Kadin: Monopoli Pelabuhan Perburuk Pelayanan Logistik

WE.CO.ID - Kadin Indonesia mengkhawatirkan kualitas pelayanan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lainnya di Indonesia akan terus memburuk jika masih dimonopoli oleh PT Pelindo.

"Penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia masih di monopoli PT Pelindo, untuk itu perlu upaya membuat kompetisi dalam penyelenggaraan layanan pada pelabuhan," kata Pengurus Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia Gemilang Tarigan, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Menurut Tarigan, sejauh ini belum ada perubahan dalam penyelenggaraan pelabuhan padahal UU No. 17/2008 tentang Pelayaran menegaskan pengaturan penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia memuat penghapusan monopoli, memisahkan regulator dan operator serta melibatkan pemerintah daerah dan swasta.

Ia menambahkan, penjelasan umum UU No.17/2008 diatur pemisahan regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional di dalam penyelenggaraan pelabuhan.

Kadin Indonesia mencatat dari 25 pelabuhan strategis yang tercatat di Kementerian Perhubungan, hingga kini belum satupun yang dikelola oleh swasta, sementara pemerintah daerah dalam hal ini Otorita Batam memiliki 1 pelabuhan di Batam.

"Selama masih di monopoli, mustahil tercipta kompetisi layanan logistik yang efisien di pelabuhan. Akibatnya, ketika biaya logistik tidak efisien dan mahal, pemilik barang tidak memiliki pilihan," ujarnya.

Indikator ketidakefisienan terlihat dari tingginya tingkat antrean kapal, kongesti kendaraan, "waiting time" kapal yang tinggi, lamanya waktu bongkar muat (dwelling time) hingga ketidakpastian biaya logistik dan waktu barang di pelabuhan.

"Kondisi Priok cukup mencerminkan dampak monopoli penyelenggaraan pelabuhan serta kombinasi ketidakmampuan Pelindo II mengelola dan mengantisipasi pertumbuhan arus barang," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Bidang Transportasi, Logistik dan Kepelabuhanan, Sjafrizal BK mengatakan Pelindo II seharusnya sudah memprediksi peningkatan arus logistik menjelang Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

"Ini kan sudah rutin. Kenapa tidak diantisipasi," ucapnya.

Para pemilik barang menjadi pihak yang paling dirugikan atas kongesti darat dan laut hingga logistik di pelabuhan Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah agar serius membenahi akar masalah penyelenggaraan Pelabuhan di Indonesia dengan menghapus penyelenggaraan pelabuhan di monopoli oleh Pelindo.

[email protected]

Foto: Sufri Y.