Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:46 WIB. Opini WTP - Jaksa akan panggil Mendes terkait suap WTP.
  • 08:46 WIB. Film - Panglima TNI sebut pemutaran film G30S/PKI agar sejarah tidak kelam.
  • 08:45 WIB. Pil Zombie - Polisi gelar razia Apotek di Purwakarta.
  • 08:44 WIB. Agrikultur - LIPI: Masalah petani ialah pada akses pembiayaan.
  • 08:43 WIB. Jakarta - Pemprov DKI akan gencarkan program trotoarku.
  • 07:27 WIB. BBTN - BTN membuka opsi mendirikan anak usaha yang khusus bertugas mempercepat penyelesaian kredit bermasalah.
  • 07:23 WIB. Kemendag - Kemendag berupaya menarik buyer asing untuk membantu mengerek realisasi ekspor nonmigas.
  • 07:15 WIB. Transnusa - Transnusa Air akan menambah lima pesawat baru hingga 2018.
  • 06:56 WIB. BUMD - Puspa Agro pada pertengahan depan berencana memperluas bisnis dengan masuk ke pasar grosir.
  • 05:11 WIB. Liga Jerman (20/9) - Wolsburg 1 - 1 Werder Bremen
  • 05:11 WIB. Liga Jerman (20/9) - Schalke 0 -3 Bayern Muenchen
  • 05:10 WIB. Liga Spanyol (20/9) - Barcelona 6 - 1 Eibar
  • 05:09 WIB. Liga Spanyol (20/9) - Valencia 5 - 0 Malaga
  • 05:08 WIB. EFL Cup (20/9) - Tottenham Hotspurs 1 - 0 Burnley
  • 05:07 WIB. EFL Cup (20/9) - Leicester City 2 - 0 Liverpool

Perppu Akses Informasi Keuangan, Bentuk Komitmen Indonesia di Dunia

Foto Berita Perppu Akses Informasi Keuangan, Bentuk Komitmen Indonesia di Dunia
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEOI) merupakan bagian dari komitmen pelaksanaan pertukaran informasi dengan negara lain.

"Itu adalah bagian dari pelaksanaan komitmen kita di dunia internasional, karena kita akan comply dalam keterbukaan informasi," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Darmin mengatakan negara-negara lain yang berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis sudah menerbitkan peraturan hukum sejenis agar pelaksanaan AEOI ini bisa berjalan secara efektif untuk mencegah penghindaran pajak.

"Perppu itu adalah untuk memenuhi komitmen kita. Negara lain juga sudah melakukan itu, bahkan banyak yang sudah lebih dulu dari kita," kata Darmin.

Meski sudah menerbitkan peraturan hukum untuk implementasi AEOI, Darmin mengharapkan Perppu yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data nasabah perbankan maupun pasar modal ini bisa disepakati menjadi Undang-Undang, melalui komunikasi politik yang intens dengan DPR.

"Kita akan sampaikan bahwa di negara lain juga sama. Jadi jangan dilihat itu akan ada ruginya. Justru akan ada ruginya kalau tidak dibuat, karena kita akan dianggap tidak memenuhi komitmen yang sudah disetujui pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan Automatic Exhange of Information (AEOI). Perppu ini menyatakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lain dan entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Lembaga jasa keuangan itu wajib menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening yang wajib dilaporkan. 

Selain itu, juga wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan selama satu tahun kalender. Laporan yang berisi informasi keuangan itu paling sedikit memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Perppu ini menegaskan Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pimpinan atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga jasa keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan juga sama-sama tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Namun, bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan, melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan tidak memberikan informasi maupun bukti yang dimaksud bisa dipidana dengan kurungan paling lama setahun dengan denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam hal diperlukan petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Perppu yang ditetapkan oleh Presiden sejak 8 Mei 2017 ini, Menteri Keuangan dapat menerbitkan peraturan menteri.

Sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk ikut serta dalam implementasi AEOI mulai 2018, dan karenanya harus membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Untuk itu, Perppu ini menjadi penting karena apabila peraturan hukum ini tidak terbit, Indonesia bisa dinyatakan sebagai negara gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis, yang akan mengakibatkan kerugian signifikan. Beberapa kerugian itu adalah menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai negara G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional serta menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal. (ant)

Tag: Darmin Nasution, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,552.97 3,517.59
British Pound GBP 1.00 18,004.72 17,821.07
China Yuan CNY 1.00 2,033.27 2,013.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,324.00 13,192.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,611.23 10,503.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,707.92 1,690.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,890.88 9,788.53
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,942.17 15,778.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,181.47 3,146.95
Yen Jepang JPY 100.00 11,941.21 11,821.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5901.326 16.715 559
2 Agriculture 1783.327 -0.607 18
3 Mining 1475.072 19.006 44
4 Basic Industry and Chemicals 607.623 -2.002 67
5 Miscellanous Industry 1335.079 9.143 41
6 Consumer Goods 2548.786 -5.073 45
7 Cons., Property & Real Estate 507.574 5.183 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1227.754 -0.972 60
9 Finance 990.156 3.005 89
10 Trade & Service 920.632 9.128 130
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 67 79 12 17.91
2 MEDC 740 845 105 14.19
3 SONA 1,850 2,100 250 13.51
4 BSWD 1,540 1,745 205 13.31
5 INCF 190 214 24 12.63
6 BUMI 202 224 22 10.89
7 MCOR 204 226 22 10.78
8 APII 234 258 24 10.26
9 BMTR 496 545 49 9.88
10 LPLI 175 192 17 9.71
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 420 318 -102 -24.29
2 AHAP 195 160 -35 -17.95
3 VINS 167 146 -21 -12.57
4 BBMD 1,400 1,225 -175 -12.50
5 RMBA 428 380 -48 -11.21
6 MICE 400 368 -32 -8.00
7 ALKA 450 418 -32 -7.11
8 ASMI 980 915 -65 -6.63
9 PKPK 86 81 -5 -5.81
10 IGAR 418 394 -24 -5.74
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 356 14 4.09
2 WAPO 126 123 -3 -2.38
3 PGAS 1,715 1,620 -95 -5.54
4 SSMS 1,450 1,490 40 2.76
5 LEAD 102 112 10 9.80
6 ASRI 364 402 38 10.44
7 PBRX 462 464 2 0.43
8 TRAM 160 168 8 5.00
9 VRNA 102 100 -2 -1.96
10 WSKT 1,815 1,905 90 4.96