'Lupakan Negara Islam'

Warta Ekonomi, Depok -

Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan ideologi Pancasila sudah final sehingga tidak perlu lagi mengubahnya dengan ideologi lain. Hal tersebut terangkum dalam Diskusi Buku yang berjudul "Ilusi Negara Islam" yang digelar oleh Paguyuban Bhineka Nusantara dan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Budaya (Iluni FIB) Universitas Indonesia di Depok, Kamis.

Hadir dalam pembicara adalah Anis Hamim (Wahid Foundation), Nurruzaman (GP Ansor), Erwien Kusuma Sejarahwan UI sekaligus Pemerhati Sejarah lslam Indonesia, dan Achmad Imam Mujahid Rais (Ma'arif Institute).

"Lupakan negara Islam dan masukan pemikiran-pemikiran yang Islami," kata Anis Hamim ketika menyampaikan paparannya di Auditorium FIB UI Depok, Kamis (18/5/2017).

Anis menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus bangga menjadi bangsa beragama yang disatukan bukan karena agama tetapi sebagai warga negara yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. "Islam itu kompatible dengan perdamaian dunia dan keadilan dunia," katanya.

Sementara itu Nurruzaman mengatakan bangsa Indonesia perlu membangun peradaban dunia yang bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itu perlu menjaga NKRI agar tetap terjaga. Ansor, lanjut dia, terus menjaga NKRI dengan melakukan kaderisasi anggotanya untuk menangkal paham radikalisme yang berkembang. "Mencintai negara itu bagian dari iman. Untuk itu perlu menjaga NKRI sampai akhir hayat," katanya.

Sedangkan Erwien Kusuma menyatakan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamaddiyah dalam menerima Pancasila tentunya juga melalui proses sehingga kini bisa hidup berbangsa dan bernegara. Dalam mengambil kebijakan, kata Erwien, NU dan Muhammadiyah selalu melihat untuk kepentingan kemaslahatan umat tentunya mempunyai cara yang berbeda-beda. Sehingga sebagai warga negara saat ini bisa mengekpresikan agama masing-masing.

Erwien khawatir dengan keadaan yang berkembang akhir-akhir ini dengan munculnya kelompok intoleran. "Berpikir boleh saja tetapi ketika ada tindakan baru bisa diambil tindakan hukum yang berlaku," katanya.

Achmad Imam Mujahid Rais dari Ma'arif Institute mengatakan Pancasila juga cerminan dari Islam. Ia menilai aspek keadilan dari NKRI masih ada yang belum diterima oleh seluruh warga. Untuk itu perlu terus dilakukan musyawarah. Muhammadiyah, katanya, dalam meredam aksi radikalisme terus melakukan dakwah ke berbagai komunitas yang ada di masyarakat.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah bisa bertindak tegas kepada kelompok-kelompok intoleran. "Kalau aspek hukum salah ya harus dihukum. Jangan kalau masuk ranah politik pemerintah jadi gamang," katanya. (ant)