Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:26 WIB. WhatsApp Pay - BI belum tahu WhatsApp Pay akan masuk Indonesia. 
  • 14:36 WIB. Kabinet - PDIP: Risma berpeluang jadi menteri Jokowi.
  • 14:13 WIB. Korea- Mercedes-Benz telah investasikan 87 miliar Won di pusat logistik Korsel dalam 5 tahun terakhir
  • 12:01 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,58% di akhir sesi I.
  • 11:40 WIB. Kripto - Rakuten Wallet luncurkan layanan perdagangan aset kripto di apps smartphone
  • 11:36 WIB. Resesi - 34% ekonom yang disurvei NABE menyatakan perlambatan ekonomi AS mengarah resesi pada 2021
  • 11:18 WIB. Greenland - Trump menunda pertemuan dengan pemimpin Denmark terkait penolakan penjualan Greenland.
  • 11:04 WIB. UAS - MUI akan memanggil Ustad Abdul Somad terkait pernyataan soal salib.
  • 08:59 WIB. AP II - AP II sedang membidik 16 bandara di Benua Afrika.

FPBUMN Siap Dukung Pemerintah Selesaikan Sengketa Usaha Panas Bumi

FPBUMN Siap Dukung Pemerintah Selesaikan Sengketa Usaha Panas Bumi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Sengketa usaha panas bumi yang melibatkan BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan swasta PT Bumigas Energi hingga saat ini mendapat perhatian dari Forum Peduli Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Romadhon Jasn sebagai Perwakilan FP BUMN, mendukung pemerintah untuk menyelesaikan sengketa. "Pemerintah harus bantu menyelesaikan masalah sengketa mengenai panas bumi, dan jangan merugikan keuangan negara atau pun aset BUMN," kata Romadhon di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Menurut Romadhon, berkepanjangannya sengketa yang terjadi antara Bumigas dengan Geo Dipa telah menghambat program listrik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sengketa yang terjadi selama ini telah menghambat berjalannya proyek pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha, yang merupakan bagian dari program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II," katanya.

Padahal, menurut Romadhon, proyek-proyek yang dikerjakan BUMN ini merupakan bagian dari program Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW. Bukan itu saja, proyek ini juga merupakan aset negara, sehingga tindakan yang dilakukan swasta Bumigas terhadap BUMN ini berpotensi merugikan keuangan negara.

Sebelumnya, kuasa hukum Geo Dipa Heru Mardijarto SH MBA menjelaskan bahwa sengketa berawal dari Bumigas yang tidak dapat memenuhi ketentuan/ kewajiban kontrak atau dengan kata lain Bumigas cidera janji.

Karena cidera janji, maka Geo Dipa menerbitkan 5 kali warning letter dan ditutup dengan Notice of Default, sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum Geo Dipa.

“Kondisi cidera janji/wanprestasi Bumigas juga sudah dinyatakan dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Juli 2008 yang bersifat final and binding dan karenanya berakibat kontrak berakhir/terminasi,” kata Heru.

Namun demikian Bumigas mempersoalkan keputusan BANI tersebut, dan hingga saat ini proses hukum terus berlanjut.

Heru juga menyoroti adanya beberapa kejanggalan yang dilakukan selama proses hukum terhadap sengketa ini berlangsung.

Pertama, yaitu terhadap putusan BANI tersebut, Bumigas melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI kepada PN Jaksel. Namun, permohonan tersebut didaftarkan pada tanggal 19 September 2008 yaitu 36 hari setelah putusan BANI didaftarkan.

"Padahal Pasal 71 UU 30/1999 menyebutkan permohonan pembatalan harus diajukan paling lambat 30 hari sejak putusan Arbitrase/BANI didaftarkan," katanya.

Kedua, saat itu Bumigas mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI dengan tanpa adanya Putusan Pidana sebagai dasar permohonan sebagaimana ketentuan penjelasan pasal 72 UU No.30/1999. Bahkan sampai dengan saat ini Putusan Pengadilan tersebut tidak pernah ada.

Ketiga, permohonan Pembatalan Putusan BANI mengajukan sebanyak 2 kali, yaitu di PN Jakarta Selatan tahun 2008 yang telah MA pada tahun 2010 dan di PN Jakarta Selatan pada tahun 2012 yang telah di putus pada tahun 2015. Yang mana Putusan yang pertama dan Putusan kedua berbeda. Ditambah lagi kejanggalan pertama tidak menjadi pertimbangan Putusan.

Ke empat, Putusan MA yang kontroversial tidak mengatur akibat pembatalan Putusan BANI sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat 2 UU No 30/1999.

Demikianlah, kejanggalan-kejanggalan hukum yang terjadi selama ini, sehingga kuasa hukum Geo Dipa menyimpulkan ada upaya kriminalisasi yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Tag: geothermal - panas bumi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Bumigas Energi

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Vicky Fadil

Foto: PT Geo Dipa Energi (Persero)

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.93 3,782.86
British Pound GBP 1.00 17,441.04 17,266.80
China Yuan CNY 1.00 2,034.56 2,014.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,330.00 14,188.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,718.61 9,620.88
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.15 1,808.98
Dolar Singapura SGD 1.00 10,354.05 10,249.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,904.87 15,745.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.63 3,398.32
Yen Jepang JPY 100.00 13,462.98 13,325.82

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6295.738 -0.977 651
2 Agriculture 1349.159 -17.863 21
3 Mining 1600.305 -2.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 848.690 -0.631 72
5 Miscellanous Industry 1151.944 -0.538 49
6 Consumer Goods 2425.964 18.526 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.801 0.125 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1229.883 12.971 74
9 Finance 1260.435 -9.035 91
10 Trade & Service 788.732 -1.689 162
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,685 2,000 315 18.69
2 DAYA 304 360 56 18.42
3 ARTA 340 390 50 14.71
4 VINS 96 109 13 13.54
5 JKON 478 540 62 12.97
6 FORU 89 100 11 12.36
7 COWL 200 220 20 10.00
8 CCSI 266 292 26 9.77
9 DWGL 172 188 16 9.30
10 PSDN 154 168 14 9.09
No Code Prev Close Change %
1 PDES 1,330 1,000 -330 -24.81
2 BLUE 740 635 -105 -14.19
3 FISH 2,890 2,500 -390 -13.49
4 ITIC 875 780 -95 -10.86
5 IBFN 222 202 -20 -9.01
6 APEX 575 525 -50 -8.70
7 ICON 108 99 -9 -8.33
8 ARMY 232 214 -18 -7.76
9 MKNT 57 53 -4 -7.02
10 KBLM 338 316 -22 -6.51
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,180 4,100 -80 -1.91
2 MDKA 5,750 5,975 225 3.91
3 MCOR 174 174 0 0.00
4 PGAS 1,995 1,920 -75 -3.76
5 TLKM 4,340 4,470 130 3.00
6 MNCN 1,275 1,260 -15 -1.18
7 ERAA 1,930 1,875 -55 -2.85
8 BTPS 3,350 3,200 -150 -4.48
9 MAMI 89 90 1 1.12
10 BMRI 7,350 7,375 25 0.34