Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:11 WIB. Liga Jerman (20/9) - Wolsburg 1 - 1 Werder Bremen
  • 05:11 WIB. Liga Jerman (20/9) - Schalke 0 -3 Bayern Muenchen
  • 05:10 WIB. Liga Spanyol (20/9) - Barcelona 6 - 1 Eibar
  • 05:09 WIB. Liga Spanyol (20/9) - Valencia 5 - 0 Malaga
  • 05:08 WIB. EFL Cup (20/9) - Tottenham Hotspurs 1 - 0 Burnley
  • 05:07 WIB. EFL Cup (20/9) - Leicester City 2 - 0 Liverpool
  • 05:06 WIB. Liga Italia (20/9) - Bologna 1 - 1 Inter Milan
  • 22:34 WIB. e-KTP - KPK menyatakan pemeriksaan Setya Novanto tergantung kondisi kesehatan.
  • 21:56 WIB. HPM - Honda optimis pameran GIIAS 2017 dapat mendongkrak penjualan di Jawa Timur.
  • 21:54 WIB. Gadget - Huawei merilis video sindiran terhadap kegagalan Face ID pada iPhone X.
  • 21:52 WIB. FSTJ - Food Station Tjipinang Jaya akan menggelar OP 75.000 ton beras di DKI Jakarta.
  • 21:52 WIB. VOD - Pelanggan Hooq diklaim tembus 10 juta.
  • 21:50 WIB. Gadget - Motorola mengeluarkan 3 ponsel baru berkualitas dengan harga bersahabat, yakni Moto G5S Plus, Moto E4 Plus, dan Moto C Plus.
  • 21:49 WIB. Malware - CCleaner dimanfaatkan hacker untuk menyusupkan malware ke dalam software-nya.
  • 21:44 WIB. Malware - Sekitar 21 juta perangkat Android diduga telah terinfeksi malware gara-gara pengguna menginstal aplikasi wallpaper.

Habis Ketemu Menkeu, Petani Tebu Langsung Siap Bayar Pajak

Foto Berita Habis Ketemu Menkeu, Petani Tebu Langsung Siap Bayar Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Umum Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPP APTRI) HM Arum Sabil menyatakan optimistis para petani tebu dapat menjadi teladan dalam ketaatan membayar pajak.

"Petani tebu siap menjadi teladan dalam ketaatan membayar pajak," kata Arum dalam siaran persnya usai pertemuan dengan perwakilan petani tebu seluruh Indonesia dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Materi utama pertemuan perwakilan petani tebu yang tergabung dalam APTRI dengan Menteri Keuangan yang didampingi jajaran pejabat Kementerian Keuangan dan Beacukai itu adalah tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Gula Petani.

Menurut Ketua Umum Dewan Pembina DPP APTRI, para petani bahkan siap ikut berperan menjadi bagian dan berjuang bersama negara dalam melakukan pembangunan ekonomi di sektor pertanian.Ia juga menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa Menteri Perdagangan telah menetapkan aturan harga jual gula petani tebu tidak boleh lebih dari Rp11.000 per kilogram.

Dalam kaitan ini, kalau harga gula petani dibuat maksimal sesuai Surat Menteri Perdagangan Rp11.000/kg dan masih harus membayar PPN 10 persen, berarti nilai harga gula petani yang diterima adalah Rp11.000/kg - PPN 10 persen = Rp 9.900/kg.

Di sisi lain, produktivitas tanaman tebu petani rata-rata 75 ton per hektar dan rendemen petani biasanya rata-rata hanya sekitar 7 persen hingga 7,5 persen, sehingga biaya produksi gula mencapai di atas Rp 10.000/kg.

Arum juga menegaskan andaikata produktivitas tanaman tebu bisa mencapai rata-rata 100 ton per hektare dengan rendemen 10 persen, maka biaya produksi gula bisa berada di bawah Rp7.000/kg.

"Kalau ini bisa terwujud, para petani tebu pasti dengan semangat dan keikhlasan hati akan menjadi pelopor dalam ketaatan membayar pajak," tegasnya.

Mereka, lanjutnya juga tidak akan takut bersaing dengan gula impor, karena dengan produktivitas tanaman tebu 100 ton per hektare dan rendemen rata-rata 10 persen, para petani bukan hanya meraih swasembada gula, tetapi juga memiliki daya saing.

Ketua Umum Dewan Pembina DPP APTRI juga menguraikan secara rinci bahwa petani tebu sebenarnya bisa dan mudah menanam tebu dengan hasil 100 ton per hektare dan kualitas tebu setara dengan rendemen 10 persen.

Namun untuk bisa mencapai hasil seperti itu banyak kendala di luar jangkauan kemampuan petani, antara lain masalah modal usaha, keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi, dan aturan batasan penggunaan pupuk bersubsidi yang tidak boleh lebih dari dua hektare.

Kendala lain adalah tidak tersedianya kecukupan bibit tebu dengan varietas unggul, minimnya alat mekanisasi, debit air dan infrastruktur irigasi yang sudah rapuh, kondisi pabrik gula yang sudah harus direvitalisasi serta kacaunya aturan izin gula impor yang penuh konflik kepentingan.

Arum lebih lanjut mengharapkan Menteri Kuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri BUMN secara bersama-sama memberikan dorongan kepada Menteri Perdagangan agar mengubah aturan batasan harga eceran tertinggi di tingkat konsumen.

Dalam kesimpulan uraiannya, Ketua Umum Dewan Pembina DPP APTRI meminta kearifan dan kebijakan Menteri Keuangan agar PPN Gula Tani dikenakan Rp0 (nol rupiah).

Menanggapi masukan tersebut Menteri Keuangan menegaskan bahwa apabila petani merugi, maka gula petani tidak dikenakan PPN. Terkait dengan pengenaan tarif Rp 0 dan segala persoalaan yang disampaikan dalam forum silaturahim tersebut, Menteri Keuangan meminta agar masukan dan usulan itu dituangkan dalam surat resmi.

Sementara itu terkait masalah pengenaan PPN Gula Petani, Menteri Keuangan menegaskan agar para petani tebu tidak usah risau serta meminta mereka tetap melakukan aktivitas menanam tebu dan menjual gula sebagaimana biasanya.

Ia juga menegaskan petani tebu yang pendapatannya di bawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta) per tahun tidak dikenakan pajak. (CP/Ant)

Tag: Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani Indrawati, Arum Sabil

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,552.97 3,517.59
British Pound GBP 1.00 18,004.72 17,821.07
China Yuan CNY 1.00 2,033.27 2,013.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,324.00 13,192.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,611.23 10,503.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,707.92 1,690.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,890.88 9,788.53
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,942.17 15,778.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,181.47 3,146.95
Yen Jepang JPY 100.00 11,941.21 11,821.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5901.326 16.715 559
2 Agriculture 1783.327 -0.607 18
3 Mining 1475.072 19.006 44
4 Basic Industry and Chemicals 607.623 -2.002 67
5 Miscellanous Industry 1335.079 9.143 41
6 Consumer Goods 2548.786 -5.073 45
7 Cons., Property & Real Estate 507.574 5.183 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1227.754 -0.972 60
9 Finance 990.156 3.005 89
10 Trade & Service 920.632 9.128 130
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 67 79 12 17.91
2 MEDC 740 845 105 14.19
3 SONA 1,850 2,100 250 13.51
4 BSWD 1,540 1,745 205 13.31
5 INCF 190 214 24 12.63
6 BUMI 202 224 22 10.89
7 MCOR 204 226 22 10.78
8 APII 234 258 24 10.26
9 BMTR 496 545 49 9.88
10 LPLI 175 192 17 9.71
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 420 318 -102 -24.29
2 AHAP 195 160 -35 -17.95
3 VINS 167 146 -21 -12.57
4 BBMD 1,400 1,225 -175 -12.50
5 RMBA 428 380 -48 -11.21
6 MICE 400 368 -32 -8.00
7 ALKA 450 418 -32 -7.11
8 ASMI 980 915 -65 -6.63
9 PKPK 86 81 -5 -5.81
10 IGAR 418 394 -24 -5.74
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 356 14 4.09
2 WAPO 126 123 -3 -2.38
3 PGAS 1,715 1,620 -95 -5.54
4 SSMS 1,450 1,490 40 2.76
5 LEAD 102 112 10 9.80
6 ASRI 364 402 38 10.44
7 PBRX 462 464 2 0.43
8 TRAM 160 168 8 5.00
9 VRNA 102 100 -2 -1.96
10 WSKT 1,815 1,905 90 4.96