Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:07 WIB. Rohingya - PM Bangladesh inginkan adanya sebuah "Safe Zone" bagi etnis Rohingya di Myanmar.
  • 13:02 WIB. Iran - Abaikan pidato Trump, Iran malah berencana perkuat kapabilitas nuklirnya.
  • 13:00 WIB. Tunisia - Angkatan Laut Tunisia selamatkan 78 migran di lepas pantai Chebba.
  • 12:59 WIB. Korea Utara - Rusia imbau agar ketegangan antara AS dan Korea Utara dapat segera mereda.
  • 12:58 WIB. Damaskus - Israel diduga terlibat atas aksi serangan roket di bandara Damaskus.
  • 12:56 WIB. Gunung Everest - Otoritas Nepal akan ukur ulang Gunung Everest.
  • 12:55 WIB. Festival Kopi - Istanbul menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival kopi internasional.
  • 12:54 WIB. Suriah - Suriah: AS gunakan teroris Al-Nusra untuk gagalkan pembicaraan damai.
  • 12:53 WIB. Rohingya - Tujuh negara desak DK PBB gelar pertemuan guna bahas krisis kemanusiaan Rohingya.
  • 12:52 WIB. Rohingya - Pengadilan Internasional: Myanmar bersalah karena telah lakukan aksi genosida.
  • 12:51 WIB. Jepang - Jepang siap siaga pasca pernyataan Korea Utara yang siap ledakkan Bom Hidrogen di Samudera Pasifik.
  • 12:50 WIB. Jepang - China: Jepang jangan hanya bicara soal sanksi Korea Utara.
  • 12:50 WIB. Rohingya - Aksi pembakaran rumah di desa milik etnis Rohingya terus berlanjut.
  • 12:49 WIB. Korea Utara - Otoritas Chin akan batasi ekspor minyak ke Korea Utara.
  • 12:46 WIB. OTT - KPK sita ratusan juta rupiah dari OTT Wali Kota Cilegon.

Jokowi Menimbang Penerapan Full Day School, PBNU Apresiasi

Foto Berita Jokowi Menimbang Penerapan Full Day School, PBNU Apresiasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghagai keputusan Presiden Joko Widodo untuk menata ulang Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah atau dikenal sebagai full day school (FDS).

"Sikap Presiden kami apresiasi, tetapi terkait rencana menata ulang kalau 'ruhnya' tetap full day school bagi kami sama saja," kata Ketua PBNU Robikin Emhas dalan pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Robikin Embas setuju dan mendukung upaya penguatan karakter pelajar di Indonesia. Nilai relegiusitas, rasa nasionalisme, sikap menghargai kebhinekaan, dan menjunjung tinggi persatuan, menurut dia, memang harus ditanamkan sejak dini.

"Sebab inilah yang akan menangkal kemungkinan berkembangnya paham-paham radikalisme pada generasi muda bangsa ini. Melalui pendidikan karakter pelajar harus dijauhkan dari paham radikalisme," kata dia.

Selain itu, lanjut mantan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini, hak-hak tumbuh-kembang anak harus menjadi tujuan utama lahirnya kebijakan. "Jangan ada yang berpikir tidak terserapnya anggaran tunjangan profesional guru solusinya disimplifikasi menjadi kebijakan full day school," tegas Robikin.

Terpenting dari sikap Presiden Jokowi terkait pembatalan Permendikbud ini, imbuh Robikin, adalah mengenai komitmen yang disampaikannya soal penguatan posisi madrasah diniyah. "Komitmen Presiden ini perlu dikawal lebih lanjut agar terealisasi dalam wujud kebijakan," kata dia.

Sebelumnya, Senin siang Presiden Jokowi memanggil Mendikbud Muhadjir dan Rais Aam PBNU KH Maruf Amin ke Istana Negara. Usai menghadap Presiden, keduanya lantas mengumumkan keputusan Presiden soal pembatalan Permen No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. (ant)

Tag: Full Day School, Joko Widodo (Jokowi), Nahdlatul Ulama

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92