Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Januari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:40 WIB. Politik - Ketua MPR minta hargai putusan Presiden Jokowi rombak kabinet.
  • 12:39 WIB. Politik - Pilkada 2018 akan banyak artis yang menjadi Juru Kampanye.
  • 12:39 WIB. Politik - Hanura segera daftarkan pengurus baru ke Kemenkumham.
  • 11:27 WIB. Olimpiade - Korea Utara akan gelar parade militer besar-besaran satu hari sebelum Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.
  • 11:25 WIB. Jerman - Topan Frederike tewaskan tiga orang di Belanda dan dua lainnya di Jerman.
  • 11:23 WIB. Selandia - PM Selandia Baru, Jacinda Ardern, umumkan kehamilan anak pertamanya.
  • 11:22 WIB. Paus - Paus Francis nikahkan sepasang kekasih di dalam kabin pesawat dalam perjalanannya ke Chili.
  • 11:19 WIB. Ukraina - Undang-undang baru Ukraina sebut Rusia sebagai negara penjajah.
  • 11:16 WIB. Arab Saudi - Otoritas Iran tuding Arab Saudi khianati dunia Islam.
  • 11:14 WIB. Palestina - Otoritas Belgia kirim bantuan kemanusiaan ke Palestina.
  • 11:14 WIB. Donald Trump - Pendiri WikiLeaks kritik penghargaan fake news yang diprakarsai oleh Donald Trump.
  • 11:12 WIB. Rusia - Pejabat militer Rusia dan Turki bertemu di Moskow.
  • 11:11 WIB. Energi - Otoritas Indonesia sesalkan Parlemen Eropa sahkan RUU energi terbarukan.
  • 11:10 WIB. Nigeria - Bill Gates lunasi utang Nigeria Rp1 triliun ke Jepang.
  • 07:25 WIB. Transportasi - Luhut ancam yang beking di proyek LRT.

Wiranto: Istilah Kriminalisasi Ulama Tidak Tepat

Foto Berita Wiranto: Istilah Kriminalisasi Ulama Tidak Tepat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah kabar yang dituduhkan Presidium Alumni 212, tentang kriminalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap ulama.

"Istilah kriminalisasi ulama tidak tepat. Ulama yang mana?," kata Wiranto di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan pemerintah tidak memiliki masalah dengan ulama, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk menerapkan perlakuan berbeda kepada ulama. "Begini, yang kami permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah-langkah kriminalnya itu. Jadi ini oknum. Jangan juga jadi digeneralisir bahwa pemerintah melawan umat Islam. Bukan," jelas dia.

"Jadi, apakah itu ulama, pedagang, politisi, atau birokrat. Kalau tindakannya menyangkut masalah kriminal, ya diproses," tambah Wiranto.

Maraknya berita-berita yang dinilai mengadu domba pemerintah dengan pihak lain ini, membuat Menko Polhukam meminta publik lebih menyaring kabar-kabar yang beredar, terutama di media sosial (medsos).

"Ini yang di medsos harus hati-hati, dan juga media hati-hati memberitakan masalah ini," tutur dia.

Sebelumnya, Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendatangi Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi. Ia mengaku kedatangannya ke sana ditujukan untuk menyampaikan permintaan dari Presidium Alumni 212 kepada pemerintah, agar menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan menyelesaikan persoalan hukum yang menjerat ulama dengan jalan nonjudicial. (Ant)

Tag: Wiranto, Muhammad Rizieq Shihab (Habib Rizieq), Aksi Bela Islam, Front Pembela Islam (FPI)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Umarul Faruq

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,572.42 3,536.60
British Pound GBP 1.00 18,620.54 18,430.33
China Yuan CNY 1.00 2,087.92 2,067.04
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,398.00 13,264.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,739.84 10,629.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.36 1,696.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,149.23 10,044.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,405.85 16,240.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.10 3,366.50
Yen Jepang JPY 100.00 12,065.92 11,944.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6472.666 28.148 571
2 Agriculture 1626.969 -2.919 19
3 Mining 1830.790 7.838 43
4 Basic Industry and Chemicals 706.825 -4.049 69
5 Miscellanous Industry 1379.559 14.800 43
6 Consumer Goods 2892.727 40.614 47
7 Cons., Property & Real Estate 518.951 2.048 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1180.940 -8.985 62
9 Finance 1151.809 4.998 90
10 Trade & Service 934.536 1.286 133
No Code Prev Close Change %
1 LCKM 390 486 96 24.62
2 AISA 494 615 121 24.49
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 RALS 1,235 1,500 265 21.46
5 ALKA 488 590 102 20.90
6 MBTO 147 174 27 18.37
7 PCAR 1,260 1,480 220 17.46
8 LTLS 660 750 90 13.64
9 DSNG 372 420 48 12.90
10 ESSA 226 250 24 10.62
No Code Prev Close Change %
1 WICO 550 496 -54 -9.82
2 APII 220 199 -21 -9.55
3 AKSI 378 342 -36 -9.52
4 MIDI 1,050 960 -90 -8.57
5 DWGL 590 540 -50 -8.47
6 INCF 220 202 -18 -8.18
7 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
8 PSSI 192 179 -13 -6.77
9 AMIN 416 388 -28 -6.73
10 LMAS 62 58 -4 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 101 95 -6 -5.94
2 PGAS 2,360 2,200 -160 -6.78
3 ENRG 133 165 32 24.06
4 AISA 494 615 121 24.49
5 ANTM 730 740 10 1.37
6 BBRI 3,630 3,620 -10 -0.28
7 MEDC 1,270 1,300 30 2.36
8 TLKM 4,200 4,170 -30 -0.71
9 KREN 560 555 -5 -0.89
10 PBRX 505 500 -5 -0.99