Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 11:34 WIB. Politik - Sandiaga segera jengguk Ahok.
  • 11:33 WIB. Media - DPR minta pemerintah beri ruang untuk media daring.
  • 11:32 WIB. Jakarta - Anies minta kali Serua dikeruk.
  • 11:32 WIB. Energi - Jonan: 2.500 desa belum miliki listrik.
  • 11:31 WIB. Otomotif - Holden stop produksi di Australia.
  • 10:39 WIB. KTT D-8 - Deklarasi Istanbul akomodasi usulan Indonesia.
  • 10:37 WIB. Korea Utara - Myanmar usir diplomat Korea Utara terkait sanksi PBB.
  • 10:36 WIB. Korsel - Persiapan hadapi perang, Korea Selatan bentuk unit spionase baru.
  • 10:33 WIB. Gender - Indonesia peringkat 88 dalam kesetraan gender.
  • 10:33 WIB. KTT D-8 - KTT D-8 diakhiri dengan 'Dekalarasi Istanbul'.
  • 10:30 WIB. Trump - Diplomat Korea Utara sebut Trump sedang bermain 'Sepak Bola Nuklir'.
  • 10:29 WIB. Polandia - Polandia hapus simbol palu arit di kuburan Tentara Merah.
  • 10:26 WIB. Nuklir - Iran dituding mencoba kembangkan rudal bertipe nuklir.
  • 10:23 WIB. Duterte - Duterte minta pihak Indonesia 'ledakkan' bajak laut di perairan regional.
  • 10:22 WIB. Irlandia - Pasca terjangan Badai Ophelia, Badai Brian akan hantam garis pantai Irlandia.

Mendagri Minta Pendukung Ahok Jelaskan Soal Rezim Jokowi Lebih Parah dari SBY

Foto Berita Mendagri Minta Pendukung Ahok Jelaskan Soal Rezim Jokowi Lebih Parah dari SBY
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, akan segera mengirimkan surat kepada seorang yang mengaku pembela Basuki Purnama, tentang pernyataan mereka yang mengatakan rezim Jokowi lebih parah dari rezim SBY.

"Saya segera akan kirim surat kepada dia, untuk dalam waktu satu minggu menjelaskan, mengklarifikasi apa maksud pernyataan terbukanya yang memprovokasi, memfitnah dengan kata-kata yang tidak pantas," ujar Kumolo, melalui pesan WhatsApp, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (11/5/2017). 

Sebelumnya seseorang wanita yang mengaku sebagai pembela Purnama, dalam orasinya di video menyatakan, keadilan telah diinjak-injak, dan penilaian orang itu tentang rezim Jokowi dibandingkan rezim SBY. 

Kumolo menunjukkan video itu melalui pesan WhatsApp-nya, dan menyatakan telah mengetahui identitas wanita itu, yang dia katakan, wanita itu bernisial VKL. 

"Dirjen politik Kementerian Dalam Negeri dalam waktu cepat telah mampu melacak dan telah mendata dan menelisik siapa yang bersangkutan termasuk keluarga dan aktivitasnya," ujar dia.

Menurut Kumolo, jika dalam satu pekan wanita itu tidak mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka di media nasional, maka dia sebagai pembantu presiden, sebagai menteri dalam negeri dan sebagai warga negara Indonesia akan melaporkan VKL ke polisi.

Kumolo mengatakan, peristiwa ini harus menjadi pendidikan politik buat siapa pun bahwa tidak boleh memaki, memfitnah presiden, dan siapapun tanpa bukti yang jelas.

"Membela Pak Ahok silahkan itu hak azasi setiap manusia, tapi jangan mengaitkan orang lain apalagi mengait-ngaitkan rezim pemerintahan dan Presiden Jokowi. Saya menteri dalam negeri, bagian dari rezim pemerintahan Pak Jokowi merasa tersinggung dengan ucapan orang tersebut yang mengaku simpatisan si Ahok," kata dia.  (Ant)

Tag: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Joko Widodo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51