Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:41 WIB. China - Bank sentral China memperingatkan tentang keruntuhan harga aset secara tiba-tiba.
  • 22:39 WIB. Minyak - Bos OPEC mengatakan permintaan minyak global akan melewati 100 juta barel per hari pada 2020.
  • 22:39 WIB. Aramco - Saudi membutuhkan dana dari Aramco karena resesi memperlambat upaya penghematan.
  • 22:36 WIB. ISIS - Calon pemimpin ISIS di ASEAN diwartakan tewas di Marawi.
  • 22:35 WIB. Rohingya - PBB gagal bujuk Myanmar untuk menerima kembali warga Rohingya.
  • 22:33 WIB. Swedia - Rusia dituding berniat campuri Pemilu Swedia.
  • 22:32 WIB. Israel - Uni Eropa desak Israel agar segera hentikan pembangunan rumah di tanah Palestina.
  • 22:31 WIB. Afghanistan - Turki kecam serangan Taliban di markas militer Afghanistan.
  • 22:30 WIB. Amerika SerikatĀ - Hamas murka setelah diminta untuk menyerahkan senjata oleh AS.
  • 22:29 WIB. Kurdi - Kurdi Irak tegaskan tidak ingin berperang dengan Baghdad.
  • 20:56 WIB. Liga 1 (19/10) - Persib 0 - 0 Madura United

Pansus Siap Panggil Paksa Miryam Jika KPK Menolak

Foto Berita Pansus Siap Panggil Paksa Miryam Jika KPK Menolak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK kemungkinan akan menggunakan mekanisme panggil paksa apabila KPK bersikukuh menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang KTP elektronik (e-KTP) Miryam S Haryani.

"Kalaupun nanti terjadi pemanggilan paksa oleh Kepolisian untuk dihadirkan pada sidang Pansus Hak Angket, itu bukanlah keinginan Pansus DPR ataupun Polri tapi perintah UU," kata anggota Pansus Hak Angket KPK Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan perintah pemanggilan paksa itu, selain diatur dalam konstitusi juga tercantum di Pasal 204 UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Bambang mengatakan dalam pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan.

"Jika tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut, maka Panitia Angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa," ujarnya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, KPK sebagai pelaksana UU menjalankan tugas sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) berlandaskan aturan dan UU.

Karena itu dia mengatakan sama halnya dengan dengan DPR, kalau panggilan Pansus Angket tidak dipenuhi maka akan dikirimkan lagi surat pemanggilan kedua.

"Sama dengan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan kalau mengirimkan surat panggilan," ujarnya.

Namun Bambang menanggapi santai pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa institusinya tidak akan menghadirkan Miryam dalam rapat Pansus Angket, karena hak angket KPK bukan urusan personal tapi tugas konstitusi.

Karena itu dia mengingatkan apa yang dijalankan Pansus Angket juga berdasarkan konstitusi dan UU sehingga Pansus akan menjalankannya.

Anggota Pansus Angket, Masinton Pasaribu menilai sikap reaksioner KPK terhadap Pansus Angket yang dibentuk DPR RI mengundang pertanyaan dan kecurigaan.

Hal itu menurut dia karena KPK adalah kategori lembaga negara yang wajib tunduk, taat dan patuh pada keputusan DPR yang dimandatkan oleh UUD dan perundang-undangan melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan UU.

"Karena itu KPK jangan menjadi institusi arogan yang merasa paling benar, dan menginjak-injak Konstitusi dan perundang-undangan negara kita," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan Hak Angket adalah perintah konstitusi yang dimiliki DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya untuk melakukan penyelidikan.

Tugas dan fungsi pengawasan itu menurut dia tercantum dalam Pasal 20A ayat 1 dan 2 UUD 1945 serta teknis pembentukan Pansus Hak Angket DPR RI diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD dan Peraturan DPR-RI.

"Sejak awal DPR berkomitmen membentuk pansus Hak angket KPK bukan untuk menyelidiki penanganan perkara yang ditangani oleh KPK." Dia menegaskan bahwa Hak Angket sebagai Hak pengawasan tertinggi DPR RI ditujukan untuk melakukan penyelidikan atas Pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPK.

Masinton mencontohkan Seperti pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pansus Angket KPK, Miryam S Haryani

Penulis: ***

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,623.54 3,587.18
British Pound GBP 1.00 17,945.63 17,762.00
China Yuan CNY 1.00 2,056.04 2,035.47
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,589.00 13,453.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,667.37 10,559.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.11 1,723.62
Dolar Singapura SGD 1.00 10,005.15 9,899.19
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,036.38 15,871.85
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,217.09 3,182.64
Yen Jepang JPY 100.00 12,024.60 11,902.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5910.530 -18.671 564
2 Agriculture 1756.647 -1.426 18
3 Mining 1522.696 31.327 45
4 Basic Industry and Chemicals 632.856 1.812 68
5 Miscellanous Industry 1341.715 -18.238 43
6 Consumer Goods 2498.952 -31.764 45
7 Cons., Property & Real Estate 499.591 2.704 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1153.508 -11.587 59
9 Finance 1025.527 2.077 90
10 Trade & Service 922.167 -4.510 131
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 182 244 62 34.07
2 KIOS 2,650 3,310 660 24.91
3 ZINC 370 462 92 24.86
4 TGKA 1,900 2,370 470 24.74
5 MTWI 550 685 135 24.55
6 HOME 220 272 52 23.64
7 BYAN 6,500 7,800 1,300 20.00
8 LCGP 96 112 16 16.67
9 WICO 466 520 54 11.59
10 NASA 348 384 36 10.34
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 478 380 -98 -20.50
2 ASJT 680 565 -115 -16.91
3 AKSI 530 442 -88 -16.60
4 HDFA 204 185 -19 -9.31
5 MLIA 650 590 -60 -9.23
6 APII 274 254 -20 -7.30
7 CNTX 530 500 -30 -5.66
8 MAPI 6,550 6,225 -325 -4.96
9 LION 845 805 -40 -4.73
10 BIPP 86 82 -4 -4.65
No Code Prev Close Change %
1 TIFA 182 244 62 34.07
2 SRIL 404 390 -14 -3.47
3 TLKM 4,300 4,210 -90 -2.09
4 BUMI 197 204 7 3.55
5 WSKT 1,980 2,100 120 6.06
6 WSBP 378 400 22 5.82
7 HOME 220 272 52 23.64
8 PGAS 1,660 1,660 0 0.00
9 BMTR 580 595 15 2.59
10 PBRX 496 500 4 0.81