Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:46 WIB. Opini WTP - Jaksa akan panggil Mendes terkait suap WTP.
  • 08:46 WIB. Film - Panglima TNI sebut pemutaran film G30S/PKI agar sejarah tidak kelam.
  • 08:45 WIB. Pil Zombie - Polisi gelar razia Apotek di Purwakarta.
  • 08:44 WIB. Agrikultur - LIPI: Masalah petani ialah pada akses pembiayaan.
  • 08:43 WIB. Jakarta - Pemprov DKI akan gencarkan program trotoarku.
  • 07:27 WIB. BBTN - BTN membuka opsi mendirikan anak usaha yang khusus bertugas mempercepat penyelesaian kredit bermasalah.
  • 07:23 WIB. Kemendag - Kemendag berupaya menarik buyer asing untuk membantu mengerek realisasi ekspor nonmigas.
  • 07:15 WIB. Transnusa - Transnusa Air akan menambah lima pesawat baru hingga 2018.
  • 06:56 WIB. BUMD - Puspa Agro pada pertengahan depan berencana memperluas bisnis dengan masuk ke pasar grosir.
  • 05:11 WIB. Liga Jerman (20/9) - Wolsburg 1 - 1 Werder Bremen
  • 05:11 WIB. Liga Jerman (20/9) - Schalke 0 -3 Bayern Muenchen
  • 05:10 WIB. Liga Spanyol (20/9) - Barcelona 6 - 1 Eibar
  • 05:09 WIB. Liga Spanyol (20/9) - Valencia 5 - 0 Malaga
  • 05:08 WIB. EFL Cup (20/9) - Tottenham Hotspurs 1 - 0 Burnley
  • 05:07 WIB. EFL Cup (20/9) - Leicester City 2 - 0 Liverpool

PKS Minta Paripurna DPR Batalkan Angket KPK

Foto Berita PKS Minta Paripurna DPR Batalkan Angket KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V DPR RI, Kamis, membatalkan rencana penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya dinilai telah diputuskan sepihak oleh pemimpin parlemen.

"Fraksi PKS mendesak agar pembatalan hak angket dibahas dalam paripurna hari ini," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Ansory Siregar dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Ansory menegaskan pengesahan pengajuan hak angket pada penutupan masa sidang DPR 28 April 2017 oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak. 

Menurut dia, pemimpin sidang kala itu tidak mempertimbangkan pendapat seluruh fraksi serta tidak mendapat persetujuan seluruh anggota fraksi sehingga dinilai melanggar peraturan tata tertib DPR.

"Perbuatan pimpinan merampas hak setiap fraksi dan mencoreng nama baik DPR RI," kata dia.

Dia menekankan Frasi PKS tidak bertanggung jawab atas segala upaya yang mengatasnamakan Fraksi PKS terkait hak angket KPK.

"Hal yang dilakukan Fahri Hamzah merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sendiri dan bukan atas nama Fraksi PKS," tegas dia.

Dia mengatakan kalau Sidang Paripurna DPR pada Kamis tetap menindaklanjuti rencana penggunaan hak angket KPK maka PKS tidak akan mengirimkan anggotanya dalam setiap pembahasan Pansus Hak Angket KPK.

"Fraksi PKS berkomitmen dan konsisten bersama masyarakat untuk mendukung KPK dalam memberantas korupsi tanpa pilih kasih, secara independen dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata dia.

Berkenaan dengan dugaan pelanggaran tata tertib yang dinilai telah dilakukan oleh Fahri Hamzah karena memutuskan penggunaan hak angket secara sepihak, Fraksi PKS mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksanya. 

Usul penggunaan pengajuan hak angket terhadap KPK muncul pada rapat dengar pendapat Komisi III dan KPK pada 19 April, berawal dari protes sejumlah anggota Komisi III kepada KPK mengenai penyebutan keterlibatan DPR dalam korupsi pengadaan KTP elektronik.

Dalam persidangan, penyidik KPK menyebut mantan anggota Komisi II Miryam S. Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III DPR terkait kasus e-KTP yang melibatkan banyak anggota DPR.

Pada penutupan masa sidang DPR, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba-tiba mengesahkan pengajuan hak angket, membuat sejumlah anggota DPR langsung meninggalkan ruang sidang. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, Ansory Siregar

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,552.97 3,517.59
British Pound GBP 1.00 18,004.72 17,821.07
China Yuan CNY 1.00 2,033.27 2,013.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,324.00 13,192.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,611.23 10,503.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,707.92 1,690.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,890.88 9,788.53
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,942.17 15,778.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,181.47 3,146.95
Yen Jepang JPY 100.00 11,941.21 11,821.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5901.326 16.715 559
2 Agriculture 1783.327 -0.607 18
3 Mining 1475.072 19.006 44
4 Basic Industry and Chemicals 607.623 -2.002 67
5 Miscellanous Industry 1335.079 9.143 41
6 Consumer Goods 2548.786 -5.073 45
7 Cons., Property & Real Estate 507.574 5.183 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1227.754 -0.972 60
9 Finance 990.156 3.005 89
10 Trade & Service 920.632 9.128 130
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 67 79 12 17.91
2 MEDC 740 845 105 14.19
3 SONA 1,850 2,100 250 13.51
4 BSWD 1,540 1,745 205 13.31
5 INCF 190 214 24 12.63
6 BUMI 202 224 22 10.89
7 MCOR 204 226 22 10.78
8 APII 234 258 24 10.26
9 BMTR 496 545 49 9.88
10 LPLI 175 192 17 9.71
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 420 318 -102 -24.29
2 AHAP 195 160 -35 -17.95
3 VINS 167 146 -21 -12.57
4 BBMD 1,400 1,225 -175 -12.50
5 RMBA 428 380 -48 -11.21
6 MICE 400 368 -32 -8.00
7 ALKA 450 418 -32 -7.11
8 ASMI 980 915 -65 -6.63
9 PKPK 86 81 -5 -5.81
10 IGAR 418 394 -24 -5.74
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 356 14 4.09
2 WAPO 126 123 -3 -2.38
3 PGAS 1,715 1,620 -95 -5.54
4 SSMS 1,450 1,490 40 2.76
5 LEAD 102 112 10 9.80
6 ASRI 364 402 38 10.44
7 PBRX 462 464 2 0.43
8 TRAM 160 168 8 5.00
9 VRNA 102 100 -2 -1.96
10 WSKT 1,815 1,905 90 4.96