Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 Februari 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:52 WIB. AP I - Angkasa Pura I menawarkan sejumlah insentif bagi maskapai yang berminat membuka rute penerbangan baru.
  • 20:40 WIB. SMF - Sarana Multigriya Finansial mencatatkan laba bersih unaudited mencapai Rp400 miliar pada 2017.
  • 20:38 WIB. SMF - Sarana Multigriya Finansial menargetkan pendapatan tahun ini mencapai Rp1,3 triliun.
  • 20:37 WIB. HRTA - Hartadinata Abadi mengatakan akan memperbesar pendapatan dari wholesale.
  • 20:35 WIB. MEDC - Medco Energi Internasional mengusulkan pajak bunga surat utang luar negeri diturunkan menjadi 15%.
  • 20:34 WIB. HRTA - Hartadinata Abadi berhasil meningkatkan kapasitas produksi menjadi 730 kilogram per bulan.
  • 20:32 WIB. Manufaktur - Pemerintah menargetkan produksi aluminium nasional menembus angka 2 juta ton setiap tahun.

Kasus Korupsi di Mojokerto, KPK Tahan 4 Orang

Foto Berita Kasus Korupsi di Mojokerto, KPK Tahan 4 Orang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka dalam kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Tahun 2017 yang juga melibatkan anggota DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur.

"Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di sejumlah lokasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (17/6).

Tersangka Wiwiet Febryanto (WF) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, kata Febri, ditahan di Rumah Tahanan Klas I Cipinang Jakarta Timur.

Sementara itu, tersangka Purnomo (PNO) selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur.

Selanjutnya, tersangka Umar Faruq (UF) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto ditahan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat.

Tersangka Abdullah Fanani (ABF) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pihak penerima Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PNO), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (UF), dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (ABF), kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Sabtu.

Sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto (WF) sebagai tersangka.

KPK juga mengamankan dua orang perantara berinisial H dan T dalam operasi tangkap tangan tersebut. Namun, sampai saat ini status dua orang itu masih sebagai saksi.

"Penyidik mengamankan uang total Rp470 juta dari berbagai pihak. Diduga uang senilai Rp300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp500 juta dari Kadis Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai sekitar Rp13 miliar," kata Basaria.

Uang senilai Rp170 juta diduga terkait dengan komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya.

"Uang sebesar Rp140 juta ditemukan di mobil Wiwiet Febryanto (WF), Rp300 juta ditemukan di mobil perantara H, dan Rp30 juta dari tangan perantara T," kata Basaria.

Untuk kepentingan pengamanan barang bukti, KPK melakukan penyegelan beberapa ruangan di Kantor DPRD Kota Mojokerto dan Dinas PUPR Kota Mojokerto.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Wiwiet Febryanto (WF) disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Mereka yang diduga sebagai penerima, yakni Purnomo (PNO), Umar Faruq (UF), dan Abdullah Fanani (ABF) disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Basaria menyatakan bahwa praktik korupsi seperti itu memiliki efek domino yang memicu bentuk korupsi lain yang merugikan keuangan negara dan melemahkan fungsi pengawasan atau "checks and balances" yang seharusnya dijalankan oleh anggota DPRD.

"KPK mengimbau kepada para kepala daerah dan jajarannya serta anggota DPRD di seluruh Indonesia menghentikan praktik seperti ini atau jika mendapatkan informasi permintaan uang agar melaporkan kepada KPK," demikian Basaria Pandjaitan. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,639.71 3,603.35
British Pound GBP 1.00 19,103.18 18,908.79
China Yuan CNY 1.00 2,152.05 2,130.60
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,650.00 13,514.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,753.47 10,639.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,744.57 1,727.16
Dolar Singapura SGD 1.00 10,355.03 10,247.97
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,842.74 16,672.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,496.41 3,458.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,681.16 12,552.48

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6643.400 -19.476 572
2 Agriculture 1668.809 20.811 19
3 Mining 2008.314 22.080 44
4 Basic Industry and Chemicals 761.066 2.970 69
5 Miscellanous Industry 1368.989 -17.055 43
6 Consumer Goods 2837.898 -13.003 47
7 Cons., Property & Real Estate 538.221 -6.696 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1173.358 2.504 62
9 Finance 1218.657 -5.065 90
10 Trade & Service 944.811 -5.448 133
No Code Prev Close Change %
1 BBRM 50 67 17 34.00
2 DEWA 50 65 15 30.00
3 BMSR 188 228 40 21.28
4 BOSS 935 1,120 185 19.79
5 AKPI 720 820 100 13.89
6 TRUS 300 338 38 12.67
7 AGRS 620 695 75 12.10
8 TIRA 252 280 28 11.11
9 MBAP 3,650 3,960 310 8.49
10 INRU 900 975 75 8.33
No Code Prev Close Change %
1 TALF 430 344 -86 -20.00
2 JSPT 2,110 1,710 -400 -18.96
3 ATIC 775 665 -110 -14.19
4 MFMI 710 615 -95 -13.38
5 VICO 312 272 -40 -12.82
6 BPFI 715 625 -90 -12.59
7 IKAI 404 354 -50 -12.38
8 BRNA 1,330 1,190 -140 -10.53
9 TRST 430 396 -34 -7.91
10 WOMF 266 246 -20 -7.52
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 262 268 6 2.29
2 DEWA 50 65 15 30.00
3 MEDC 1,275 1,365 90 7.06
4 BUMI 328 340 12 3.66
5 IKAI 404 354 -50 -12.38
6 BRMS 85 90 5 5.88
7 GDST 93 92 -1 -1.08
8 PGAS 2,630 2,720 90 3.42
9 BMTR 650 655 5 0.77
10 ELTY 50 50 0 0.00