Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:41 WIB. China - Bank sentral China memperingatkan tentang keruntuhan harga aset secara tiba-tiba.
  • 22:39 WIB. Minyak - Bos OPEC mengatakan permintaan minyak global akan melewati 100 juta barel per hari pada 2020.
  • 22:39 WIB. Aramco - Saudi membutuhkan dana dari Aramco karena resesi memperlambat upaya penghematan.
  • 22:36 WIB. ISIS - Calon pemimpin ISIS di ASEAN diwartakan tewas di Marawi.
  • 22:35 WIB. Rohingya - PBB gagal bujuk Myanmar untuk menerima kembali warga Rohingya.
  • 22:33 WIB. Swedia - Rusia dituding berniat campuri Pemilu Swedia.
  • 22:32 WIB. Israel - Uni Eropa desak Israel agar segera hentikan pembangunan rumah di tanah Palestina.
  • 22:31 WIB. Afghanistan - Turki kecam serangan Taliban di markas militer Afghanistan.
  • 22:30 WIB. Amerika SerikatĀ - Hamas murka setelah diminta untuk menyerahkan senjata oleh AS.
  • 22:29 WIB. Kurdi - Kurdi Irak tegaskan tidak ingin berperang dengan Baghdad.
  • 20:56 WIB. Liga 1 (19/10) - Persib 0 - 0 Madura United

Menteri Susi Akui Kartel Pangan Indonesia Luar Biasa

Foto Berita Menteri Susi Akui Kartel Pangan Indonesia Luar Biasa
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kartel pangan di Indonesia luar biasa dan diharapkan aktivitas yang dilakukan oleh mereka tidak sampai menyurutkan semangat pemerintah dalam membenahi tata niaga garam.

"Kita tahu kartel pangan di Indonesia luar biasa, tidak mudah untuk menghentikannya," kata Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari (GMB) IV di kantor KKP, Jakarta, Jumat (16/7/2017).

Menurut dia, kebijakan pemerintah ke depan adalah tetap meningkatkan kesejahteraan petambak garam serta BUMN PT Garam diharapkan dapat mampu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena industri yang terkait dengan komoditas pergaraman tetap harus diatur dan bila tidak diatur maka hal itu dinilai "sama juga bohong".

Mengenai kasus penyimpangan importasi dan distribusi dengan tersangka Dirut PT Garam, Susi menyatakan pihaknya sedang menunggu hasil penyidikan polisi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menegaskan, kebijakan impor garam diminta tidak mengorbankan jerih payah petambak di berbagai daerah.

"Impor garam mencerminkan minusnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan petambak garam di Indonesia," katanya.

Dia mengingatkan bahwa pengendalian impor komoditas garam sudah tertuang dalam UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, tindakan tersangka itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan 125 tahun 2015 tentang Ketentuan Importasi Garam.

Dalam regulasi tersebut jelas tertuang bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain.

"Dampaknya sekitar tiga juta petambak garam, baik laki-laki dan perempuan menjadi semakin sulit bersaing di pasar nasional dan semakin terpuruk," kata Susan.

Polri telah memeriksa sebanyak 22 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.

Puluhan saksi tersebut berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan, PT Garam dan dari perusahaan garam yang membeli garam dari PT Garam.

Achmad Boediono yang merupakan Dirut PT Garam (Persero) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton. (Ant)

Tag: Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kartel

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,623.54 3,587.18
British Pound GBP 1.00 17,945.63 17,762.00
China Yuan CNY 1.00 2,056.04 2,035.47
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,589.00 13,453.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,667.37 10,559.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.11 1,723.62
Dolar Singapura SGD 1.00 10,005.15 9,899.19
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,036.38 15,871.85
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,217.09 3,182.64
Yen Jepang JPY 100.00 12,024.60 11,902.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5910.530 -18.671 564
2 Agriculture 1756.647 -1.426 18
3 Mining 1522.696 31.327 45
4 Basic Industry and Chemicals 632.856 1.812 68
5 Miscellanous Industry 1341.715 -18.238 43
6 Consumer Goods 2498.952 -31.764 45
7 Cons., Property & Real Estate 499.591 2.704 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1153.508 -11.587 59
9 Finance 1025.527 2.077 90
10 Trade & Service 922.167 -4.510 131
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 182 244 62 34.07
2 KIOS 2,650 3,310 660 24.91
3 ZINC 370 462 92 24.86
4 TGKA 1,900 2,370 470 24.74
5 MTWI 550 685 135 24.55
6 HOME 220 272 52 23.64
7 BYAN 6,500 7,800 1,300 20.00
8 LCGP 96 112 16 16.67
9 WICO 466 520 54 11.59
10 NASA 348 384 36 10.34
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 478 380 -98 -20.50
2 ASJT 680 565 -115 -16.91
3 AKSI 530 442 -88 -16.60
4 HDFA 204 185 -19 -9.31
5 MLIA 650 590 -60 -9.23
6 APII 274 254 -20 -7.30
7 CNTX 530 500 -30 -5.66
8 MAPI 6,550 6,225 -325 -4.96
9 LION 845 805 -40 -4.73
10 BIPP 86 82 -4 -4.65
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 182 244 62 34.07
2 SRIL 404 390 -14 -3.47
3 TLKM 4,300 4,210 -90 -2.09
4 BUMI 197 204 7 3.55
5 WSKT 1,980 2,100 120 6.06
6 WSBP 378 400 22 5.82
7 HOME 220 272 52 23.64
8 PGAS 1,660 1,660 0 0.00
9 BMTR 580 595 15 2.59
10 PBRX 496 500 4 0.81