank kliring untuk bisnis renminbi di Filipina
  • 23:09 WIB. Bursa - Indeks FTSE dibuka melemah 0,09% pada level 7.314
  • 21:38 WIB. Pilpres - Sri Lanka akan mengadakan pemilihan presiden pada 16 November.
  • 19:35 WIB. Valas - Dollar menguat 0,18% terhadap Euro pada level 1,1053 $/euro
  • 19:32 WIB. Valas - Dollar menguat 0,27% terhadap Poundsterling pada level 1,2466 $/pound
  • 19:30 WIB. Valas - Dollar menguat 0,06% terhadap Yen pada level 108,19 yen/dollar
  • 19:28 WIB. Valas - Dollar melemah 0,05% terhadap Yuan pada level 7,08 yuan/dollar
  • 19:26 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.502 $/ounce
  • 19:24 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,87 $/barel
  • 19:23 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,22 $/barel
  • 19:02 WIB. India - Volkswagen Finance mengakuisisi 25% saham fintech Kuwy Technology Service Pvt Ltd
  • 17:21 WIB. India - Kabinet setujui peraturan larangan pembuatan dan penjualan e-cigarret di India
  • 16:33 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,25% pada level 2.985
  • 16:31 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,41% pada level 2.070
  • 16:30 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,53% pada level 3.166

DPR: Parlemen Eropa Khianati Indonesia

DPR: Parlemen Eropa Khianati Indonesia - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Keputusan Parlemen Eropa yang memublikasikan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests (RPODR) tanpa melakukan diplomasi dengan parlemen di Indonesia merupakan bentuk pengkhianatan terhadap parlemen dan pemerintah di Indonesia.

"Secara etika, jika ada pelanggaran atau sesuatu yang kurang tepat, Parlemen Eropa bisa berdiplomasi terlebih dulu dengan parlemen di Indonesia. Sikap Parlemen Eropa yang tidak menghormati diplomasi merupakan bentuk pengkhianatan dan ketidakhormatan terhadap parlemen dan pemerintahan di Indonesia yang tidak boleh dibiarkan," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo di Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Edhy mengharapkan pengkhianatan Parlemen Eropa yang memojokkan industri sawit di Indonesia bisa menjadi awal kebangkitan bersama untuk menyatakan sikap dalam satu suara.

"Ke depan pemerintah dan para pemangku kepentingan harus bersikap sama. Jangan lagi ada satu kementerian mendukung perkembangan industri sawit, sementara yang lain menghambat. Ini yang harus kita perbaiki bersama jika ingin maju," kata dia.

Edhy juga membantah industri sawit di Indonesia memiliki persoalan besar terkait isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat, dan lain-lain. Tudingan Parlemen Eropa sangat tidak berdasar. Apalagi, sebagian besar korporasi sawit merupakan perusahaan publik dengan reputasi global.

"Sangat naif jika korporasi sawit mempertaruhkan reputasi mereka hanya untuk sesuatu yang bersifat sesaat dan berisiko tinggi, seperti yang dituduhkan parlemen Eropa," sebutnya.

Karena itu, tegas Edhy, pernyataan Parlemen Eropa harus ditanggapi serius oleh pemerintah Indonesia. "Apalagi, kita sudah mengikuti persyaratan. Bahkan, pada pertemuan tahunan yang menjadi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim yakni Conference of Parties(COP) ke-21 di Paris pada 2015 dan COP ke-22 di Maroko pada 2016, Indonesia menjadi negara pertama yang meratifikasi. Kalau mau transparan, yang merusak iklim adalah pembangunan di negara industri, terutama Eropa," kata Edhy.

Pernyataan senada dikemukakan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indoensia (Gapki) Joko Supriyono. Dia mengharapkan pemerintah dan legislatif satu suara menolak resolusi sawit Parlemen Uni Eropa. Penolakan ini merupakan satu sikap tegas kedua lembaga untuk melindungi sawit sebagai komoditas strategis negeri ini.

"Sawit ini kepentingan nasional, selayaknya pemerintah dan masyarakat membela sawit yang telah berkontribusi terhadap perekonomian maupun pengentasan kemiskinan di Indonesia," kata Joko Supriyono.

Joko Supriyono menilai tuduhan yang ditujukan kepada industri sawit dan berujung dengan adanya resolusi Parlemen Eropa merupakan kepentingan politik semata untuk mendiskriminasi industri sawit. Joko menyatakan isu tersebut saat ini tidak berpengaruh terhadap ekspor, namun hal ini bisa mengundang negara-negara lain untuk melakukan hal serupa akibat berkembangnya stigma negatif dari pemberitaan isu resolusi ini terutama di negara Eropa dan Amerika.

Diskriminasi sawit tersebut tampak dalam beberapa isu di antaranya adanya sertifikasi tunggal yang berlaku bagi minyak sawit dan tidak berlaku bagi minyak nabati lain di dunia.

"Jangan mau didikte Eropa. Kita ini punya ISPO, sertifikasi resmi pemerintah Indonesia. Kita akan teruskan dan sempurnakan ISPO sebagai bukti komitmen kita terhadap keberlanjutan industri ini," tegasnya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eropa, Edhy Prabowo

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Agus Aryanto

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,772.53 3,734.80
British Pound GBP 1.00 17,676.18 17,499.89
China Yuan CNY 1.00 2,000.62 1,980.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,150.00 14,010.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,694.17 9,595.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.89 1,789.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,289.41 10,184.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,661.22 15,502.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.36 3,347.67
Yen Jepang JPY 100.00 13,075.22 12,943.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6276.633 39.943 653
2 Agriculture 1387.598 -13.692 21
3 Mining 1671.117 -6.325 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.963 2.248 72
5 Miscellanous Industry 1187.630 31.262 49
6 Consumer Goods 2243.412 9.335 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.506 3.875 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1221.614 6.972 75
9 Finance 1265.924 13.302 90
10 Trade & Service 805.028 -1.731 163
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 390 486 96 24.62
2 SDRA 675 795 120 17.78
3 TIRA 238 278 40 16.81
4 JSKY 840 980 140 16.67
5 SMMA 8,800 10,000 1,200 13.64
6 POLI 1,120 1,265 145 12.95
7 MBTO 130 145 15 11.54
8 NUSA 75 82 7 9.33
9 GIAA 490 535 45 9.18
10 KOTA 550 600 50 9.09
No Code Prev Close Change %
1 FILM 630 500 -130 -20.63
2 SSTM 500 454 -46 -9.20
3 DNAR 266 242 -24 -9.02
4 INOV 434 400 -34 -7.83
5 KDSI 1,475 1,365 -110 -7.46
6 YULE 150 139 -11 -7.33
7 BIPP 69 64 -5 -7.25
8 BMSR 110 103 -7 -6.36
9 ETWA 96 90 -6 -6.25
10 MINA 2,570 2,410 -160 -6.23
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 540 540 0 0.00
2 MNCN 1,275 1,285 10 0.78
3 MSIN 466 470 4 0.86
4 MAMI 139 139 0 0.00
5 KPIG 148 148 0 0.00
6 HOME 97 99 2 2.06
7 HMSP 2,330 2,370 40 1.72
8 BMTR 354 354 0 0.00
9 FREN 142 154 12 8.45
10 ERAA 1,980 1,920 -60 -3.03