Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:13 WIB. Jerman - Seorang pria melakukan penyerangan terhadap empat orang dengan sebilah pisau di Jerman.
  • 21:09 WIB. Malaysia - Empat pekerja asing tewas ┬ádan 10 hilang saat tanah longsor terjadi di Penang, Malaysia.
  • 20:50 WIB. Mesir - Sedikitnya 52 polisi Mesir tewas dalam bentrokan dengan pegaris keras di gurun barat.
  • 18:16 WIB. Nasional - Puan: Kaluarga cegah radikalisme.
  • 18:13 WIB. Densus Tipikor - DPR: Densus Tipikor untuk kembalikan kepercayaan publik terhadap Polisi.
  • 18:13 WIB. Susi - Menteri Susi ingin punya stasiun TV sendiri.
  • 18:12 WIB. Politik - SBY: Nilai kinerja Jokowi jangan berlebihan.
  • 18:11 WIB. Pilpres - Budi Arie Setiadi: Hanya Prabowo yang bisa lawan Jokowi di Pilpres 2019.
  • 18:10 WIB. Pilpres - Nama Ahok, Gatot, Jokowi dan Tito masuk simulasi Pilpres.
  • 18:09 WIB. Jakarta - PDIP: Tak perlu ada paripurna untuk Anies.

Menkeu Prediksi Bakal Terjadi Pelebaran Defisit

Foto Berita Menkeu Prediksi Bakal Terjadi Pelebaran Defisit
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran akan melebar, dari target dalam APBN 2017 sebesar 2,41 persen terhadap PDB, menjadi 2,6 persen terhadap PDB, karena adanya tambahan belanja prioritas.

"Mungkin kami akan menaikkan defisit menjadi 2,6 persen, atau bahkan 'slightly' diatas itu," kata Sri Mulyani dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Sri Mulyani mengatakan pelebaran defisit anggaran tersebut akan masuk dalam target RAPBN-P 2017 setelah menghitung potensi tambahan belanja mendesak dan beban subsidi energi.

Pelebaran defisit anggaran itu, kata dia, telah mempertimbangkan potensi penurunan (shortfall) penerimaan perpajakan hingga Rp50 triliun dan tambahan belanja sebesar Rp10 triliun.

"Kita mendeteksi penerimaan perpajakan ada potensi shortfall Rp50 triliun. Kalau dari sisi belanja negara, kami akan melihat kenaikan sampai Rp10 triliun. Total termasuk pergeseran belanja barang ke belanja modal," ujar Sri Mulyani.

Dengan adanya pelebaran defisit anggaran itu, tambah Sri Mulyani, maka terdapat tambahan pembiayaan untuk menutup defisit fiskal hingga mencapai Rp37 triliun-Rp40 triliun.

"Dari sisi defisit Rp330 triliun, naik menjadi Rp367 triliun atau Rp370 triliun. Tambahan sekitar Rp37 triliun-Rp40 triliun. Kita finalkan ini setelah mendapatkan penghitungan dari kementerian lembaga dan yang paling banyak bergerak adalah subsidi," ujarnya.

Terkait RAPBN-P 2017, Sri Mulyani mengatakan beberapa asumsi makro akan mengalami perubahan dari asumsi APBN 2017, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga ICP minyak.

"Beberapa asumsi makro mengalami perubahan, pertumbuhan agak sedikit lebih baik dari 5,1 persen. Harga minyak agak melemah lagi. Kita akan finalkan dalam satu minggu ini," ujarnya.

Selain itu, beberapa tambahan belanja ikut masuk dalam RAPBN-P 2017 yaitu pembiayaan untuk penyelenggaraan Asian Games 2018, proses sertifikasi tanah dan persiapan untuk pemilihan umum kepala daerah.

"Beberapa pos belanja harus kita akomodasi dan tidak mungkin tanpa adanya APBN-P. Termasuk infrastruktur proyek yang minta didanai untuk pengadaan tanah," kata Sri Mulyani.

Menurut rencana, pembicaraan RAPBN-P 2017 antara pemerintah dengan DPR RI akan dimulai pada masa sidang DPR RI awal Juli 2017. (Ant)

Tag: Sri Mulyani Indrawati, defisit neraca berjalan

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51