Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:07 WIB. Rohingya - PM Bangladesh inginkan adanya sebuah "Safe Zone" bagi etnis Rohingya di Myanmar.
  • 13:02 WIB. Iran - Abaikan pidato Trump, Iran malah berencana perkuat kapabilitas nuklirnya.
  • 13:00 WIB. Tunisia - Angkatan Laut Tunisia selamatkan 78 migran di lepas pantai Chebba.
  • 12:59 WIB. Korea Utara - Rusia imbau agar ketegangan antara AS dan Korea Utara dapat segera mereda.
  • 12:58 WIB. Damaskus - Israel diduga terlibat atas aksi serangan roket di bandara Damaskus.
  • 12:56 WIB. Gunung Everest - Otoritas Nepal akan ukur ulang Gunung Everest.
  • 12:55 WIB. Festival Kopi - Istanbul menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival kopi internasional.
  • 12:54 WIB. Suriah - Suriah: AS gunakan teroris Al-Nusra untuk gagalkan pembicaraan damai.
  • 12:53 WIB. Rohingya - Tujuh negara desak DK PBB gelar pertemuan guna bahas krisis kemanusiaan Rohingya.
  • 12:52 WIB. Rohingya - Pengadilan Internasional: Myanmar bersalah karena telah lakukan aksi genosida.
  • 12:51 WIB. Jepang - Jepang siap siaga pasca pernyataan Korea Utara yang siap ledakkan Bom Hidrogen di Samudera Pasifik.
  • 12:50 WIB. Jepang - China: Jepang jangan hanya bicara soal sanksi Korea Utara.
  • 12:50 WIB. Rohingya - Aksi pembakaran rumah di desa milik etnis Rohingya terus berlanjut.
  • 12:49 WIB. Korea Utara - Otoritas Chin akan batasi ekspor minyak ke Korea Utara.
  • 12:46 WIB. OTT - KPK sita ratusan juta rupiah dari OTT Wali Kota Cilegon.

HTI Dibubarkan, DPR Bakal Panggil Menko Polhukam

Foto Berita HTI Dibubarkan, DPR Bakal Panggil Menko Polhukam
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan pihaknya bakal memanggil perwakilan pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto untuk menjelaskan rencana pihak eksekutif membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Langkah sepihak pemerintah tersebut dinilainya tidak sesuai prosedur hukum. Terlebih, pemerintah memang tidak memiliki kewenangan membubarkan organisasi masyarakat alias ormas.

Pemanggilan Menko Polhukam ke DPR diagendakan berlangsung seusai masa reses para wakil rakyat yang berakhir Kamis, 18 Mei mendatang.

"Terkait pembubaran itu, ya iyalah pasti akan dipanggil. Rencananya seusai masa reses, semua kelakuan pemerintah akan dipanggil (untuk dimintai alasan dan pertanggungjawaban)," kata Fahri saat dikonfirmasi Warta Ekonomi di Makassar, belum lama ini.

Fahri mengharapkan pemerintah bisa memberikan penjelasan yang baik dan rasional di balik keinginan membubarkan HTI. Sejauh ini, ngototnya pemerintah membubarkan ormas itu menimbulkan pertanyaan publik. Terlebih, kewenangan pembubaran itu sebenarnya tidak dimiliki pemerintah, melainkan pengadilan.

"Ibaratnya begini, suami tidak bisa membubarkan (menceraikan) istri secara sepihak. Kan harus melalui pengadilan. Apalagi, ini ormas. Tidak bisa dibubarkan pakai selembar surat lalu bubar," tegasnya.

Menurut Fahri, pemerintah tidak bisa lagi mengulang gaya otoriter pada zaman orde baru. Di masa sekarang, tindakan represif bisa berimplikasi fatal. Bila pemerintah ngotot membubarkan HTI tanpa melalui prosedur, DPR bisa mengajukan hak angket. Pasalnya, pemerintah telah melanggar aturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, masyarakat yang keberatan atau pihak HTI bisa mengajukan upaya hukum lain, termasuk menggugat pelanggaran HAM baik secara nasional maupun internasional.

Lebih jauh, Fahri menyatakan rencana pemerintah membubarkan HTI sangat kekanak-kanakan karena terkesan memaksakan kehendak. Pemerintah dimintanya tidak gegabah dan bersikap bijak dengan membuka komunikasi dengan ormas yang hendak dibubarkan tersebut.

"(Pembubaran HTI) ini enggak ada prosedur hukumnya. Orang enggak pernah diberikan peringatan tiba-tiba dibubarkan. Itu tidak sesuai prosedur dan kekanakan-kanakan," jelas Fahri sembari mengungkap kecurigaan adanya tekanan di balik layar yang membuat pemerintah bersikukuh ingin membubarkan ormas yang tidak pernah berbuat anarkistis.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan HTI. "Mencermati berbagai pertimbangan serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," kata Wiranto usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Selama ini aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil," katanya.

Tag: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, Wiranto, Menkopolhukam

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92