Industri Kelapa Sawit Harus Jawab Tudingan Perusakan Lingkungan di Mata Internasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap Indonesia selaku pemain terbesar di industri sawit, dapat merespon persepsi dari parlemen Eropa yang menganggap praktik industri sawit sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Selain itu, ia juga berharap?Badan Pengelola Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

"Indonesia sebagai pemain terbesar harusnya bisa menjawab dan merespon, tidak hanya mengatakan itu tidak benar tapi juga untuk membuktikan kita punya suatu kegiatan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dan yang menyejahterakan masyarakat, tidak hanya petani dan industrinya tapi juga masyarakat Indonesia," kata Sri di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Kata Sri BPDP Kelapa Sawit yang dibentuk dua tahun lalu, telah membantu memulihkan industri sawit domestik yang sempat terpuruk karena menurunnya harga komoditas global. Dengan membentuk permintaan baru melalui program mandatori biodiesel yang dibantu dukungan BPDP Kelapa Sawit, pemerintah berhasil menstabilkan harga CPO dan Tandan Buah Segar pada akhir 2015-2016 yang dinikmati seluruh pemangku kepentingan.

Pada 2015-2017, dampak positif BPDP Kelapa Sawit bagi Indonesia dan khususnya Industri kelapa sawit domestik, mulai terlihat. Harga komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang pada pertengahan 2015 yang sempat mencapai 437 dolar AS per ton, berdasarkan indeks harga Kharisma Pemasaran Bersama (KPB), meningkat menjadi 620 dolar AS per ton pada Maret 2017 atau meningkat sekitar 42 persen dari titik terendah harga CPO.

"Salah satu yang membuat mekanisme BPDP Sawit ini bisa berjalan salah satunya yakni komitmen pemerintah untuk mensyaratkan B20 saat ini," ujar Menkeu.

Program B20 biodiesel adalah program mandatori atau kewajiban mencampur 20 persen biodiesel sawit pada setiap minyak diesel (solar) yang dijual. (Ant)