Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:40 WIB. Taksi Online - Pengamat Djoko Setijowarno menilai tarif atas dan bawah taksi online wajib diatur oleh pemerintah.
  • 15:38 WIB. London - Real Madrid bidik bek kanan Arsenal, Bellerin pada bursa transfer Januari mendatang.
  • 15:37 WIB. Jamaika - Pensiun sebagai pelari, Usain Bolt kini menjajaki karier sebagai pesepak bola.
  • 15:17 WIB. Bank Sumsel Babel - Bank Sumsel Babel menargetkan penguatan sistem teknologi informasi pada 2018.
  • 15:16 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga Jakarta-Cikampek kembali mengaktifkan gerbang tol Karawang Barat 2.
  • 15:13 WIB. Kemenhub - Kementerian Perhubungan didesak memperpanjang dermaga Yos Sodarso di Dobo, Kepulauan Aru.
  • 15:12 WIB. HIMKI - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia menolak kebijakan ekspor bahan baku rotan.
  • 15:11 WIB. Playkey - Playkey meluncurkan platform cloud beroperasikan blockchain.
  • 15:10 WIB. Taspen - Taspen menyerahkan pembayaran THT dan jaminan kematian kiper Persela Lamongan, Choirul Huda.
  • 15:09 WIB. OJK - OJK mengeluarkan izin operasi bagi 10 lembaga keuangan mikro syariah.
  • 15:08 WIB. Bekraf - Badan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan Jakarta Fashion Week 2018.
  • 11:34 WIB. Politik - Sandiaga segera jengguk Ahok.
  • 11:33 WIB. Media - DPR minta pemerintah beri ruang untuk media daring.
  • 11:32 WIB. Jakarta - Anies minta kali Serua dikeruk.
  • 11:32 WIB. Energi - Jonan: 2.500 desa belum miliki listrik.

Perppu Akses Informasi Keuangan, Bentuk Komitmen Indonesia di Dunia

Foto Berita Perppu Akses Informasi Keuangan, Bentuk Komitmen Indonesia di Dunia
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEOI) merupakan bagian dari komitmen pelaksanaan pertukaran informasi dengan negara lain.

"Itu adalah bagian dari pelaksanaan komitmen kita di dunia internasional, karena kita akan comply dalam keterbukaan informasi," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Darmin mengatakan negara-negara lain yang berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis sudah menerbitkan peraturan hukum sejenis agar pelaksanaan AEOI ini bisa berjalan secara efektif untuk mencegah penghindaran pajak.

"Perppu itu adalah untuk memenuhi komitmen kita. Negara lain juga sudah melakukan itu, bahkan banyak yang sudah lebih dulu dari kita," kata Darmin.

Meski sudah menerbitkan peraturan hukum untuk implementasi AEOI, Darmin mengharapkan Perppu yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data nasabah perbankan maupun pasar modal ini bisa disepakati menjadi Undang-Undang, melalui komunikasi politik yang intens dengan DPR.

"Kita akan sampaikan bahwa di negara lain juga sama. Jadi jangan dilihat itu akan ada ruginya. Justru akan ada ruginya kalau tidak dibuat, karena kita akan dianggap tidak memenuhi komitmen yang sudah disetujui pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan Automatic Exhange of Information (AEOI). Perppu ini menyatakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lain dan entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Lembaga jasa keuangan itu wajib menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening yang wajib dilaporkan. 

Selain itu, juga wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan selama satu tahun kalender. Laporan yang berisi informasi keuangan itu paling sedikit memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Perppu ini menegaskan Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pimpinan atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga jasa keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan juga sama-sama tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Namun, bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan, melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan tidak memberikan informasi maupun bukti yang dimaksud bisa dipidana dengan kurungan paling lama setahun dengan denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam hal diperlukan petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Perppu yang ditetapkan oleh Presiden sejak 8 Mei 2017 ini, Menteri Keuangan dapat menerbitkan peraturan menteri.

Sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk ikut serta dalam implementasi AEOI mulai 2018, dan karenanya harus membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Untuk itu, Perppu ini menjadi penting karena apabila peraturan hukum ini tidak terbit, Indonesia bisa dinyatakan sebagai negara gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis, yang akan mengakibatkan kerugian signifikan. Beberapa kerugian itu adalah menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai negara G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional serta menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal. (ant)

Tag: Darmin Nasution, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51