Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:41 WIB. TAM - Toyota Astra Motor mencatat penjualan dari pabrik ke diler pada Oktober 2017 turun 28,91% menjadi 28.797 unit.
  • 15:40 WIB. BI - BI menyiapkan uang kartal sebanyak Rp886 miliar di wilayah Sumatra Barat selama natal dan tahun baru 2018.
  • 15:39 WIB. DKI Jakarta - Wagub Sandi mengimbau perusahaan-perusahaan menengah untuk terus berinvestasi pada 2018.
  • 15:37 WIB. ADM - Astra Daihatsu Motor merekondisi 110 unit mobil pelanggan setia dari seluruh Indonesia.
  • 15:36 WIB. Kementan - Kementan mengembangkan sapi Belgian Blue dalam rangka introduksi jenis sapi baru di Indonesia.
  • 14:56 WIB. Difteri - IDI menyatakan kasus difteri kian meluas sampai di 28 provinsi di Indonesia yang terjadi di 142 kabupaten dan kota.
  • 11:43 WIB. Ookla - Indonesia berada di urutan ke-7 dalam peningkatan kecepatan unduh mobile broadband dan ke-5 fixed broadband.
  • 11:41 WIB. Ookla - Singapura jadi negara dengan kecepatan internet fixed broadband terkencang, 158,85 Mbps.
  • 11:40 WIB. Ookla - Norwegia tercatat sebagai negara dengan kecepatan internet mobile terkencang, 62,66 Mbps.
  • 11:38 WIB. Ookla - Sebanyak 185 negara punya kecepatan fixed broadband di bawah rata-rata global.
  • 11:37 WIB. Ookla - Sebanyak 71 negara punya kecepatan fixed broadband di atas rata-rata global.
  • 11:35 WIB. Ookla - Sebanyak 119 negara mengalami peningkatan kecepatan mobile broadband di atas rata-rata global.
  • 11:34 WIB. Ookla - Kecepatan fixed broadband lebih ngebut 97,8% dibanding mobile broadband.
  • 11:32 WIB. Ookla - Dibandingkan tahun lalu, kecepatan unduh fixed broadband naik 31,6% dan unggah naik 25,9%.

Kasus Suap WTP, 2 Auditor BPK Segera Jalani Sidang Kode Etik 

Foto Berita Kasus Suap WTP, 2 Auditor BPK Segera Jalani Sidang Kode Etik 
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mengungkapkan pihaknya menyiapkan sidang kode etik bagi dua auditor BPK yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sidang kode etik bakal memutuskan sanksi bagi dua auditor BPK yang telah berstatus tersangka oleh KPK yakni Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. 
 
"Sidang kode etik segera dilakukan. Tapi, saya belum bisa memastikan waktunya karena sekarang ini kami sedang keliling daerah di 34 provinsi untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016," kata Haris, saat ditemui di Gedung DPRD Sulsel, Senin, (29/5/2017). 
 
Menurut Harry, dua auditor BPK yang terlibat suap opini WTP terancam dijatuhi sanksi pemecatan dengan tidak hormat. Bila itu terjadi, yang bersangkutan tidak akan menerima uang pensiun. Namun, untuk sekarang terlalu dini untuk berspekulasi mengingat status kedua auditor tersebut masih tersangka. Selama belum ada keputusan hukum tetap, pihaknya tentu tidak bisa langsung main pecat mengingat ada prosedur yang harus dipenuhi.
 
Harry sendiri menganjurkan Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli untuk segera mengajukan pengunduran diri. Dengan begitul, keduanya bisa lebih fokus menjalani proses hukum yang berproses di KPK. Lagi pula, kata dia, akan lebih terhormat untuk mengundurkan diri ketimbang belakangan terbukti bersalah dan dipecat dengan tidak hormat. "Daripada dipecat dengan tidak hormat, ada baiknya untuk mengundurkan diri saja," tegas mantan Ketua BPK tersebut.
 
Lebih jauh, Harry menegaskan ulah dua auditor BPK yang tersandung kasus suap pemberian opini WTP merupakan perilaku oknum. Menurut dia, secara kelembagaan tidak mungkin untuk bisa mengatur pemberian opini WTP ke sebuah instansi lantaran penilaian tersebut tidak hanya ditentukan oleh satu orang. Karena itu pula, Harry meyakinkan kinerja BPK tetap mengendepankan integritas dan tidak benar isu terkait adanya jual beli opini WTP.  
 
"Kami tidak bisa mengontrol individu. Intinya, kasus yang ditangani KPK itu dilakukan oleh oknum dan kejadian itu memang di luar kemampuan kami (untuk mengontrol). Kami juga belum mengetahui secara pasti, apakah oknum BPK yang berinisiatif atau malah kementerian. Ya biarlah berproses hukum," tutur Haris.
 
Dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK atas kasus suap opini WTP, tercatat ada empat pejabat yang ditangkap dan ditetapkan tersangka. Mereka adalah Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito; pejabat Eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo: pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri dan Auditor BPK Ali Sadli.
 
Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. KPK menyimpulkan adanya dugaan tidak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait opini WTP tersebut. 

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harry Azhar Azis

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,640.34 3,603.98
British Pound GBP 1.00 18,203.58 18,018.18
China Yuan CNY 1.00 2,063.42 2,042.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,652.00 13,516.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,449.24 10,342.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,747.39 1,729.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.09 10,017.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,053.39 15,892.11
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,341.16 3,305.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,120.03 11,997.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17