Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 04:44 WIB. Liga Belanda (22/10) - FC Twente 3 - 0 Roda JC Kerkrade
  • 04:42 WIB. Liga Prancis (22/10) - Monaco 2 - 0 Caen
  • 04:40 WIB. Liga Jerman (22/10) - Hamburg SV 0 - 1 Bayern Muenchen
  • 04:40 WIB. Liga Jerman (22/10) - Eintrach Frankfurt 2 - 2 Dortmund
  • 04:38 WIB. Liga Spanyol (22/10) - Barcelona 2 - 0 Malaga
  • 04:38 WIB. Liga Italia (22/10) - Napoli 0 - 0 Inter Milan
  • 23:21 WIB. Liga Inggris (21/10) - Swansea 1 - 2 Leicester City
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Huddersfield 2 - 1 Manchester United
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Manchester City 3 - 0 Burnley
  • 23:20 WIB. Liga Inggris (21/10) - Chelsea 4 - 2 Watford
  • 22:51 WIB. Politik - Sandiaga janji akan temui Ahok di Mako Brimob.
  • 22:50 WIB. Jakarta - PDIP: Tak perlu ada paripurna untuk Anies-Sandi.
  • 22:49 WIB. Politik - Prabowo sebut nilai Demokrasi di Indonesia dalam titik rawan.

BPK Sebut Tiga Masalah Keuangan di Sulsel

Foto Berita BPK Sebut Tiga Masalah Keuangan di Sulsel
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis mengungkapkan, tiga permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

"Permasalahan yang ditemukan antara lain pemanfaatan aset milik pemprov tidak sesuai dan tidak dikenakan sewa," kata Harry saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (29/5/2017).

Kedua, kata dia, program pendidikan dan kesehatan gratis Pemprov Sulsel belum memadai. Ke-tiga, lanjutnya, ditemukan adanya pemanfaatan aset milik pemprov yang belum sesuai dengan ketentuan kerja sama.

Dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel, meski memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-tujuh kalinya, BPK RI, kata dia, telah memberikan 1268 rekomendasi senilai Rp130,86 miliar untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI, lanjutnya, terdapat 794 rekomendasi atau senilai Rp56,06 miliar telah ditindaklanjuti, 397 rekomendasi senilai Rp69,71 miliar belum sesuai ditindaklanjuti, 72 rekomendasi senilai Rp3,67 miliar belum ditindaklanjuti, dan lima rekomendasi senilai Rp1,41 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.

"Masih terdapat waktu 60 hari bagi Pemprov Sulsel untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK, dan sesuai dengan kesepakatan kami dengan Presiden Jokowi, dalam jangka waktu tersebut tidak ada aparat penegak hukum yang boleh masuk terkait hasil temuan dan rekomendasi tersebut," jelasnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengakui tidak mudah memperoleh opini WTP untuk ke-tujuh kalinya. Berbeda dengan WTP yang ke-tiga, lanjutnya, untuk memperoleh WTP ke-tujuh, BPK RI melakukan pemeriksaan kembali hingga lima belas tahun ke belakang.

"GOR Mattoangin, dan Gedung Juang 45 itu misalnya kembali dipertanyakan alas haknya, padahal itu ada jauh sebelum periode pemerintahan kami," kata Syahrul.

Sementara terkait pendidikan dan kesehatan gratis, menurut Syahrul lebih ke masalah administratif. "Jadi dananya sudah dikucurkan ke kabupaten/kota tapi laporannya belum masuk ke kami," ucapnya. (ant)

Tag: Harry Azhar Azis, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51