Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 04:44 WIB. Liga Belanda (22/10) - FC Twente 3 - 0 Roda JC Kerkrade
  • 04:42 WIB. Liga Prancis (22/10) - Monaco 2 - 0 Caen
  • 04:40 WIB. Liga Jerman (22/10) - Hamburg SV 0 - 1 Bayern Muenchen
  • 04:40 WIB. Liga Jerman (22/10) - Eintrach Frankfurt 2 - 2 Dortmund
  • 04:38 WIB. Liga Spanyol (22/10) - Barcelona 2 - 0 Malaga
  • 04:38 WIB. Liga Italia (22/10) - Napoli 0 - 0 Inter Milan
  • 23:21 WIB. Liga Inggris (21/10) - Swansea 1 - 2 Leicester City
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Huddersfield 2 - 1 Manchester United
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Manchester City 3 - 0 Burnley
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Chelsea 4 - 2 Watford
  • 22:51 WIB. Politik - Sandiaga janji akan temui Ahok di Mako Brimob.
  • 22:50 WIB. Jakarta - PDIP: Tak perlu ada paripurna untuk Anies-Sandi.
  • 22:49 WIB. Politik - Prabowo sebut nilai Demokrasi di Indonesia dalam titik rawan.

Ikut AEOI dan Terbitkan Perppu Sudah, Satu PR lagi buat Permerintah, Apa itu?

Foto Berita Ikut AEOI dan Terbitkan Perppu Sudah, Satu PR lagi buat Permerintah, Apa itu?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk ikut serta dalam implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI), oleh karenanya terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Usai pemerintah menerbitkan Perppu itu, PR selanjutnya adalah membuka komunikasi politik dengan DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan melakukan konsultasi dengan lembaga legislatif, karena penerbitan peraturan hukum ini sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional dari implementasi AEOI.

"Saya yakin DPR menginginkan yang terbaik bagi negeri ini, karena ini konsisten dengan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pengampunan Pajak serta konsisten untuk memperbaiki penerimaan pajak dan kepentingan nasional terhadap perjanjian internasional, yang kalau kita tidak ikut, malah merugikan kita," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk ikut serta dalam implementasi AEOI mulai September 2018, dan karenanya harus membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Untuk itu, Perppu yang berlaku sejak 8 Mei 2017 ini menjadi penting karena apabila peraturan hukum tidak terbit, Indonesia bisa dinyatakan sebagai negara gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis, yang akan mengakibatkan kerugian signifikan.

Beberapa kerugian itu adalah menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai negara G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional serta menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal. Saat ini, dipastikan sebanyak 139 negara atau yuridiksi, diantaranya beberapa negara surga pajak atau tax haven telah berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi keuangan guna kepentingan perpajakan sebagai upaya menutup ruang penghindaran pajak. (ant)

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Komisi XI DPR

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51