Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:07 WIB. Rohingya - PM Bangladesh inginkan adanya sebuah "Safe Zone" bagi etnis Rohingya di Myanmar.
  • 13:02 WIB. Iran - Abaikan pidato Trump, Iran malah berencana perkuat kapabilitas nuklirnya.
  • 13:00 WIB. Tunisia - Angkatan Laut Tunisia selamatkan 78 migran di lepas pantai Chebba.
  • 12:59 WIB. Korea Utara - Rusia imbau agar ketegangan antara AS dan Korea Utara dapat segera mereda.
  • 12:58 WIB. Damaskus - Israel diduga terlibat atas aksi serangan roket di bandara Damaskus.
  • 12:56 WIB. Gunung Everest - Otoritas Nepal akan ukur ulang Gunung Everest.
  • 12:55 WIB. Festival Kopi - Istanbul menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival kopi internasional.
  • 12:54 WIB. Suriah - Suriah: AS gunakan teroris Al-Nusra untuk gagalkan pembicaraan damai.
  • 12:53 WIB. Rohingya - Tujuh negara desak DK PBB gelar pertemuan guna bahas krisis kemanusiaan Rohingya.
  • 12:52 WIB. Rohingya - Pengadilan Internasional: Myanmar bersalah karena telah lakukan aksi genosida.
  • 12:51 WIB. Jepang - Jepang siap siaga pasca pernyataan Korea Utara yang siap ledakkan Bom Hidrogen di Samudera Pasifik.
  • 12:50 WIB. Jepang - China: Jepang jangan hanya bicara soal sanksi Korea Utara.
  • 12:50 WIB. Rohingya - Aksi pembakaran rumah di desa milik etnis Rohingya terus berlanjut.
  • 12:49 WIB. Korea Utara - Otoritas Chin akan batasi ekspor minyak ke Korea Utara.
  • 12:46 WIB. OTT - KPK sita ratusan juta rupiah dari OTT Wali Kota Cilegon.

Menkeu: Batas Rekening Dilaporkan US$250 Ribu

Foto Berita Menkeu: Batas Rekening Dilaporkan US$250 Ribu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan batas saldo rekening yang diwajibkan dalam pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) adalah sebanyak 250 ribu dolar AS.

"Dari sisi peraturan internasional, batas saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis 250 ribu," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Sri Mulyani menjelaskan Indonesia yang siap mengikuti pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam 2018, akan menyesuaikan pelaksanaan AEOI dengan ketentuan yang berlaku di internasional, termasuk penetapan batas saldo ini.

"Itu secara internasional, kalau diatas (250 ribu) itu menjadi subyek akses informasi. Karena saya tekankan dalam rangka AEOI, 'compliance' kita sama dengan negara lain," ujarnya.

Sri Mulyani menyatakan bahwa saat ini terdapat 100 yuridiksi, termasuk negara G20, yang telah berkomitmen untuk mengikuti AEOI. Sebanyak 50 yuridiksi siap melakukan AEOI pada September 2017, sisanya melaksanakan komitmen tersebut pada September 2018.

Beberapa negara tersebut, kata dia, diantaranya Hongkong, Singapura, Swiss, Australia, British Virgin Islands dan Bahama yang selama ini dianggap sebagai "surga pajak" (tax haven).

"Hal ini menunjukkan kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan secara internasional telah berakhir. Sehingga setiap nasabah harus memahami data-data keuangan yang terdapat di lembaga keuangan bisa diakses otoritas pajak," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Dengan adanya AEOI, setiap yuridiksi yang melaksanakan komitmen ini wajib memiliki peraturan perundang-undangan mengenai akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan dan standar pelaporan serta sistem transmisi pertukaran informasi.

"Kalau negara tidak mampu memenuhi pelaksanaan AEOI, maka negara akan dianggap 'fail to comply' memenuhi peraturan. Konsekuensinya negara tersebut tidak memiliki 'power' untuk mendapatkan informasi dari partnernya, atau tidak memiliki hak untuk resiprokal informasi," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan AEOI.

Proses pembentukan Perppu ini, kata dia, dilakukan setelah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun kementerian lembaga terkait lainnya.

"Perppu ini ditujukan agar Indonesia mampu menjaga kepentingan nasional di tingkat internasional. Karena tidak hanya informasi, tapi dana dan aset bisa bergerak ke seluruh negara, dan menyebabkan terjadinya erosi dari basis pajak Indonesia," jelas Sri Mulyani. (Ant)

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani Indrawati, Pajak

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92