Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:29 WIB. AP I - AP I menyebut terjadi penurunan jumlah extra flight untuk musim lebaran tahun ini.
  • 11:49 WIB. Pelindo I - Pelindo I menyiapkan aspek pelayanan dan kenyamanan penumpang mudik lebaran.
  • 10:39 WIB. Telkomsel - Telkomsel bekerjasama dengan Samsung dan HCI menghadirkan program “Low-Cost Bundling 4G”.
  • 10:37 WIB. Telkom - Telkom membagikan dividen Rp16,23 triliun.
  • 10:36 WIB. Jiwasraya - Jiwasraya menerbitkan MTN Rp500 miliar.
  • 10:35 WIB. Perbankan - Pertumbuhan kredit masih di kisaran 11,05% secara yoy di kuartal I 2019.
  • 10:33 WIB. PSSI - PSSI mendapatkan pinjaman US$10 juta dari Citibank untuk menambah armada kapal.
  • 10:32 WIB. Game Online - Indonesia jadi tuan rumah turnamen PUBG Mobile Asia Tenggara.
  • 10:30 WIB. Pupuk - Pupuk Indonesia menyiapkan 1,32 juta ton stok lebaran.

BPK Temukan Laporan Keuangan APBN Masih Pakai Sistem Kas

BPK Temukan Laporan Keuangan APBN Masih Pakai Sistem Kas - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 mengemukakan temuan mengenai perlunya sistem kontrol subsidi supaya tidak melampaui defisit yang ditentukan Undang-Undang.

"Subsidi atau PSO 'positioning'-nya secara legal dibiarkan lepas, artinya meskipun subsidi dianggarkan sejumlah A dalam APBN, tapi UU APBN membiarkan boleh melampaui anggaran dengan alasan tertentu. Jadi perlu ada sistem yang mengontrol supaya subsidi tidak melampaui defisit yang ditentukan," kata Anggota II BPK Bidang Perekonomian Agus Joko Pramono di Jakarta, Jumat (26/5/2017).

BPK juga menyampaikan temuan mengenai defisit anggaran dalam APBN yang pengukurannya masih menggunakan sistem pelaporan keuangan berbasis kas. "Defisit APBN pengukurannya selama ini berbasis kas sehingga terjadi model pembayaran yang menyebabkan perhitungan defisit APBN yang tidak menunjukkan angka yang sebenarnya," kata Agus.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa selama ini perlakuan Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN adalah dengan membayar apa yang ada di dalam Undang-Undang APB atau APBN-P. Padahal kenyataannya, lanjut dia, bisa saja tagihannya lebih besar. Apabila pemerintah menggunakan sistem pencatatan berbasis akrual, maka penghitungan subsidi yang harus dilaporkan menjadi tidak boleh hanya sekadar yang dibayar tetapi sebesar tagihannya.

Sebagaimana diketahui, sistem pencatatan keuangan berbasis akrual memiliki perbedaan dengan sistem berbasis kas yang selama ini digunakan pemerintah. Basis akrual akan mencatatkan baik kewajiban maupun hak yang harus diterima oleh pemerintah, bahkan yang transaksinya belum diterima, tetapi sudah diperjanjikan. Misalnya ada kontrak yang sebetulnya belum diterima tetapi akan diterima beberapa tahun di muka, maka itu sudah mulai dicatat dan dihitung di dalam postur akuntansinya.

"Implikasinya nanti, tentu dari sisi yang positif, pemerintah harus disiplin. Kalau UU APBN menyebutkan subsidi harus sekian ya harus sama-sama dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan maka berimplikasi pada penganggaran subsidi tersebut lebih besar. Kalau penganggaran subsidi lebih besar, meskipun kalau kita belum bayar, BPK tetap akan menghitung jumlah defisitnya termasuk yang belum kita bayar," kata Sri.

Sri mengatakan penerapan pencatatan keuangan berbasis akrual juga perlu memperhatikan konsep maksimum defisit anggaran tiga persen dari produk domestik bruto.

"Kami bahas dan sampaikan ke Kemenko Perekonomian dan BPK implikasi terhadap 'stand' dari defisit fiskal defisit yang akan cenderung lebih kecil, karena berarti kita harus memberikan 'buffer' yang lebih besar apabila terjadi hal-hal di luar kesepakatan dalam UU APBN. Itu pesan penting dalam penyampaian BPK," kata dia. (ant)

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,873.11 3,833.79
British Pound GBP 1.00 18,390.47 18,203.81
China Yuan CNY 1.00 2,105.00 2,084.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,523.00 14,379.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,001.99 9,895.63
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,850.58 1,832.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,523.91 10,415.79
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,239.62 16,077.16
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,466.11 3,429.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,250.91 13,115.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6057.353 24.657 633
2 Agriculture 1373.110 2.580 21
3 Mining 1637.715 -11.489 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.150 -0.477 71
5 Miscellanous Industry 1249.820 10.190 46
6 Consumer Goods 2391.895 9.088 52
7 Cons., Property & Real Estate 446.447 1.873 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1120.346 19.080 74
9 Finance 1223.772 6.088 90
10 Trade & Service 792.573 -3.999 156
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 86 116 30 34.88
2 PTSN 835 1,040 205 24.55
3 KONI 214 264 50 23.36
4 KOIN 204 242 38 18.63
5 AKPI 450 530 80 17.78
6 HDFA 112 131 19 16.96
7 TRIM 147 170 23 15.65
8 KOBX 161 180 19 11.80
9 POLY 89 98 9 10.11
10 ANDI 1,670 1,820 150 8.98
No Code Prev Close Change %
1 TAXI 90 59 -31 -34.44
2 CNTX 590 458 -132 -22.37
3 GOLD 530 420 -110 -20.75
4 BRAM 8,225 6,600 -1,625 -19.76
5 DUTI 4,600 3,750 -850 -18.48
6 CANI 193 160 -33 -17.10
7 SKBM 450 376 -74 -16.44
8 MKNT 116 97 -19 -16.38
9 FIRE 10,375 8,925 -1,450 -13.98
10 MBTO 139 122 -17 -12.23
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,030 1,055 25 2.43
2 BBRI 3,850 3,850 0 0.00
3 TLKM 3,660 3,750 90 2.46
4 SOCI 196 210 14 7.14
5 BMRI 7,575 7,700 125 1.65
6 JPFA 1,400 1,425 25 1.79
7 FREN 266 284 18 6.77
8 TARA 765 785 20 2.61
9 BBCA 28,025 28,050 25 0.09
10 ERAA 1,105 1,145 40 3.62