Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:17 WIB. Bank Sumsel Babel - Bank Sumsel Babel menargetkan penguatan sistem teknologi informasi pada 2018.
  • 15:16 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga Jakarta-Cikampek kembali mengaktifkan gerbang tol Karawang Barat 2.
  • 15:13 WIB. Kemenhub - Kementerian Perhubungan didesak memperpanjang dermaga Yos Sodarso di Dobo, Kepulauan Aru.
  • 15:12 WIB. HIMKI - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia menolak kebijakan ekspor bahan baku rotan.
  • 15:11 WIB. Playkey - Playkey meluncurkan platform cloud beroperasikan blockchain.
  • 15:10 WIB. Taspen - Taspen menyerahkan pembayaran THT dan jaminan kematian kiper Persela Lamongan, Choirul Huda.
  • 15:09 WIB. OJK - OJK mengeluarkan izin operasi bagi 10 lembaga keuangan mikro syariah.
  • 15:08 WIB. Bekraf - Badan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan Jakarta Fashion Week 2018.
  • 11:34 WIB. Politik - Sandiaga segera jengguk Ahok.
  • 11:33 WIB. Media - DPR minta pemerintah beri ruang untuk media daring.
  • 11:32 WIB. Jakarta - Anies minta kali Serua dikeruk.
  • 11:32 WIB. Energi - Jonan: 2.500 desa belum miliki listrik.
  • 10:39 WIB. KTT D-8 - Deklarasi Istanbul akomodasi usulan Indonesia.
  • 10:37 WIB. Korea Utara - Myanmar usir diplomat Korea Utara terkait sanksi PBB.
  • 10:36 WIB. Korsel - Persiapan hadapi perang, Korea Selatan bentuk unit spionase baru.

Formappi: Korupsi di Daerah Menggurita Karena Lemahnya Pengawasan

Foto Berita Formappi: Korupsi di Daerah Menggurita Karena Lemahnya Pengawasan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyatakan dua operasi tangkap tangan KPK di Provinsi Jawa Timur terjadi karena kelemahan dalam pengawasan di daerah oleh KPK maupun penegak hukum lain.

"Peluang itu semakin dimanfaatkan untuk memenuhi hasrat anggota DPRD untuk memperkaya diri maupun kelompok masing-masing," kata Lucius dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (18/6/2017).

Ia mengatakan persekongkolan antara DPRD, pemerintah daerah, dan pengusaha dalam penyusunan maupun pengerjaan proyek di daerah membuat suap begitu mudah terjadi. "Suap kerap terjadi menjelang lebaran karena dianggap bisa memanfaatkan peluang silaturahmi yang menjadi sesuatu yang melekat dengan perayaan lebaran tersebut," katanya pula.

Karena itu, diharapkan agar penegak hukum tak bisa mendeteksi praktik suap karena dilakukan bersamaan dengan kebiasaan umum membagi-bagikan amal di bulan suci. Lebih lanjut Lucius mengatakan, dua operasi tangkap tangan oleh KPK itu terjadi dengan modus yang hampir sama membuktikan bahwa korupsi itu sudah membudaya dalam lingkup birokrat dan parlemen kita.

"Di sana ada juga kelompok pengusaha 'kotor' yang menambah cengkeraman suap dan korupsi terpelihara dengan sistemik di seluruh lapisan birokrasi kita," kata dia lagi.

Menurut Lucius, pemberantasan korupsi yang terus gencar dilakukan KPK juga tak memberikan efek jera bagi politisi dan pejabat, karena seolah-olah ada relasi yang dipelihara melalui budaya suap yang terus berulang.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi suap terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan oleh DPRD Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim tahun 2017. (ant)

Tag: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51