Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:40 WIB. Politik - Ketua MPR minta hargai putusan Presiden Jokowi rombak kabinet.
  • 12:39 WIB. Politik - Pilkada 2018 akan banyak artis yang menjadi Juru Kampanye.
  • 12:39 WIB. Politik - Hanura segera daftarkan pengurus baru ke Kemenkumham.
  • 11:27 WIB. Olimpiade - Korea Utara akan gelar parade militer besar-besaran satu hari sebelum Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 11:25 WIB. Jerman - Topan Frederike tewaskan tiga orang di Belanda dan dua lainnya di Jerman.
  • 11:23 WIB. Selandia - PM Selandia Baru, Jacinda Ardern, umumkan kehamilan anak pertamanya.
  • 11:22 WIB. Paus - Paus Francis nikahkan sepasang kekasih di dalam kabin pesawat dalam perjalanannya ke Chili.
  • 11:19 WIB. Ukraina - Undang-undang baru Ukraina sebut Rusia sebagai negara penjajah.
  • 11:16 WIB. Arab Saudi - Otoritas Iran tuding Arab Saudi khianati dunia Islam.
  • 11:14 WIB. Palestina - Otoritas Belgia kirim bantuan kemanusiaan ke Palestina.
  • 11:14 WIB. Donald Trump - Pendiri WikiLeaks kritik penghargaan fake news yang diprakarsai oleh Donald Trump.
  • 11:12 WIB. Rusia - Pejabat militer Rusia dan Turki bertemu di Moskow.
  • 11:11 WIB. Energi - Otoritas Indonesia sesalkan Parlemen Eropa sahkan RUU energi terbarukan.
  • 11:10 WIB. Nigeria - Bill Gates lunasi utang Nigeria Rp1 triliun ke Jepang.
  • 07:25 WIB. Transportasi - Luhut ancam yang beking di proyek LRT.

ICMI Lebak Nilai Hak Angket e-KTP Tidak Tepat

Foto Berita ICMI Lebak Nilai Hak Angket e-KTP Tidak Tepat
Warta Ekonomi.co.id, Lebak -

Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak Roji Santani mengatakan pengusulan hak angket kasus dugaan korupsi e-KTP yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat.

"Saya kira kasus dugaan korupsi e-KTP itu merupakan proses hukum dan tidak perlu dilakukan hak angket," kata Roji Santani di Lebak, Banten, Jumat (28/4/2017).

Para anggota DPR itu tidak perlu melakukan hak angket kasus skandal e-KTP setelah pencekalan terhadap Setya Novanto.

Pelaksanaan hak angket boleh dilakukan DPR untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, langkah tersebut juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena KPK merupakan lembaga independen, maka tidak berwenang anggota DPR menggelar hak angket.

Apabila anggota DPR ngotot melaksanakan hak angket tentu itu akibat para wakil rakyat tersebut 'kebakaran jenggot'.

Sebab, kasus yang ditangani KPK masalah hukum adanya dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua DPR Setyo Novanto.

Indonesia itu sebagai negara hukum dan hukum harus ditegakkan, sebab semua kedudukan di mata hukum sama tanpa pandang bulu.

Apakah mereka itu pejabat negara maupun wakil rakyat jika terlibat hukum tentu harus ditegakkan supremasi hukum.

"Kami mendukung KPK memproses dugaan keterlibatan korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua DPR," ujarnya.

Menurut Roji, pelaksanaan hak angket juga menghambat proses hukum dugaan korupsi e-KTP yang ditangani KPK karena banyak melibatkan orang besar, termasuk Setyo Novanto.

Pihaknya juga akan menolak kasus korupsi E KTP itu dilakukan hak angket dan penolakan itu dilakukan banyak pihak termasuk akademisi di berbagai universitas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Semestinya, anggota DPR itu mengetahui pengertian hak angket berdasarkan Undang-Undang.

Saat ini korupsi proyek e-KTP yang ditangani KPK diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.

"Kami berharap wakil rakyat di Senayan itu membatalkan hak angket terkait kasus dugaan korupsi e-KTP," katanya.

Pengguliran hak angket ini berawal dari penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

Desakan agar rekaman pemeriksaan Miryam dibuka disampaikan anggota dewan dalam rapat bersama Komisi III DPR. (Ant)

Tag: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Vicky Fadil

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99