Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:40 WIB. Politik - Ketua MPR minta hargai putusan Presiden Jokowi rombak kabinet.
  • 12:39 WIB. Politik - Pilkada 2018 akan banyak artis yang menjadi Juru Kampanye.
  • 12:39 WIB. Politik - Hanura segera daftarkan pengurus baru ke Kemenkumham.
  • 11:27 WIB. Olimpiade - Korea Utara akan gelar parade militer besar-besaran satu hari sebelum Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 11:25 WIB. Jerman - Topan Frederike tewaskan tiga orang di Belanda dan dua lainnya di Jerman.
  • 11:23 WIB. Selandia - PM Selandia Baru, Jacinda Ardern, umumkan kehamilan anak pertamanya.
  • 11:22 WIB. Paus - Paus Francis nikahkan sepasang kekasih di dalam kabin pesawat dalam perjalanannya ke Chili.
  • 11:19 WIB. Ukraina - Undang-undang baru Ukraina sebut Rusia sebagai negara penjajah.
  • 11:16 WIB. Arab Saudi - Otoritas Iran tuding Arab Saudi khianati dunia Islam.
  • 11:14 WIB. Palestina - Otoritas Belgia kirim bantuan kemanusiaan ke Palestina.
  • 11:14 WIB. Donald Trump - Pendiri WikiLeaks kritik penghargaan fake news yang diprakarsai oleh Donald Trump.
  • 11:12 WIB. Rusia - Pejabat militer Rusia dan Turki bertemu di Moskow.
  • 11:11 WIB. Energi - Otoritas Indonesia sesalkan Parlemen Eropa sahkan RUU energi terbarukan.
  • 11:10 WIB. Nigeria - Bill Gates lunasi utang Nigeria Rp1 triliun ke Jepang.
  • 07:25 WIB. Transportasi - Luhut ancam yang beking di proyek LRT.

HTI Dibubarkan, DPR Bakal Panggil Menko Polhukam

Foto Berita HTI Dibubarkan, DPR Bakal Panggil Menko Polhukam
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan pihaknya bakal memanggil perwakilan pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto untuk menjelaskan rencana pihak eksekutif membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Langkah sepihak pemerintah tersebut dinilainya tidak sesuai prosedur hukum. Terlebih, pemerintah memang tidak memiliki kewenangan membubarkan organisasi masyarakat alias ormas.

Pemanggilan Menko Polhukam ke DPR diagendakan berlangsung seusai masa reses para wakil rakyat yang berakhir Kamis, 18 Mei mendatang.

"Terkait pembubaran itu, ya iyalah pasti akan dipanggil. Rencananya seusai masa reses, semua kelakuan pemerintah akan dipanggil (untuk dimintai alasan dan pertanggungjawaban)," kata Fahri saat dikonfirmasi Warta Ekonomi di Makassar, belum lama ini.

Fahri mengharapkan pemerintah bisa memberikan penjelasan yang baik dan rasional di balik keinginan membubarkan HTI. Sejauh ini, ngototnya pemerintah membubarkan ormas itu menimbulkan pertanyaan publik. Terlebih, kewenangan pembubaran itu sebenarnya tidak dimiliki pemerintah, melainkan pengadilan.

"Ibaratnya begini, suami tidak bisa membubarkan (menceraikan) istri secara sepihak. Kan harus melalui pengadilan. Apalagi, ini ormas. Tidak bisa dibubarkan pakai selembar surat lalu bubar," tegasnya.

Menurut Fahri, pemerintah tidak bisa lagi mengulang gaya otoriter pada zaman orde baru. Di masa sekarang, tindakan represif bisa berimplikasi fatal. Bila pemerintah ngotot membubarkan HTI tanpa melalui prosedur, DPR bisa mengajukan hak angket. Pasalnya, pemerintah telah melanggar aturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, masyarakat yang keberatan atau pihak HTI bisa mengajukan upaya hukum lain, termasuk menggugat pelanggaran HAM baik secara nasional maupun internasional.

Lebih jauh, Fahri menyatakan rencana pemerintah membubarkan HTI sangat kekanak-kanakan karena terkesan memaksakan kehendak. Pemerintah dimintanya tidak gegabah dan bersikap bijak dengan membuka komunikasi dengan ormas yang hendak dibubarkan tersebut.

"(Pembubaran HTI) ini enggak ada prosedur hukumnya. Orang enggak pernah diberikan peringatan tiba-tiba dibubarkan. Itu tidak sesuai prosedur dan kekanakan-kanakan," jelas Fahri sembari mengungkap kecurigaan adanya tekanan di balik layar yang membuat pemerintah bersikukuh ingin membubarkan ormas yang tidak pernah berbuat anarkistis.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan HTI. "Mencermati berbagai pertimbangan serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," kata Wiranto usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Selama ini aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil," katanya.

Tag: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, Wiranto, Menkopolhukam

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99