Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:40 WIB. Taksi Online - Pengamat Djoko Setijowarno menilai tarif atas dan bawah taksi online wajib diatur oleh pemerintah.
  • 15:38 WIB. London - Real Madrid bidik bek kanan Arsenal, Bellerin pada bursa transfer Januari mendatang.
  • 15:37 WIB. Jamaika - Pensiun sebagai pelari, Usain Bolt kini menjajaki karier sebagai pesepak bola.
  • 15:17 WIB. Bank Sumsel Babel - Bank Sumsel Babel menargetkan penguatan sistem teknologi informasi pada 2018.
  • 15:16 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga Jakarta-Cikampek kembali mengaktifkan gerbang tol Karawang Barat 2.
  • 15:13 WIB. Kemenhub - Kementerian Perhubungan didesak memperpanjang dermaga Yos Sodarso di Dobo, Kepulauan Aru.
  • 15:12 WIB. HIMKI - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia menolak kebijakan ekspor bahan baku rotan.
  • 15:11 WIB. Playkey - Playkey meluncurkan platform cloud beroperasikan blockchain.
  • 15:10 WIB. Taspen - Taspen menyerahkan pembayaran THT dan jaminan kematian kiper Persela Lamongan, Choirul Huda.
  • 15:09 WIB. OJK - OJK mengeluarkan izin operasi bagi 10 lembaga keuangan mikro syariah.
  • 15:08 WIB. Bekraf - Badan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan Jakarta Fashion Week 2018.
  • 11:34 WIB. Politik - Sandiaga segera jengguk Ahok.
  • 11:33 WIB. Media - DPR minta pemerintah beri ruang untuk media daring.
  • 11:32 WIB. Jakarta - Anies minta kali Serua dikeruk.
  • 11:32 WIB. Energi - Jonan: 2.500 desa belum miliki listrik.

Meski Dibubarkan, HTI Sulsel Akan Tetap Berdakwah

Foto Berita Meski Dibubarkan, HTI Sulsel Akan Tetap Berdakwah
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dirwan Abdul Jalil mengungkapkan pihaknya akan tetap berdakwah, meski pemerintah ingin membubarkan organisasinya. Keberadaan HTI ditegaskan sebatas menyampaikan ajaran agama Islam sehingga pihaknya heran dengan langkah pemerintah membubarkan organisasinya.
 
"HTI selama ini berdakwah dan akan tetap berdakwah," kata Dirwan, saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Senin, (8/5/2017).
 
Menurut Dirwan, alasan HTI untuk terus berdakwah lantaran merupakan kewajiban sebagai muslim untuk senantiasa menyiarkan ajaran agama Islam. Dakwah yang dilakukan HTI sekaligus bentuk sumbangsih atas pelbagai permasalahan di Tanah Air. "(Berdakwah) itu bagian dari kewajiban dan sebagai bentuk sumbangsih HTI terhadap penyelesaian problema negeri," papar Dirwan.
 
Pengumuman pembubaran HTI yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, pada hari ini, masih sulit untuk diterima pihaknya. Toh, selama ini, HTI diklaimnya sebagai organisasi yang taat hukum dan peraturan. "Kami juga cukup heran dengan keinginan itu (pembubaran HTI). Kurang lebih selama 20 tahun HTI melakukan berbagai aktivitas tidak pernah ada masalah."
 
Dirwan sendiri mengakui belakangan ini memang ada kelompok masyarakat yang tidak senang dengan keberadaan HTI. Namun, pihaknya menganggapnya sebagai hal yang wajar dan sebuah dinamika. Menurutnya, adanya ketidaksenangan tersebut masih bisa dikomunikasikan untuk mencari solusi dan tercipta kesepahaman. Yang tidak diterimanya adalah langkah pemerintah yang mendadak ingin membubarkan HTI.
 
"Kami khawatir ada usaha membenturkan aktivitas dakwah dengan Pancasila dan Kebhinekaan. Itu malah bisa memunculkan kembali cara-cara orba (orde baru) dalam membungkam aktivitas dakwah Islam," tegas Dirwan. 
 
Ketua HTI Sulsel Kemal Idris sendiri berpendapat pemerintah telah bertindak sewenang-wenang dengan membubarkan organisasinya. Kemal menilai pemerintah tidak mengikuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembubaran HTI. "Ini bisa dipandang pemerintah sangat otoriter dalam memenuhi kehendak rezim," ucap Kemal.
 
Hingga kini, Kemal mengatakan pihaknya masih mempertanyakan keputusan Menko Polhukam yang mengusulkan pembubaran HTI. Musababnya, langkah yang ditempuh pemerintah tersebut tanpa melalui proses hukum. "Kita masih mengkaji keputusan Menko Polhukam (membubarkan HTI) dan ini akan kita pertanyakan mengapa tak ada proses hukum sesuai UU Ormas," keluh Kemal. 
 
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan HTI. "Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," kata Wiranto usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta.
 
Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. "Selama ini aktifitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI, sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil," katanya.

Tag: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51