Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:07 WIB. Rohingya - PM Bangladesh inginkan adanya sebuah "Safe Zone" bagi etnis Rohingya di Myanmar.
  • 13:02 WIB. Iran - Abaikan pidato Trump, Iran malah berencana perkuat kapabilitas nuklirnya.
  • 13:00 WIB. Tunisia - Angkatan Laut Tunisia selamatkan 78 migran di lepas pantai Chebba.
  • 12:59 WIB. Korea Utara - Rusia imbau agar ketegangan antara AS dan Korea Utara dapat segera mereda.
  • 12:58 WIB. Damaskus - Israel diduga terlibat atas aksi serangan roket di bandara Damaskus.
  • 12:56 WIB. Gunung Everest - Otoritas Nepal akan ukur ulang Gunung Everest.
  • 12:55 WIB. Festival Kopi - Istanbul menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival kopi internasional.
  • 12:54 WIB. Suriah - Suriah: AS gunakan teroris Al-Nusra untuk gagalkan pembicaraan damai.
  • 12:53 WIB. Rohingya - Tujuh negara desak DK PBB gelar pertemuan guna bahas krisis kemanusiaan Rohingya.
  • 12:52 WIB. Rohingya - Pengadilan Internasional: Myanmar bersalah karena telah lakukan aksi genosida.
  • 12:51 WIB. Jepang - Jepang siap siaga pasca pernyataan Korea Utara yang siap ledakkan Bom Hidrogen di Samudera Pasifik.
  • 12:50 WIB. Jepang - China: Jepang jangan hanya bicara soal sanksi Korea Utara.
  • 12:50 WIB. Rohingya - Aksi pembakaran rumah di desa milik etnis Rohingya terus berlanjut.
  • 12:49 WIB. Korea Utara - Otoritas Chin akan batasi ekspor minyak ke Korea Utara.
  • 12:46 WIB. OTT - KPK sita ratusan juta rupiah dari OTT Wali Kota Cilegon.

ICMI Lebak Nilai Hak Angket e-KTP Tidak Tepat

Foto Berita ICMI Lebak Nilai Hak Angket e-KTP Tidak Tepat
Warta Ekonomi.co.id, Lebak -

Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak Roji Santani mengatakan pengusulan hak angket kasus dugaan korupsi e-KTP yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat.

"Saya kira kasus dugaan korupsi e-KTP itu merupakan proses hukum dan tidak perlu dilakukan hak angket," kata Roji Santani di Lebak, Banten, Jumat (28/4/2017).

Para anggota DPR itu tidak perlu melakukan hak angket kasus skandal e-KTP setelah pencekalan terhadap Setya Novanto.

Pelaksanaan hak angket boleh dilakukan DPR untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, langkah tersebut juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena KPK merupakan lembaga independen, maka tidak berwenang anggota DPR menggelar hak angket.

Apabila anggota DPR ngotot melaksanakan hak angket tentu itu akibat para wakil rakyat tersebut 'kebakaran jenggot'.

Sebab, kasus yang ditangani KPK masalah hukum adanya dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua DPR Setyo Novanto.

Indonesia itu sebagai negara hukum dan hukum harus ditegakkan, sebab semua kedudukan di mata hukum sama tanpa pandang bulu.

Apakah mereka itu pejabat negara maupun wakil rakyat jika terlibat hukum tentu harus ditegakkan supremasi hukum.

"Kami mendukung KPK memproses dugaan keterlibatan korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua DPR," ujarnya.

Menurut Roji, pelaksanaan hak angket juga menghambat proses hukum dugaan korupsi e-KTP yang ditangani KPK karena banyak melibatkan orang besar, termasuk Setyo Novanto.

Pihaknya juga akan menolak kasus korupsi E KTP itu dilakukan hak angket dan penolakan itu dilakukan banyak pihak termasuk akademisi di berbagai universitas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Semestinya, anggota DPR itu mengetahui pengertian hak angket berdasarkan Undang-Undang.

Saat ini korupsi proyek e-KTP yang ditangani KPK diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.

"Kami berharap wakil rakyat di Senayan itu membatalkan hak angket terkait kasus dugaan korupsi e-KTP," katanya.

Pengguliran hak angket ini berawal dari penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

Desakan agar rekaman pemeriksaan Miryam dibuka disampaikan anggota dewan dalam rapat bersama Komisi III DPR. (Ant)

Tag: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Vicky Fadil

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92