Ramai WannaCry, DPR Desak Pembentukan Badan Cyber Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai maraknya pembajakan web dan munculnya virus yang merusak sejumlah web milik lembaga-lembaga resmi dapat berpotensi mengancam keamanan cyber di Indonesia dan bahkan mengancam NKRI.

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat saat ini, bukan lagi perang fisik tapi terjadi perang informasi dan data," kata Abdul Kharis Almasyharimelalui pernytaan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Menurut Abdul Kharis, sejalan dengan perkembangan TIK membuat data-data dikemas dalam format digital, sehingga permasalahan cyber nasional menjadi salah satu isu strategis yang berpotensi mengancam keamanan cyber di Indonesia bahkan NKRI. Indonesia, kata dia, memiliki data Negara termasuk data rahasia yang bersifat strategis maupun data warga negara yang sudah sepatutnya dilindungi.

"Sejauh ini penanganan dan pengawasan terhadap permasalahan cyber nasional masih bersifat sektoral di lingkup kementerian dan kelembagaan masing-masing, belum bersifat koordinatif," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini belum ada badan yang mampu mengkoordinasikan pengamanan data cyber secara integral. Menurut dia, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas berikut jumlah pengguna internet sepertiga lebih dari jumlah penduduk, sangat disayangkan belum memiliki Badan Cyber Nasional (BCN).

Sebagai rujukan, kata dia, sejumlah Negara telah memandang keberadaan BCN sebagai lembaga yang urgent dan harus ada dalam konteks pengamanan negara. Dia mencontohkan, Amerika Serikat telah membentuk pertahanan cyber pada 2008 yang memiliki akses langsung ke Presiden serta Singapura membentuk Badan Cyber pada 2009.

Menurut Kharis, munculnya berbagai permasalahan cyber seperti pembajakan web dan maraknya serangan virus, maka Pemerintah perlu segera membentuk BCN. Urgensi pembentukan BCN, menurut dia, telah sering dibahas dalam rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, BIN, dan berbagai lembaga terkait lainnya, agar Pemerintah segera membentuk BCN.

"Sudah saatnya, Pemerintah mempercepat persiapan pembentukan BCN," katanya.

Kharis menilai, BCN berperan penting dalam menghadapi "cyber war" atau perang digital di dunia maya serta perlindungan terhadap kemanan data Negara dan warga. Menurut dia, BCN tidak saja fokus pada pertahanan dan keamanan data Negara, tapi juga perlindungan data publik," katanya. (ant)