Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 06:51 WIB. Trump - Pejabat partai Republik AS sebut Trump harus kerja sama dengan Eropa soal Iran.
  • 06:50 WIB. ISIS - Pentagon: serangan udara AS pada kamp ISIS di Yaman tewaskan puluhan militan.
  • 06:26 WIB. Minyak - Minyak mentah AS naik 42 sen, menetap di $51,87, saat konflik Kurdi meningkat di Irak.
  • 06:24 WIB. Duterte - Donald Trump dikabarkan akan bertemu dengan Duterte dalam lawatannya ke Asia.
  • 06:23 WIB. Otomotif - Gaikindo meminta pemerintah untuk menerapkan standar solar B7 untuk kendaraan bermotor.
  • 06:22 WIB. IHSG - Indosurya Sekuritas memprediksi IHSG akan bergerak di zona hijau dalam level 5.868-5.968.
  • 06:22 WIB. Rusia - Bahrain berencana beli pertahanan udara S-400 buatan Rusia.
  • 06:21 WIB. IHSG - Binaartha Securities memproyeksikan IHSG masih perkasa di zona hijau dalam perdagangan Selasa ini.
  • 06:21 WIB. Amerika Serikat - Rusia: AS tidak becus dalam melakukan dialog.
  • 05:54 WIB. London - Brent crude oil peaked at $58.47 on Monday (16/10).
  • 05:53 WIB. New York - U.S. West Texas Intermediate crude prices hit a session high of $52.37 a barrel on Monday (16/10).
  • 05:52 WIB. New York - The tech-rich Nasdaq Composite Index gained 0.3 per cent to 6,624.00 on Monday (16/10).
  • 05:51 WIB. New York - The broad-based S&P 500 gained 0.2 per cent to 2,557.64 on Monday (16/10).
  • 05:51 WIB. Tol - Pemerintah menargetkan tahap pertama pembangunan tol Padang-Pekanbaru selesai sebelum Idul Fitri 2019.
  • 05:50 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average rising 0.4 per cent to 22,956.96 on Monday (16/10).

Menkopolhukam: Masyarakat Dihimbau Tenang Terkait Dengan Pembubaran Ormas

Foto Berita Menkopolhukam: Masyarakat Dihimbau Tenang Terkait Dengan Pembubaran Ormas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menghimbau masyarakat tetap tenang menyusul langkah hukum pemerintah terkait dengan rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kita minta masyarakat tenang saja menghadapi hal seperti ini. Penjelasan saya jelas sekali ada ormas yang dalam tindakannya mengisyaratkan, terindikasi tidak sesuai lagi dengan koridor yang diberikan," katanya di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).

Wiranto juga menambahkan,"asas, tujuan dan sebagainya ormas HTI jelas-jelas menyimpang bahkan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI ya bagaimana? Masa kita biarkan? Kita diamkan? kan tidak bisa,".

Pemerintah mendukung pembubaran HTI karena organisasi berbadan hukum itu dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian, dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan HTI juga terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Langkah itu ditempuh untuk mencegah berbagai embrio yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan mengganggu eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang sedang membangun dan berjuang mencapai tujuan nasional.

"Alasan apapun, tidak bisa karena walau kita negara demokrasi negara yang punya kebebasan mengekspresikan pendapat, tapi ada batasannya kebebasan dibatasi tidak mutlak, batasannya apa? hukum. Pada saat sudah melanggar hukum kita akan menyelesaikan," kata Wiranto menegaskan.

Pemerintah, menurut dia, punya kewenangan untuk menegakkan hukum agar organisasi yang ada di Indonesia sesuai dengan landasan hukum Indonesia.

"Kita punya hukum positif di Indonesia, pemerintah dengan kewenangannya dapat melaksanakan langkah apa saja sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia," ujarnya.

Wiranto berpesan agar masyarakat sabar dengan langkah hukum yang sedang ditempuh pemerintah.

"Kalau soal ormas-ormas yang nyata-nyata tidak memenuhi lagi ketentuan dalam UU keormasan, atau nyata-nyata bertentangan dengan ideologi negara kita kan sudah ada proses hukumnya, tunggu saja," ucapnya.

Saat ini Kejaksaan Agung sedang menunggu pengumpulan bukti-bukti dari Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk diajukan ke pengadilan negeri.

Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai tanggal pengajuan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh pemerintah.

Dalam sidang pemeriksaan, ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

Permohonan pembubaran ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggap permohonan dicatat. Jangka waktu itu dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Para pihak pemohon dan termohon, juga dapat mengajukan upaya hukum kasasi dari putusan pengadilan negeri, dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan, dihadiri para pihak.

Permohonan kasasi harus diputusKN dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung. (HYS/Ant)

Tag: Wiranto, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Penulis: ***

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,613.14 3,577.31
British Pound GBP 1.00 18,006.60 17,823.16
China Yuan CNY 1.00 2,058.05 2,037.70
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,550.00 13,416.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,671.98 10,563.76
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,735.22 1,718.02
Dolar Singapura SGD 1.00 10,025.90 9,924.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,995.78 15,833.56
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,213.18 3,179.15
Yen Jepang JPY 100.00 12,092.82 11,970.02

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5949.701 25.577 565
2 Agriculture 1752.738 0.667 18
3 Mining 1483.159 -5.242 45
4 Basic Industry and Chemicals 633.482 7.531 68
5 Miscellanous Industry 1406.635 -6.589 43
6 Consumer Goods 2507.676 19.064 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.888 5.983 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1187.775 4.699 60
9 Finance 1026.417 2.889 90
10 Trade & Service 923.607 1.672 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 140 238 98 70.00
2 INAF 2,250 2,810 560 24.89
3 APII 210 262 52 24.76
4 KIOS 1,700 2,120 420 24.71
5 MTWI 284 354 70 24.65
6 HDTX 328 408 80 24.39
7 BRAM 6,000 7,200 1,200 20.00
8 INDS 1,155 1,310 155 13.42
9 JIHD 535 605 70 13.08
10 TFCO 940 1,040 100 10.64
No Code Prev Close Change %
1 NAGA 238 179 -59 -24.79
2 ASJT 790 700 -90 -11.39
3 CMPP 1,200 1,090 -110 -9.17
4 PALM 396 360 -36 -9.09
5 SKBM 530 490 -40 -7.55
6 ERTX 153 142 -11 -7.19
7 ARMY 288 268 -20 -6.94
8 KPIG 1,260 1,175 -85 -6.75
9 FINN 169 158 -11 -6.51
10 SILO 9,800 9,275 -525 -5.36
No Code Prev Close Change %
1 PUDP 535 545 10 1.87
2 SRIL 388 394 6 1.55
3 WSBP 360 392 32 8.89
4 WSKT 1,865 2,040 175 9.38
5 PGAS 1,640 1,625 -15 -0.91
6 BMTR 535 565 30 5.61
7 TLKM 4,430 4,450 20 0.45
8 KREN 482 510 28 5.81
9 PPRO 200 208 8 4.00
10 WIKA 1,760 1,800 40 2.27