Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:58 WIB. Somalia¬†- Somalia deklarasikan perang dengan Al-Shabaab.
  • 08:57 WIB. Filipina - Kapal perang Rusia tiba di Filipina.
  • 08:54 WIB. Malaysia - Dua WNI tewas setelah longsor terjang wilayah di Tanjung Bungah, Penang, Malaysia.
  • 08:53 WIB. Korea Selatan - Dua pesawat supersonik B-1B AS terbang rendah di langit Korea Selatan.
  • 08:51 WIB. Trump - Donald Trump hendak beberkan dokumen rahasia pembunuhan Joh F. Kennedy.
  • 08:50 WIB. Catalonia - Ambil alih Bacelona, Spanyol dicap lakukan 'kudeta' terhadap Catalonia.
  • 08:49 WIB. Korea Utara - Kapal induk AS mampir ke Korea Selatan pasca 'unjuk gigi' kekuatan pada Korea Utara.
  • 08:48 WIB. Nuklir - Vladimir Putin yakin tekonologi masa depan akan lebih ngeri dari bom nuklir.
  • 08:47 WIB. Duterte - Rodrigo Duterte: kalau polisi tidak berani, saya yang akan tembak penjahat.
  • 08:46 WIB. Catalonia - Otoritas Madrid siap ambil Barcelona, pemimpin Catalonia siap melawan.
  • 04:44 WIB. Liga Belanda (22/10) - FC Twente 3 - 0 Roda JC Kerkrade
  • 04:42 WIB. Liga Prancis (22/10) - Monaco 2 - 0 Caen
  • 04:40 WIB. Liga Jerman (22/10) - Hamburg SV 0 - 1 Bayern Muenchen
  • 04:40 WIB. Liga Jerman (22/10) - Eintrach Frankfurt 2 - 2 Dortmund
  • 04:38 WIB. Liga Spanyol (22/10) - Barcelona 2 - 0 Malaga

Tunggakan Pajak Google, Menko Darmin Akui Belum Ada Aturan Hukumnya

Foto Berita Tunggakan Pajak Google, Menko Darmin Akui Belum Ada Aturan Hukumnya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui proses penyelesaian kewajiban perpajakan dari perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat, Google, memerlukan dialog karena ketiadaan peraturan hukum yang jelas.

"Itu belum ada standarnya, sehingga memerlukan dialog, perundingan maupun bargaining," kata Darmin, di Jakarta, Selasa malam (13/6/2017).

Darmin menjelaskan proses pungutan pajak terhadap perusahaan yang berbisnis secara dalam jaringan di Indonesia dapat lebih mudah apabila saat ini sudah terdapat peraturan hukum yang mengikat untuk mengatur hal tersebut. Namun, peraturan hukum yang dimaksud saat ini belum memadai untuk memungut pajak penghasilan dari perusahaan berbasis elektronik. Padahal bisnis seperti ini sedang berkembang pesat karena mengikuti perkembangan zaman.

"Kalau ada standarnya pasti mudah. Kalau belum ada, masing-masing pasti membuat hitungan sendiri. Kita menghitung ada benefit segitu banyak di Indonesia, tapi dia bilang biaya-biaya hanya segini, sehingga benefit tidak sebesar itu," kata Darmin lagi.

Karena itu, menurut dia, upaya memungut pajak dari perusahaan dengan reputasi dunia seperti Google tidak akan mudah dan membutuhkan proses dialog, agar bisa menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan korporasi. Risikonya, hasil dari negosiasi terkait kewajiban perpajakan tersebut tidak bisa menghasilkan kesepakatan yang baku, karena apa yang dicapai pada tahun ini, belum tentu sama dengan tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan telah ada kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat, Google, terkait komitmen pajak yang harus dibayarkan. (ant)

Tag: Darmin Nasution, Google Indonesia

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51