Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Dikhawatirkan tudingan pemasang poster 'raja Jokowi' menjadi fitnah.
  • 17:47 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Menyarankan petinggi PDIP meminta maaf atas tuduhan pemasang poster 'raja Jokowi'.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Jika penangganan Bawaslu tak sesuai kode etik, silahkan dilaporkan ke DKPP.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Kami akan sangat hati-hati terhadap laporan tipa timses capres-cawapres.
  • 17:44 WIB. Bawaslu - Tren saat ini masing-masing timses capres-cawapres saling melaporkan pelanggaran.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Agama tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - Penolakan Perda Agama karena ingin menempatkan agama di tempat tertinggi.
  • 16:32 WIB. Grace Natalie - PSI tidak anti-agama mana pun.
  • 16:31 WIB. Grace Natalie - Kita siap mengikuti proses hukum yang dilaporkan Eggi Sudjana.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PKI dilarang di Indonesia dan sudah dibubar sejak 1965.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - Isu mengenai PDIP disebut PKI selalu muncul di tahun politik.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP berideologi Pancasila dan melawan komunisme.
  • 16:29 WIB. Djarot Saiful Hidayat - PDIP tidak identik dengan PKI.
  • 16:26 WIB. Tjahjo Kumolo - Kepala daerah tidak boleh membawa ajudan dan staf PNS saat acara dukungan paslon capres-cawapres.
  • 16:25 WIB. Tjahjo Kumolo - Kepala daerah harus cuti jika melakukan deklarasi paslon capres-cawapres.

Kasus Suap WTP, 2 Auditor BPK Segera Jalani Sidang Kode Etik 

Foto Berita Kasus Suap WTP, 2 Auditor BPK Segera Jalani Sidang Kode Etik 
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mengungkapkan pihaknya menyiapkan sidang kode etik bagi dua auditor BPK yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sidang kode etik bakal memutuskan sanksi bagi dua auditor BPK yang telah berstatus tersangka oleh KPK yakni Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. 
 
"Sidang kode etik segera dilakukan. Tapi, saya belum bisa memastikan waktunya karena sekarang ini kami sedang keliling daerah di 34 provinsi untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016," kata Haris, saat ditemui di Gedung DPRD Sulsel, Senin, (29/5/2017). 
 
Menurut Harry, dua auditor BPK yang terlibat suap opini WTP terancam dijatuhi sanksi pemecatan dengan tidak hormat. Bila itu terjadi, yang bersangkutan tidak akan menerima uang pensiun. Namun, untuk sekarang terlalu dini untuk berspekulasi mengingat status kedua auditor tersebut masih tersangka. Selama belum ada keputusan hukum tetap, pihaknya tentu tidak bisa langsung main pecat mengingat ada prosedur yang harus dipenuhi.
 
Harry sendiri menganjurkan Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli untuk segera mengajukan pengunduran diri. Dengan begitul, keduanya bisa lebih fokus menjalani proses hukum yang berproses di KPK. Lagi pula, kata dia, akan lebih terhormat untuk mengundurkan diri ketimbang belakangan terbukti bersalah dan dipecat dengan tidak hormat. "Daripada dipecat dengan tidak hormat, ada baiknya untuk mengundurkan diri saja," tegas mantan Ketua BPK tersebut.
 
Lebih jauh, Harry menegaskan ulah dua auditor BPK yang tersandung kasus suap pemberian opini WTP merupakan perilaku oknum. Menurut dia, secara kelembagaan tidak mungkin untuk bisa mengatur pemberian opini WTP ke sebuah instansi lantaran penilaian tersebut tidak hanya ditentukan oleh satu orang. Karena itu pula, Harry meyakinkan kinerja BPK tetap mengendepankan integritas dan tidak benar isu terkait adanya jual beli opini WTP.  
 
"Kami tidak bisa mengontrol individu. Intinya, kasus yang ditangani KPK itu dilakukan oleh oknum dan kejadian itu memang di luar kemampuan kami (untuk mengontrol). Kami juga belum mengetahui secara pasti, apakah oknum BPK yang berinisiatif atau malah kementerian. Ya biarlah berproses hukum," tutur Haris.
 
Dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK atas kasus suap opini WTP, tercatat ada empat pejabat yang ditangkap dan ditetapkan tersangka. Mereka adalah Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito; pejabat Eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo: pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri dan Auditor BPK Ali Sadli.
 
Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. KPK menyimpulkan adanya dugaan tidak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait opini WTP tersebut. 

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harry Azhar Azis

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35