Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:58 WIB. Somalia¬†- Somalia deklarasikan perang dengan Al-Shabaab.
  • 08:57 WIB. Filipina - Kapal perang Rusia tiba di Filipina.
  • 08:54 WIB. Malaysia - Dua WNI tewas setelah longsor terjang wilayah di Tanjung Bungah, Penang, Malaysia.
  • 08:53 WIB. Korea Selatan - Dua pesawat supersonik B-1B AS terbang rendah di langit Korea Selatan.
  • 08:51 WIB. Trump - Donald Trump hendak beberkan dokumen rahasia pembunuhan Joh F. Kennedy.
  • 08:50 WIB. Catalonia - Ambil alih Bacelona, Spanyol dicap lakukan 'kudeta' terhadap Catalonia.
  • 08:49 WIB. Korea Utara - Kapal induk AS mampir ke Korea Selatan pasca 'unjuk gigi' kekuatan pada Korea Utara.
  • 08:48 WIB. Nuklir - Vladimir Putin yakin tekonologi masa depan akan lebih ngeri dari bom nuklir.
  • 08:47 WIB. Duterte - Rodrigo Duterte: kalau polisi tidak berani, saya yang akan tembak penjahat.
  • 08:46 WIB. Catalonia - Otoritas Madrid siap ambil Barcelona, pemimpin Catalonia siap melawan.
  • 04:44 WIB. Liga Belanda (22/10) - FC Twente 3 - 0 Roda JC Kerkrade
  • 04:42 WIB. Liga Prancis (22/10) - Monaco 2 - 0 Caen
  • 04:40 WIB. Liga Jerman (22/10) - Hamburg SV 0 - 1 Bayern Muenchen
  • 04:40 WIB. Liga Jerman (22/10) - Eintrach Frankfurt 2 - 2 Dortmund
  • 04:38 WIB. Liga Spanyol (22/10) - Barcelona 2 - 0 Malaga

Gapki Cabut Judicial Review 4 Pasal dalam UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan

Foto Berita Gapki Cabut Judicial Review 4 Pasal dalam UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akhirnya secara resmi mencabut permohonan gugatan peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.

Penasehat Hukum Gapki Refly Harun mengatakan pencabutan permohonan JR ini karena pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut terkait klausa yang ada dalam pasal-pasal yang diajukan dalam JR tersebut, yaitu pasal 69, 88, 99 dalam UU 32/ 2009 dan pasal 49 dalam UU 41/ 1999.

"Gapki akan mengajak semua pihak untuk duduk bersama, melakukan konsultasi dan dialog intensif, termasuk di dalamnya ada tenaga ahli, pemerintah, dan para pelaku bisnis," ungkap Refly usai sidang di MK, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Refly mengatakan dirinya selaku kuasa hukum pemohon telah berdiskusi panjang hingga akhirnya mencabut gugatan JR ke MK tersebut.

"Namun, kami juga berpendapat bahwa pasal-pasal yang diajukan dalam uji materi itu perlu diharmonisasikan karena sangat luas penafsirannya," kata Refly.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan Gapki berkomitmen untuk selalu melakukan tata kelola perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terkait kebakaran lahan, Gapki selalu meminta kepada anggota untuk melakukan pencegahan dan antisipasi kebakaran terutama ketika memasuki musim kemarau.

"Seluruh perusahaan kelapa sawit anggota Gapki telah menerapkan zero burning policy (pembukaan lahan tanpa bakar). Melalui penerapan zero burning policy, perusahaan berkomitmen untuk tidak sama sekali membenarkan adanya aktivitas pembakaran lahan di perkebunan," ujarnya.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh anggota Gapki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Mulai dari membentuk masyarakat peduli api hingga melakukan patroli siaga tim tanggap darurat peduli api yang melibatkan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat sipil. Hingga akhir tahun 2016 lalu, para anggota Gapki telah membentuk sedikitnya 350 Desa Peduli Api.

"Alhasil, hingga saat ini perusahaan telah berhasil menekan angka kebakaran secara drastis," kata Joko Supriyono.

Joko Supriyono mengatakan terkait JR yang kini telah dicabut tersebut, awalnya JR diajukan untuk mencari keadilan terkait siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam terjadinya kebakaran lahan dan hutan, bukan bermaksud untuk mencabut keempat pasal dalam dua UU tersebut.

Karena selama ini, misalnya dengan prinsip strict liability seperti diatur dalam pasal 88 UU 32/2009, dalam setiap terjadinya kebakaran, korporasi menjadi pihak yang dianggap paling bertanggung jawab. Sebab, tergugat bisa dinyatakan bersalah oleh penggugat tanpa mengetahui apakah tergugat benar-benar melakukan kesalahan.

Hanya dengan membuktikan bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh tergugat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, tanpa mengetahui siapa yang melakukan pencemaran maupun kerusakan lingkungan tersebut.

Kata Joko Supriyono, setelah Gapki mempelajari lebih mendalam bersama para ahli terutama untuk pasal 88 UU 32/2009, pihaknya akan mengusulkan baik kepada pemerintah maupun DPR untuk memperbaiki pasal tersebut sehingga lebih berkeadilan.

"Jadi yang paling tepat adalah kita membuktikan dan memberikan hukuman bagi para pelaku penyebab karhutla. Termasuk dalam hal ini, jika korporasi terbukti bersalah maka secara gentle mereka harus siap untuk memberikan pertanggung jawaban di hadapan hukum," pungkas Joko.

Tag: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, Refly Harun

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51