Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:40 WIB. Politik - Ketua MPR minta hargai putusan Presiden Jokowi rombak kabinet.
  • 12:39 WIB. Politik - Pilkada 2018 akan banyak artis yang menjadi Juru Kampanye.
  • 12:39 WIB. Politik - Hanura segera daftarkan pengurus baru ke Kemenkumham.
  • 11:27 WIB. Olimpiade - Korea Utara akan gelar parade militer besar-besaran satu hari sebelum Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 11:25 WIB. Jerman - Topan Frederike tewaskan tiga orang di Belanda dan dua lainnya di Jerman.
  • 11:23 WIB. Selandia - PM Selandia Baru, Jacinda Ardern, umumkan kehamilan anak pertamanya.
  • 11:22 WIB. Paus - Paus Francis nikahkan sepasang kekasih di dalam kabin pesawat dalam perjalanannya ke Chili.
  • 11:19 WIB. Ukraina - Undang-undang baru Ukraina sebut Rusia sebagai negara penjajah.
  • 11:16 WIB. Arab Saudi - Otoritas Iran tuding Arab Saudi khianati dunia Islam.
  • 11:14 WIB. Palestina - Otoritas Belgia kirim bantuan kemanusiaan ke Palestina.
  • 11:14 WIB. Donald Trump - Pendiri WikiLeaks kritik penghargaan fake news yang diprakarsai oleh Donald Trump.
  • 11:12 WIB. Rusia - Pejabat militer Rusia dan Turki bertemu di Moskow.
  • 11:11 WIB. Energi - Otoritas Indonesia sesalkan Parlemen Eropa sahkan RUU energi terbarukan.
  • 11:10 WIB. Nigeria - Bill Gates lunasi utang Nigeria Rp1 triliun ke Jepang.
  • 07:25 WIB. Transportasi - Luhut ancam yang beking di proyek LRT.

Mantan Bos PNRI Akui Proses Awal e-KTP Penuh Kendala

Foto Berita Mantan Bos PNRI Akui Proses Awal e-KTP Penuh Kendala
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) 2009-2013 Isnu Edhi Wijaya yanh dihadirkan sebagai saksi dalam perkara KTP elektronik (KTP-e) menyatakan banyak kendala soal proses awal pengadaan paket e-KTP.

"Berdasarkan data yangg kami punya, saudara adalah Direktur Utama Perum PNRI dan pimpinan konsorsium PNRI?," tanya Jaksa Penuntut Umum KPK Abdul Basir dalam lanjutan sidang e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

"Jadi, saya tidak sampai selesai, saya sebagai ketua konsorsium hanya sampai sampai Februari 2013 lalu diganti Pak Abraham Mose," jawab Isnu.

Ia menceritakan bahwa pihaknya mendengar ada tender untuk proyek e-KTP 2011-2012 kemudian dinyatakan menang dan meneken kontrak pada Juli 2011.

Menurut dia, dari bermacam komunikasi dengan banyak pihak di BUMN akhirnya kami buat konsorsium untuk ikut tender akhirnya kami dinyatakan menang.

"Sebelumnya, kami coba mengikutinya dan kalah, dari situ karena namanya uji petik dalam kisaran bisnis kami dengar ada proyek berikutnya tetapi kami tidak tahu kapan," kata Isnu.

Pada awalnya, kata dia, pihaknya menemui banyak kendala tetapi kami semua punya tujuan baik bahwa KTP-e ini baik untuk negara.

"Kami hadapi dengan sungguh-sungguh dan jatuh bangun. Awalnya kami punya kendala besar pada 2012 karena di bawah target, akhirnya diperpanjang di 2013. Sebelum selesai kami sudah lepas dari ketua konsorsium karena saya sudah bebas tugas dari Dirut. Kami tidak tahu hasil akhirnya gimana tetapi kami dengar blanko tercapai 172 juta," tuturnya.

"Dalam rangkaian saudara pertama kali ikut uji petik dan kalah, anda tahu ada tender 2011 tahu dari mana?," tanya Jaksa Basir.

"Kami tahunya dari pengumuman lelang pemerintah, tahu resmi dari pengumuman. Kalau tidak ada proyek itu ya tidak apa-apa, itu kan domainnya pemerintah, kami bisa menyiapkan yang lain tidak hanya e-KTP," jawab Isnu.

Dalam dakwaan disebut bahwa manajemen bersama konsorsium PNRI menerima uang sejumlah Rp137,989 miliar dan Perum PNRI sejumlah Rp107,710 miliar terkait proyek sebesar Rp5,95 triliun tersebut.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (Ant)

Tag: Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99